PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus mengupayakan pemerataan akses digital hingga ke wilayah terpencil.
Setelah berhasil mengoneksikan seluruh kantor desa secara daring pada 2024, kini fokus pembangunan bergeser pada penyediaan internet di fasilitas umum desa, khususnya di daerah blank spot.
Plt. Kepala Dinas Komunikasi, Informasi, Sandi, dan Statistik (Diskominfosantik) Kalteng Rangga Lesmana, mengungkapkan bahwa pada 2026 ini, penguatan jaringan internet menjadi salah satu prioritas Gubernur Kalteng, terutama untuk mendukung pelayanan publik di tingkat desa.
“Tahun 2026 ini Pak Gubernur mempersiapkan penguatan jaringan internet di fasilitas umum yang ada di desa. Terutama di daerah-daerah terjauh dan memang masih blank spot,” ujarnya, Minggu (29/3/2026).
Menurut Rangga, perluasan akses ini tidak lagi hanya menyasar kantor desa, tetapi juga fasilitas publik yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, seperti puskesmas pembantu (Pustu) serta sekolah tingkat SD dan SMP yang hingga kini masih mengalami keterbatasan akses komunikasi.
Berdasarkan usulan dari seluruh kabupaten di Kalimantan Tengah, tercatat sebanyak 2.080 titik diajukan untuk mendapatkan layanan internet. Saat ini, pemerintah provinsi tengah melakukan proses verifikasi dan validasi lapangan guna memastikan bantuan tersebut tepat sasaran.
“Sifatnya fleksibel, yang penting bisa diakses publik. Karena ada desa yang tidak punya sekolah atau Pustu. Jadi fokus kita benar-benar ke daerah terjauh yang masih blank spot,” jelasnya.
Rangga juga membeberkan sejumlah wilayah yang selama ini dikenal memiliki tantangan geografis cukup berat dan sulit dijangkau jaringan internet.
Di antaranya Kecamatan Arut Utara di Kabupaten Kotawaringin Barat, wilayah Antang Kalang dan Parenggean di Kabupaten Kotawaringin Timur, hingga sebagian besar wilayah Kabupaten Murung Raya.
“Kalau bicara daerah yang susah dijangkau, sebenarnya hampir merata di Kalteng. Tapi yang cukup menantang itu seperti Arut Utara di Kobar, kemudian Antang Kalang dan Parenggean di Kotim, serta sebagian besar wilayah Murung Raya,” terangnya.
Sebagai solusi teknologi untuk wilayah pedalaman, Pemprov Kalteng kembali mengandalkan layanan internet berbasis satelit dari Starlink. Teknologi ini dinilai mampu menjangkau wilayah tanpa infrastruktur jaringan konvensional, dengan kecepatan rata-rata mencapai 100 Mbps.
Pada tahap sebelumnya, pemerintah provinsi telah mendistribusikan sebanyak 378 titik perangkat Starlink yang difokuskan untuk mendukung konektivitas di kantor desa. Hasilnya, akses komunikasi di sejumlah wilayah terpencil mulai menunjukkan peningkatan signifikan.
“Umumnya Starlink itu di kisaran 100 Mbps. Kita pakai standar langsung dari pabrikasi. Untuk biaya langganan per bulan berkisar antara Rp700 ribu sampai Rp800 ribu,” pungkasnya. (zia/ala)
Editor : Ayu Oktaviana