PALANGKA RAYA–Gubernur Kalteng H Agustiar Sabran menegaskan bahwa rencana resuffle atau penyegaran jabatan di lingkungan pemprov tidak dilakukan secara asal-asalan ataupun sekadar formalitas birokrasi.
Menurutnya, proses evaluasi pejabat dilakukan dengan mempertimbangkan karakter, integritas, pola pikir, hingga kemampuan kepemimpinan para kepala perangkat daerah.
Dalam keterangannya, Agustiar menyebut bahwa pihaknya telah melakukan berbagai tahapan evaluasi, termasuk assessment dan job fit, dengan melibatkan tim independen dari kalangan akademisi dan profesor.
Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan pejabat yang menduduki posisi strategis benar-benar sesuai dengan kebutuhan pemerintahan dan visi pembangunan daerah.
“Kami sudah melakukan indikator-indikator utama. Kami juga sudah melakukan job fit. Kami melibatkan beberapa profesor dari kampus-kampus dalam rangka proses job fit ini,” ujarnya, Selasa (19/5/2026).
Ia menjelaskan, Pemprov Kalteng saat ini menginginkan figur kepala organisasi perangkat daerah (OPD) yang tidak hanya cerdas secara administratif, tetapi juga memiliki karakter dan etika kepemimpinan yang kuat.
Menurutnya, aspek attitude, loyalitas, dan cara berpikir menjadi poin penting dalam menentukan pejabat yang layak menduduki jabatan strategis.
“Kami ingin orang-orang yang membantu pemerintahan ini punya karakter yang baik, punya wisdom, punya attitude yang baik. Antara dipimpin dan memimpin itu harus ada kesetiaan,” tegasnya.
Selain itu, orang nomor satu di Bumi Tambun Bungai ini juga menyoroti pola pikir birokrasi yang selama ini dinilai terlalu berorientasi pada penyerapan anggaran semata.
Ia menekankan bahwa ukuran keberhasilan OPD bukan hanya tingginya realisasi anggaran, melainkan sejauh mana anggaran tersebut benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat.
“Saya enggak mau hanya mengejar serapan anggaran. Yang saya utamakan bagaimana uang yang ada di indikator itu, walaupun satu persen, bisa benar-benar bermanfaat untuk masyarakat. Itu yang penting,” katanya.
Menurut Gubernur, perubahan pola birokrasi tersebut menjadi bagian dari upaya membangun pemerintahan yang berkarakter, konsisten, dan berkomitmen terhadap kepentingan rakyat. Ia bahkan
meminta seluruh pihak ikut mengawal jalannya pemerintahan agar pembangunan tidak terganggu oleh informasi yang tidak jelas maupun konflik kepentingan.
“Kami ingin pemerintahan yang berkarakter dan konsisten. Tolong dikawal bersama, jangan sampai masyarakat jadi korban akibat informasi yang tidak benar dan pembangunan akhirnya stagnan,” ujarnya.(*)
Editor : Agus Pramono