PALANGKA RAYA-Aksi swadaya masyarakat memperbaiki ruas jalan nasional di wilayah Muara Teweh, Kabupaten Barito Utara, menjadi sorotan serius DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng). Kondisi tersebut dinilai sebagai gambaran masih lemahnya penanganan infrastruktur jalan nasional yang menjadi urat nadi perekonomian dan mobilitas masyarakat di sejumlah daerah.
Anggota Komisi I DPRD Kalteng, Purdiono, menyatakan keprihatinannya atas kondisi jalan yang memaksa masyarakat turun tangan melakukan perbaikan secara mandiri.
Menurutnya, persoalan jalan rusak tidak hanya terjadi di Muara Teweh, tetapi juga ditemukan di berbagai ruas jalan nasional lainnya di Kalimantan Tengah.
“Ini menjadi keprihatinan kita bersama. Kondisi jalan nasional yang bermasalah tidak hanya terjadi di Muara Teweh. Masih banyak ruas jalan yang kualitas maupun kapasitasnya belum memadai untuk melayani lalu lintas yang terus meningkat,” ujar Purdiono saat diwawancarai, Selasa (2/6/2026).
Dirinya menilai persoalan yang terjadi bukan hanya menyangkut kerusakan fisik jalan, tetapi juga keterbatasan kapasitas jalan yang sudah tidak lagi sebanding dengan pertumbuhan jumlah kendaraan.
Ia mencontohkan sejumlah ruas jalan di kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) Barito yang menurutnya sudah tidak layak lagi menampung beban lalu lintas saat ini.
“Banyak jalan yang sebenarnya perlu ditingkatkan bukan hanya kualitasnya, tetapi juga kapasitasnya. Lebar jalan harus diperbesar karena jumlah kendaraan terus meningkat. Sementara kondisi jalan tidak mengalami peningkatan yang signifikan, baik dari sisi kualitas maupun kapasitas,” katanya.
Purdiono berharap pemerintah pusat melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) dapat memberikan perhatian lebih serius terhadap kondisi tersebut. Menurutnya, jalan nasional merupakan kewenangan pemerintah pusat sehingga perbaikan dan peningkatan infrastruktur harus menjadi prioritas.
“Kita berharap pemerintah pusat melalui BPJN yang ada di Kalimantan Tengah dapat memberikan perhatian lebih terhadap ruas-ruas jalan yang mengalami kerusakan maupun yang kapasitasnya sudah tidak memadai,” ujarnya.
Baca Juga: Jalan Nasional DAS Barito Rusak Parah, DPRD Kalteng Pertanyakan Kinerja Balai Jalan Nasional
Selain itu, Purdiono juga menyoroti kemungkinan adanya aktivitas kendaraan milik Perusahaan Besar Swasta (PBS), baik sektor pertambangan maupun perkebunan kelapa sawit, yang menggunakan jalan nasional sebagai jalur operasional.
Purdiono menegaskan DPRD Kalteng akan terus mendorong pemerintah pusat agar lebih serius memperhatikan pembangunan dan pemeliharaan jalan nasional di wilayah Bumi Tambun Bungai. Menurutnya, keberadaan infrastruktur yang baik merupakan kebutuhan mendasar bagi masyarakat sekaligus penunjang utama pertumbuhan ekonomi daerah.
“Jangan sampai masyarakat terus menanggung beban akibat kerusakan jalan yang berkepanjangan. Pemerintah pusat harus hadir dan memberikan solusi nyata terhadap persoalan ini,” pungkasnya.(*)
Editor : Ayu Oktaviana