PALANGKA RAYA – DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) mendorong pembenahan serius, terhadap data penerima bantuan sosial Kartu Huma Betang Sejahtera (KHBS).
Hal ini menyusul temuan Pemerintah Provinsi Kalteng yang menunjukkan, sekitar 42 persen penerima tidak memenuhi kriteria kelayakan setelah dilakukan verifikasi lapangan.
Sekretaris Komisi IV DPRD Kalteng, Sirajul Rahman, menegaskan akar persoalan dalam penyaluran bantuan sosial terletak pada keakuratan data.
Menurutnya, pendataan harus dilakukan secara valid dan terus diperbarui agar bantuan benar-benar tepat sasaran.
“Pendataan itu harus benar-benar by name by address dan sesuai dengan kondisi di lapangan. Jangan sampai masih menggunakan data lama yang tidak diperbarui,” ujarnya, Senin (20/4/2026).
Sirajul menyatakan, dukungannya terhadap langkah tegas pemerintah daerah dalam melakukan evaluasi penerima bantuan.
Namun demikian, ia mengingatkan agar proses pembenahan data dilakukan secara sistematis, guna menghindari polemik di tengah masyarakat, terutama di tingkat desa.
Baca Juga: Kartu Huma Betang Sejahtera Dievaluasi, Gubernur Agustiar Sabran Coret 15 Persen Penerima
Sirajul menilai, data yang tidak akurat berpotensi memicu kecemburuan sosial hingga konflik antarwarga. Karena itu, ia mendorong, dilakukannya verifikasi ulang secara menyeluruh sebelum bantuan kembali disalurkan.
“Yang berhak harus menerima sesuai kondisi, dan yang tidak berhak memang tidak boleh menerima. Ini penting agar tidak menimbulkan keributan di masyarakat,” tegasnya.
Program KHBS sendiri, merupakan salah satu program unggulan Pemerintah Provinsi Kalteng dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. DPRD Kalteng berharap, evaluasi yang dilakukan dapat memperbaiki sistem penyaluran bantuan ke depan agar lebih tepat sasaran dan berkeadilan.(*)
Editor : Ayu Oktaviana