PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah kembali melakukan penyegaran birokrasi melalui pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan delapan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) atau pejabat eselon II di lingkungan Pemprov Kalteng.
Pelantikan yang berlangsung di Istana Isen Mulang, Rumah Jabatan Gubernur Kalimantan Tengah, Kamis (25/6/2026) malam, menjadi reshuffle jilid III pada masa kepemimpinan Gubernur Kalimantan Tengah H. Agustiar Sabran.
Delapan pejabat yang dilantik mengenakan pakaian resmi lengkap dan mengikuti pengambilan sumpah jabatan yang dipimpin langsung oleh Gubernur Agustiar Sabran.
Dalam arahannya, Agustiar menegaskan bahwa pelantikan dan rotasi jabatan merupakan bagian dari kebutuhan organisasi untuk meningkatkan kinerja birokrasi serta mempercepat pelaksanaan program pembangunan daerah.
Ia mengingatkan bahwa jabatan bukan sekadar kedudukan, melainkan amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, bangsa, negara, dan Tuhan Yang Maha Esa.
“Sumpah dan janji yang saudara ucapkan ini adalah tanggung jawab kepada NKRI dan masyarakat serta disaksikan oleh Allah SWT,” tegas Agustiar saat memimpin pengambilan sumpah jabatan.
Menurutnya, pejabat yang diberikan amanah harus mampu menunjukkan dedikasi, loyalitas, integritas, serta profesionalisme dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pelayanan publik.
Agustiar juga meminta seluruh pejabat yang baru dilantik untuk segera beradaptasi dengan tugas baru, memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah, serta menghilangkan ego sektoral yang dapat menghambat jalannya program pembangunan.
Ia menekankan bahwa tantangan pembangunan Kalimantan Tengah ke depan membutuhkan birokrasi yang solid, cepat bergerak, dan memiliki orientasi pada hasil yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Jangan bekerja sendiri-sendiri. Bangun kolaborasi, perkuat sinergi, dan fokus pada pelayanan masyarakat. Yang terpenting adalah hasil kerja nyata,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur juga menyinggung pentingnya disiplin dalam pengelolaan anggaran daerah.
Setiap program yang dijalankan harus memiliki dampak yang jelas dan mendukung percepatan pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Pelantikan kali ini mencakup sejumlah pergeseran jabatan strategis di lingkungan Pemprov Kalteng.
Sutoyo yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dipercaya mengemban tugas baru sebagai Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).
Sementara itu, Syahfiri yang sebelumnya menjabat Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) kini dipercaya memimpin Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida).
Posisi Kepala BKAD selanjutnya ditempati dr. H. Suyuti Syamsul yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Kesehatan.
Rotasi juga dilakukan terhadap Anang Dirjo yang sebelumnya menjabat Kepala Bapenda dan kini dipercaya sebagai Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah.
Kemudian Eddy Karusman yang sebelumnya memimpin Dinas Sosial dilantik sebagai Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.
Selanjutnya, Drs. Akhmad Husain yang sebelumnya menjabat Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Kalimantan Tengah dipercaya menjadi Kepala Dinas Sosial.
Adiah Chandra Sari yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah kini mendapat amanah baru sebagai Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Diskominfosantik).
Sedangkan Bintarno yang sebelumnya menjabat Kepala Bagian Bantuan Hukum pada Biro Hukum dilantik menjadi Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
Pelantikan tersebut merupakan hasil dari proses evaluasi dan penilaian kompetensi yang dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Pemprov Kalteng berharap rotasi jabatan ini mampu menghadirkan semangat baru dalam menjalankan roda pemerintahan.
Reshuffle jilid III ini melanjutkan langkah pembenahan birokrasi yang sebelumnya telah dilakukan melalui reshuffle jilid II pada Mei 2026.
Gubernur Agustiar Sabran menilai penyegaran organisasi penting dilakukan agar birokrasi tetap dinamis, adaptif, dan mampu menjawab berbagai kebutuhan masyarakat.
Ia menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh pemimpin daerah, tetapi juga oleh kemampuan seluruh perangkat daerah dalam bekerja secara profesional dan berorientasi pada pelayanan publik.
Dengan pelantikan tersebut, Pemprov Kalimantan Tengah berharap kinerja organisasi perangkat daerah semakin optimal sehingga mampu mendukung visi pembangunan daerah dan mewujudkan pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat Kalimantan Tengah. (*)
Editor : Agus Pramono