PALANGKA RAYA – Gubernur Kalimantan Tengah, H. Agustiar Sabran, mengkaji penerapan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) sebagai bagian dari langkah efisiensi di lingkungan pemerintah provinsi.
Baca Juga: Pelayanan Jadi Prioritas, Pemko Palangka Raya Tak Terapkan WFA
Kebijakan tersebut, menurut Gubernur, masih dalam tahap analisis dan akan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing perangkat daerah, khususnya dengan mempertimbangkan pelayanan publik.
“Kita sesuaikan, nanti kita evaluasi. Jam kerja juga akan kami analisa dulu,” ujarnya saat di temui di istana Isen Mulang, Rabu (1/4/2026).
Ia menegaskan, penerapan WFH tidak akan diberlakukan secara menyeluruh, melainkan selektif pada dinas yang tidak bersentuhan langsung dengan pelayanan masyarakat.
Baca Juga: Inilah Daftar Job ASN yang Tidak Ikut Kebijakan WFH Tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota
“Di dinas tertentu yang menyangkut pelayanan publik tentu berbeda. Itu tetap jadi prioritas,” katanya.
Gubernur menjelaskan, rencana penerapan WFH juga berkaitan dengan upaya penghematan anggaran, terutama dalam penggunaan energi dan fasilitas kantor.
“Ini juga bagian dari efisiensi. Listrik, WiFi, dan penggunaan energi lainnya bisa ditekan. Kalau aktivitas di kantor berkurang, otomatis biaya ikut berkurang,” jelasnya.
Meski demikian, ia menegaskan kebijakan tersebut belum akan diterapkan dalam waktu dekat karena masih memerlukan kajian mendalam, termasuk kemungkinan penyesuaian jam kerja dan sistem kerja di lingkungan pemerintah.
“Kami masih akan belajar dan analisa dulu. Penerapannya nanti bertahap,” ujarnya.
Selain itu, Pemprov Kalteng juga mempertimbangkan langkah perampingan sebagai bagian dari strategi efisiensi yang lebih luas. (*rif)
Editor : Ayu Oktaviana