PALANGKA RAYA – Mantan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah, dr. H. Suyuti Syamsul, menyatakan siap mengemban amanah baru sebagai Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Kalimantan Tengah usai dilantik Gubernur H. Agustiar Sabran dalam reshuffle pejabat eselon II, Kamis (25/6/2026).
Meski berlatar belakang dokter, Suyuti menegaskan dirinya telah memiliki pengalaman yang cukup dalam bidang pengelolaan keuangan, sehingga optimistis mampu menjalankan tugas barunya sesuai arahan pimpinan.
“Sebagai ASN, ditempatkan di mana saja merupakan perintah pimpinan. Saya yakin pimpinan memiliki pertimbangan yang komprehensif ketika menunjuk seseorang pada sebuah jabatan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, selain berprofesi sebagai dokter, dirinya telah hampir 20 tahun menjadi investor di pasar modal sehingga terbiasa memahami kebijakan moneter, kebijakan fiskal, membaca prospek ekonomi, hingga menganalisis laporan keuangan.
“Saya memang dokter, tetapi bukan berarti tidak memiliki pengetahuan mengenai keuangan. Hampir 20 tahun saya menjadi investor sehingga membaca laporan keuangan, kebijakan fiskal maupun moneter sudah menjadi hal yang biasa,” katanya.
Bekal lainnya, lanjut Suyuti, adalah pengalaman memimpin Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) selama belasan tahun.
Menurutnya, sistem pengelolaan BLUD memiliki banyak kesamaan dengan tata kelola keuangan daerah karena sama-sama dituntut mampu mengelola anggaran secara efektif dan bertanggung jawab.
“BLUD itu pada prinsipnya mengelola keuangan sendiri. Dari pengalaman itu, insya Allah kami akan berupaya mengelola keuangan daerah sesuai arahan Bapak Gubernur, terutama bagaimana melakukan efisiensi anggaran di tengah keterbatasan fiskal,” ungkapnya.
Ia menegaskan, setiap rupiah anggaran daerah harus benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Karena itu, belanja pemerintah harus diarahkan pada program yang mampu menggerakkan perekonomian sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Yang paling penting adalah memastikan setiap satu rupiah uang daerah dipergunakan untuk kepentingan masyarakat. Belanja pemerintah harus mampu mengungkit pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung,” tegasnya.
Suyuti mengaku akan segera mempelajari seluruh regulasi serta tugas pokok dan fungsi BKAD, termasuk peran sebagai Bendahara Umum Daerah agar proses transisi berjalan cepat.
“Saya akan segera mempelajari seluruh regulasi dan tugas pokok BKAD, termasuk fungsi sebagai Bendahara Umum Daerah,” ujarnya.
Saat ditanya mengenai gaya kepemimpinannya yang sempat dibandingkan dengan Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara), Rosan Roeslani maupun Purbaya Yudhi Sadewa, Suyuti justru menyebut dirinya lebih memilih pendekatan yang berhati-hati seperti Menteri Keuangan Sri Mulyani.
“Kalau pendekatan saya justru lebih ke Sri Mulyani, lebih prudensial dan mengedepankan kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan,” katanya.
Di sisi lain, Suyuti mengatakan dirinya masih menjabat sebagai Pelaksana Tugas Direktur RSUD Doris Sylvanus hingga pemerintah menetapkan pejabat definitif melalui mekanisme seleksi terbuka.
“Sementara ini saya masih Plt Direktur RSUD Doris Sylvanus sampai nanti ada pejabat definitif yang terpilih melalui proses lelang jabatan,” ucapnya.
Terkait Dinas Kesehatan yang kini ditinggalkannya, Suyuti menilai fondasi pembangunan kesehatan di Kalimantan Tengah sudah berada pada jalur yang tepat dan tinggal dilanjutkan oleh pimpinan berikutnya.
Menurutnya, keberhasilan sektor kesehatan tidak selalu terlihat dari pembangunan fisik, melainkan dari indikator kesehatan masyarakat yang terus membaik.
Ia menyebut usia harapan hidup masyarakat Kalimantan Tengah meningkat dari sekitar 69 tahun menjadi 73,7 tahun selama masa kepemimpinannya. Selain itu, angka kematian ibu dan bayi berada di bawah rata-rata nasional.
“Ukuran keberhasilan Dinas Kesehatan adalah meningkatnya derajat kesehatan masyarakat. Usia harapan hidup meningkat hampir empat tahun, kemudian angka kematian ibu dan bayi berada di bawah rata-rata nasional. Itu menunjukkan pembangunan kesehatan kita sudah berada di jalur yang benar,” jelasnya.
Ia juga mengingatkan capaian Universal Health Coverage (UHC) yang berhasil diraih Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, sehingga seluruh masyarakat telah terlindungi dalam program Jaminan Kesehatan Nasional melalui BPJS Kesehatan.
“Tahun lalu kita juga berhasil memperoleh penghargaan UHC. Artinya seluruh masyarakat Kalimantan Tengah sudah terlindungi BPJS Kesehatan sehingga akses terhadap layanan kesehatan seharusnya tidak lagi menjadi persoalan,” pungkasnya. (*)
Editor : Agus Pramono