Penataan tersebut mencakup efisiensi operasional, evaluasi dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), pengaturan jumlah dapur dalam satu wilayah, hingga wacana pelibatan kantin sekolah sebagai bagian dari sistem pelayanan MBG di masa mendatang.
Kepala Regional BGN Kalteng, Elisa Agustino, mengatakan kebijakan tersebut merupakan bagian dari arah baru yang sedang diterapkan oleh pimpinan BGN untuk memperkuat tata kelola program secara nasional.
Menurutnya terdapat tiga fokus utama yang saat ini menjadi perhatian, yakni penataan kembali sistem pelaksanaan program (repositioning), moratorium pembentukan dapur baru, dan efisiensi operasional.
“Kalau melihat visi pimpinan yang baru ada tiga hal utama yang menjadi fokus, yaitu repositioning, moratorium pembentukan dapur baru dan efisiensi.
Ketiga hal itu sekarang sedang dikolaborasikan sampai ke tingkat bawah,” ujarnya saat ditemui di Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Rabu (11/6/2026).
Salah satu bentuk efisiensi yang mulai diterapkan adalah pengurangan hari operasional dapur dari enam hari menjadi lima hari dalam sepekan. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya penyesuaian anggaran dan peningkatan efektivitas pelaksanaan program.
Puluhan Dapur Sempat Disuspensi
Di tengah proses penataan tersebut, BGN juga melakukan evaluasi terhadap sejumlah dapur MBG yang dianggap belum memenuhi standar yang ditetapkan.
Elisa menjelaskan istilah yang tepat bukanlah penutupan dapur, melainkan suspensi atau penghentian operasional sementara hingga seluruh persyaratan terpenuhi.
“Kalau ada yang menyebut dapur ditutup, itu perlu diluruskan. Yang ada adalah suspensi. Biasanya karena ada perbaikan yang harus dilakukan sesuai hasil evaluasi,” katanya.
Ia mengungkapkan sebelumnya terdapat sekitar 30 hingga 40 SPPG di Kalimantan Tengah yang berstatus suspensi. Sebagian besar disebabkan oleh kebutuhan perbaikan infrastruktur, terutama instalasi pengolahan air limbah (IPAL), bangunan dapur, hingga fasilitas pendukung lainnya.
Namun setelah dilakukan pembenahan, sebagian besar dapur tersebut kini telah kembali beroperasi.
“Sekarang yang tersisa sekitar 14 dapur yang masih dalam proses. Sebagian besar sudah aktif kembali,” ujarnya.
Menurut Elisa, suspensi menjadi instrumen pengawasan agar seluruh dapur memenuhi standar keamanan pangan dan pelayanan yang telah ditetapkan oleh BGN.
Selain faktor teknis, sejumlah SPPG juga sempat mengalami kendala operasional akibat keterlambatan pencairan dana dari pusat.
Berdasarkan data terakhir, terdapat sekitar 14 dapur yang terdampak persoalan tersebut. Meski demikian, BGN memastikan penghentian operasional hanya bersifat sementara.
“Kalau dana belum masuk biasanya operasional dihentikan sementara sambil menunggu pencairan. Tapi sejauh ini belum ada yang sampai satu bulan berhenti karena dana,” katanya.
Ia menjelaskan pencairan dana saat ini dilakukan secara terpusat dan harus melayani puluhan ribu dapur di seluruh Indonesia. Karena itu, proses administrasi dan penyesuaian kebijakan terkadang berdampak pada keterlambatan pencairan.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, BGN mulai menerapkan sistem top up sehingga dana operasional tidak harus menunggu habis terlebih dahulu sebelum dilakukan pencairan kembali.
“Kalau dulu menunggu dana habis baru dicairkan lagi. Sekarang ketika saldo mulai berkurang sudah bisa dipantau untuk dilakukan top up,” jelasnya.
Selain evaluasi dapur, BGN juga tengah mengkaji kemungkinan melibatkan sekolah secara langsung dalam pelaksanaan Program MBG. Konsep tersebut muncul melalui pemanfaatan kantin sekolah atau fasilitas yang dimiliki sekolah sebagai bagian dari sistem penyediaan makanan bergizi bagi siswa.
Menurut Elisa, gagasan tersebut masih berada pada tahap perencanaan dan belum memiliki petunjuk teknis resmi.
“Kami masih menunggu arahan lebih lanjut. Karena kalau sekolah dilibatkan tentu harus ada juknis dan juklak yang jelas,” katanya.(*)
Editor : Ayu Oktaviana