PALANGKA RAYA – Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng), Agustiar Sabran, akhirnya angkat bicara terkait sorotan publik mengenai masih banyaknya posisi strategis di lingkungan Pemprov Kalteng yang diisi oleh pelaksana tugas (Plt) maupun pejabat dengan rangkap jabatan.
Agustiar menegaskan, Pemprov Kalteng memiliki komitmen untuk segera mengisi jabatan-jabatan tersebut dengan pejabat definitif.
Namun, prosesnya tidak bisa dilakukan secara instan karena harus mengikuti mekanisme dan regulasi yang berlaku.
“Kalau keinginan kami sebenarnya bisa langsung saja dilakukan. Tapi ini pemerintahan, ada regulasi yang harus dijalankan,” ujarnya.
Menurut Agustiar, pengisian jabatan strategis memerlukan tahapan administrasi yang cukup panjang. Karena itu, rotasi maupun mutasi pejabat tidak dapat dilakukan secara tergesa-gesa seperti yang dibayangkan sebagian pihak.
Ia menjelaskan, proses job fit dan seleksi terbuka untuk sejumlah jabatan saat ini sebenarnya telah selesai dilaksanakan. Kini, pemerintah daerah hanya menunggu proses lanjutan di tingkat pusat sebelum hasilnya dapat ditetapkan secara resmi.
Dokumen hasil evaluasi tersebut telah disampaikan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk diproses lebih lanjut.
Setelah itu, berkas akan melalui tahapan verifikasi di Kementerian Dalam Negeri dan Badan Kepegawaian Negara sebelum akhirnya dikembalikan ke pemerintah daerah untuk ditetapkan.
“Prosesnya enggak semudah yang dibayangkan. Ini bukan perusahaan yang bisa langsung ubah orang sesuka hati. Pemerintahan itu ada aturan dan mekanismenya,” tegasnya.
Meski demikian, Agustiar memastikan Pemprov Kalteng akan berupaya mengurangi ketergantungan terhadap jabatan Plt dalam jangka panjang. Pemerintah daerah, katanya, ingin memastikan pejabat yang menduduki posisi strategis benar-benar memiliki kompetensi dan keahlian sesuai bidang tugasnya.
Langkah tersebut dinilai penting agar roda pemerintahan berjalan lebih efektif serta mampu menghasilkan kebijakan dan pelayanan publik yang optimal.
“Kami pastikan mencari orang yang memang ahlinya. Daripada memaksakan orang yang salah lalu terulang lagi persoalan yang tidak kita inginkan,” tandasnya.(*)
Editor : Agus Pramono