PALANGKA RAYA-Setelah masa purnatugasnya, perjalanan karier Plt Sekda Kalteng Ir Leonard S. Ampung mulai menjadi perhatian publik, terutama terkait arah langkah yang akan diambil setelah tidak lagi menjabat sebagai birokrat. Dosen Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya (UPR), Hilyatul Asfia, menilai sosok Leonard masih memiliki peluang besar untuk tetap aktif di ruang publik.
Hilyatul mengungkapkan jika melihat rekam jejaknya, Leonard saat ini masih berada pada posisi strategis di pemerintahan daerah.
Ia menjabat sebagai Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, sekaligus Kepala Bapperida Kalteng yang menunjukkan tingkat kepercayaan tinggi terhadap kapasitasnya.
“Dalam beberapa bulan terakhir, beliau juga cukup terlihat dalam isu-isu strategis seperti perencanaan pembangunan, efisiensi fiskal, hingga koordinasi program prioritas daerah,” ujarnya, Senin (30/3).
Menurut Hilya, posisi tersebut menandakan bahwa hingga mendekati masa pensiun, Leonard masih relevan dalam tata kelola pemerintahan daerah. Pengalaman teknokratis yang dimiliki dinilai menjadi modal kuat untuk tetap berkontribusi di luar jabatan formal.
“Modal utamanya adalah pengalaman, jaringan birokrasi dan pemahaman terhadap pembangunan daerah. Itu nilai yang biasanya tetap dicari setelah seseorang pensiun,” jelasnya.
Terkait isu yang menyebut Leonard berpotensi bergabung dengan partai politik, Hilyatul menilai hal tersebut masih sebatas spekulasi. Ia menegaskan hingga kini belum ada konfirmasi resmi yang dapat dijadikan dasar kuat atas kabar tersebut.
“Kalau ditanya kemungkinan, saya melihatnya masih pada level spekulasi politik yang wajar menjelang purnatugas seorang pejabat,” katanya.
Ia menambahkan, secara umum ada sejumlah faktor yang dapat mendorong seorang tokoh masuk ke partai politik setelah pensiun, seperti keinginan melanjutkan pengabdian di ruang publik, kecocokan visi dengan partai, hingga kebutuhan partai terhadap figur berpengalaman.
Lebih lanjut, Hilyatul menilai apabila Leonard benar-benar masuk ke partai politik, dampaknya tidak serta-merta pada elektoral, melainkan lebih kepada penguatan struktur dan kredibilitas partai. Sosok birokrat senior biasanya membawa pengalaman kebijakan dan jejaring antarlembaga yang bernilai strategis.
Namun demikian, ia mengingatkan bahwa kekuatan elektoral tetap bergantung pada basis dukungan di masyarakat. Menurutnya, dikenal di kalangan birokrasi tidak otomatis berbanding lurus dengan popularitas di tingkat pemilih.
“Keuntungan bagi partai bisa ada, tetapi besar-kecilnya sangat tergantung pada bagaimana beliau diposisikan, apakah sebagai simbol kapasitas atau benar-benar sebagai vote getter,” tegasnya.
Di sisi lain, ia juga menyoroti potensi polemik etik jika seorang pejabat langsung terjun ke politik praktis setelah pensiun. Respons publik biasanya beragam, mulai dari yang menganggap wajar hingga yang bersikap kritis.
“Yang paling sensitif bukan semata-mata keputusan masuk partai, tetapi bagaimana proses menuju keputusan itu, apakah selama masih aktif benar-benar menjaga netralitas,” ungkapnya.
Hilyatul menuturkan isu netralitas aparatur sipil negara (ASN) menjadi perhatian penting, terutama untuk menghindari konflik kepentingan dan penyalahgunaan wewenang. Oleh karena itu, proses transisi yang bersih menjadi kunci dalam menjaga kepercayaan publik.
Ia pun memprediksi, ada dua kemungkinan arah langkah Leonard setelah pensiun. Pertama, tetap berada di ruang kebijakan publik dalam peran nonpartisan. Kedua, masuk ke politik praktis dengan pendekatan yang lebih hati-hati.
“Dengan profil teknokrat seperti beliau, saya justru melihat kekuatannya ada pada kapasitas bukan pada manuver politik yang terlalu terbuka,” tandasnya. (*afa/ala)
Editor : Ayu Oktaviana