PALANGKA RAYA – Polemik proyek pengecatan marka jalan biru di Kota Palangka Raya ternyata tidak hanya menjadi sorotan publik, tetapi juga disebut berdampak pada kondisi Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kalimantan Tengah, Juni Gultom.
Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran, mengungkapkan bahwa Juni Gultom mengalami tekanan cukup berat setelah proyek tersebut menuai kritik luas di masyarakat.
“Saya ini bukan membatasi, takutnya nanti malah keliru lagi penyampaiannya dan dipelintir. Saya tidak mau begitu. Beliau ini lagi menurun kondisinya, satu minggu ini lumayan berat,” kata Agustiar kepada wartawan, Selasa (19/5/2026).
Agustiar mengaku sebenarnya sudah memberikan teguran sejak awal proses pengecatan marka jalan dilakukan.
Menurutnya, proyek tersebut sejak awal memang perlu mendapat perhatian serius agar tidak menimbulkan polemik.
“Saya juga sudah marah sejak mulai pengecatan itu dilakukan. Akhirnya memang seperti yang saya khawatirkan terjadi,” ujarnya.
Meski demikian, gubernur meminta masyarakat tidak buru-buru menarik kesimpulan sebelum proses pemeriksaan selesai dilakukan. Pemerintah Provinsi Kalteng, kata dia, telah memerintahkan Inspektorat untuk turun langsung mengecek seluruh proses pengerjaan proyek.
“Inspektorat langsung saya perintahkan turun untuk memeriksa. Kalau nanti menjadi temuan, tentu harus diperbaiki dengan sungguh-sungguh,” tegasnya.
Menurut Agustiar, tujuan awal pengecatan jalur biru sebenarnya untuk mendukung penataan fasilitas jalan, termasuk memberikan akses yang lebih baik bagi pejalan kaki, pesepeda, hingga penyandang disabilitas.
Namun, ia mengakui pelaksanaan di lapangan masih perlu dievaluasi agar hasil pekerjaan benar-benar sesuai harapan masyarakat dan tidak memunculkan persepsi negatif.
Polemik jalur biru sendiri belakangan menjadi perbincangan hangat warga Palangka Raya di media sosial. Selain mempertanyakan fungsi marka tersebut, publik juga menyoroti kualitas pengerjaan dan penggunaan anggaran proyek.(*)
Editor : Ayu Oktaviana