PALANGKA RAYA–Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang jatuh setiap 5 Juni menjadi momentum untuk menyoroti kondisi lingkungan di Kalteng yang dinilai semakin mengkhawatirkan. Di balik kekayaan hutan tropis yang selama ini menjadi kebanggaan daerah, ancaman bencana ekologis justru terus meningkat dari tahun ke tahun.
Direktur Eksekutif Walhi Kalteng, Janang Firman Palanungkai, menyebut berbagai bencana yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir menjadi sinyal kuat bahwa daya dukung lingkungan di Bumi Tambun Bungai terus mengalami penurunan.
Menurutnya, kerentanan bencana yang kini meluas hingga wilayah hulu menunjukkan kondisi hutan dan lahan yang semakin terdegradasi.
“Dalam beberapa tahun terakhir, khususnya sepanjang 2025, banyak sekali bencana ekologis yang terjadi di Kalimantan Tengah. Kerentanan ini terjadi karena tutupan hutan dan lahan semakin menipis. Jika dulu kerusakan lebih banyak dirasakan di wilayah hilir, sekarang sudah bergeser ke wilayah hulu. Ini menandakan era baru perlindungan hutan dan lahan yang semakin buruk,” ujarnya, Selasa (2/6/2026).
Data Banjir Kalteng 2021–2025
2021 : 55 kejadian
2022 : 47 kejadian
2023 : 42 kejadian
2024 : 40 kejadian
2025 : 37 kejadian
Total kejadian banjir : 221 kejadian
Sumber: Data Informasi Bencana Indonesia (DIBI) BNPB
Meski secara statistik jumlah kejadian menunjukkan tren penurunan, Walhi menilai kondisi tersebut tidak serta-merta mencerminkan membaiknya situasi lingkungan.
Sebaliknya, dampak yang ditimbulkan justru tetap besar dan menunjukkan bahwa ancaman bencana masih menghantui masyarakat. Banjir yang terus berulang dianggap sebagai gambaran melemahnya ketahanan ruang dan buruknya tata kelola lingkungan hidup di daerah.
“Fenomena banjir yang terus berulang menunjukkan bahwa bencana ekologis telah menjadi ancaman nyata bagi Kalteng. Ini merupakan simbol melemahnya ketahanan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup. Perubahan tata guna lahan, degradasi ekosistem, serta rendahnya kapasitas mitigasi perlahan menjadikan Kalteng semakin rentan terhadap bencana,” katanya.
Selama puluhan tahun, Kalteng dikenal sebagai salah satu wilayah dengan bentang hutan tropis yang luas di Indonesia.
Hutan tidak hanya berfungsi sebagai penyerap karbon dan pengatur tata air, tetapi juga menjadi ruang hidup bagi masyarakat adat dan komunitas lokal yang menggantungkan kehidupannya pada sumber daya alam.
"Bagi masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan, keberadaan hutan memiliki arti yang jauh lebih besar daripada sekadar hamparan pepohonan. Hutan menjadi sumber pangan, sumber air bersih, ruang ekonomi tradisional, sekaligus bagian dari identitas budaya yang diwariskan lintas generasi," jelasnya.
Namun, kondisi tersebut perlahan berubah dalam beberapa dekade terakhir. Walhi mencatat penyusutan tutupan hutan dan lahan terus terjadi akibat deforestasi, alih fungsi lahan, serta ekspansi berbagai industri berbasis sumber daya alam yang berlangsung secara masif.
Janang menilai arah pengelolaan hutan saat ini lebih banyak berorientasi pada eksploitasi ekonomi dibandingkan menjaga keberlanjutan ekosistem. Padahal, pemanfaatan sumber daya alam seharusnya dibarengi dengan pembatasan dan pengendalian yang ketat guna mengurangi risiko kerusakan lingkungan.
“Arah pengelolaan hutan dan lahan bergeser dari pemanfaatan yang mempertimbangkan daya dukung lingkungan menuju eksploitasi skala besar yang mengabaikan batas-batas ekologis. Ketika pemanfaatan seharusnya dibatasi untuk menekan risiko bencana, kebijakan pengendalian yang memadai justru belum hadir,” tegasnya.
Dampaknya kini semakin dirasakan masyarakat. Selain banjir yang terus berulang, berbagai bencana ekologis lain seperti kebakaran hutan dan lahan (karhutla), kekeringan, hingga kerusakan daerah aliran sungai juga semakin sering terjadi dengan cakupan yang lebih luas.
"Yang lebih mengkhawatirkan, kerawanan bencana yang sebelumnya dominan terjadi di kawasan hilir kini mulai merambah wilayah hulu. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem ekologis yang selama ini berfungsi sebagai penyangga alami telah mengalami tekanan yang serius," ungkapnya.
Dalam situasi tersebut, masyarakat menjadi kelompok yang paling rentan menanggung dampaknya. Kehilangan ruang hidup, terganggunya sumber mata pencaharian, hingga meningkatnya risiko keselamatan saat bencana terjadi menjadi persoalan yang dihadapi warga, terutama masyarakat adat dan komunitas lokal yang hidup berdampingan dengan kawasan hutan.
Ia mengatakan, berbagai upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam aspek mitigasi dan pemulihan lingkungan belum mampu mengimbangi laju kerusakan yang terjadi. Penanganan bencana kerap berfokus pada respons setelah kejadian, sementara upaya pencegahan dan perlindungan ekosistem dinilai masih belum menjadi prioritas utama.
“Upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan sering kali berjalan lebih lambat dibandingkan laju kerusakan yang terjadi di lapangan. Karena itu, perlindungan hutan dan lahan harus menjadi agenda utama jika Kalimantan Tengah ingin keluar dari ancaman bencana ekologis yang terus berulang,” pungkasnya. (*)
Editor : Ayu Oktaviana