PALANGKA RAYA – Proses seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Madya Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalimantan Tengah memasuki tahapan krusial. Sebanyak lima kandidat resmi menjalani tes asesmen di Pusat Penilaian Kompetensi (Puspenkom) Badan Kepegawaian Negara (BKN), Jakarta, selama tiga hari, mulai 7 hingga 9 Juli 2026.
Lima nama yang mengikuti tahapan asesmen tersebut yakni Baru S.Pd., M.Si., yang saat ini menjabat Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Kalimantan Tengah. Farid Wajdi, A.K.S., M.S.W.Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah.
Baca Juga: 5 Calon Sekda Kalteng Jalani Tes Asesmen BKN di Jakarta 7-9 Juli 2026
Lalu dr. Linae Victoria Aden, M.M.Kes., yang kini menjabat Pelaksana Tugas (Plt) Sekda Provinsi Kalimantan Tengah. Syahmiludin A. Surapati, S.P., M.Si., Kepala Dinas PMPTSP Kabupaten Barito Utara dan Yuas Elko, S.Sos., M.Si., Staf Ahli Gubernur Kalimantan Tengah.
Pengamat pemerintahan sekaligus Akademisi Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, Dr. Farid Zaky Yopiannor, menilai tahapan asesmen menjadi bagian penting dalam proses seleksi. Namun, menurutnya, asesmen tidak bisa dipisahkan dari rekam jejak birokrasi para kandidat.
“Menurut saya, asesmen dan rekam jejak birokrasi itu bukan trade off, bukan menegasikan satu dengan yang lainnya. Saya justru melihat keduanya sebagai instrumen yang saling melengkapi,” ujarnya, Kamis (9/7/2026).
Secara akademis, Farid menjelaskan rekam jejak merupakan gambaran keberhasilan seorang pejabat selama menjalankan tugas birokrasi. Sementara asesmen menjadi alat untuk memproyeksikan kapasitas kepemimpinan yang akan dibutuhkan di masa mendatang.
Baca Juga: Ini Tiga Nama Calon Sekda Kalteng yang Memperoleh Nilai Tertinggi
“Dalam proses seleksi Sekretaris Daerah, rekam jejak birokrasi dan asesmen kompetensi sejatinya adalah dua instrumen strategis yang saling melengkapi untuk melahirkan sosok pemimpin birokrasi yang unggul dan visioner. Jika rekam jejak ibarat kaca spion yang merekam portofolio keberhasilan masa lalu atau lagging indicator, maka asesmen bertindak sebagai lampu sorot ke masa depan atau leading indicator,” jelasnya.
Ia juga menilai tema makalah yang dipilih panitia seleksi sangat tepat dengan kondisi yang sedang dihadapi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
Menurutnya, luas wilayah Kalimantan Tengah menjadi tantangan tersendiri dalam memberikan pelayanan publik yang efektif.
Karena itu, transformasi digital harus dipahami sebagai perubahan menyeluruh terhadap tata kelola birokrasi, bukan sekadar digitalisasi dokumen.
“Tema makalah merupakan angin segar yang sangat relevan dan urgen untuk menjawab tantangan tata kelola di Kalimantan Tengah yang memiliki cakupan geografis teramat luas. Secara akademis, digitalisasi pemerintahan sejatinya bukanlah sekadar memindahkan dokumen fisik ke dalam bentuk file digital, melainkan sebuah rekayasa ulang tata kerja (business process reengineering) untuk meruntuhkan tembok inefisiensi birokrasi,” katanya.
Ia optimis Sekda definitif yang nantinya terpilih mampu mengorkestrasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) secara terintegrasi di seluruh organisasi perangkat daerah sehingga pelayanan publik menjadi lebih cepat, efisien, dan mampu memperkuat iklim investasi di Kalimantan Tengah.
Di sisi lain, Farid mengingatkan bahwa tantangan Sekda ke depan tidak hanya soal reformasi birokrasi, tetapi juga kemampuan mengelola pemerintahan di tengah ruang fiskal daerah yang semakin terbatas.
“Di tengah tantangan ruang fiskal daerah yang kian menyempit, saya justru melihat momentum ini dapat menumbuhkan optimisme besar akan lahirnya sosok Sekretaris Daerah sebagai dirijen perubahan yang inovatif. Tuntutan efisiensi mewajibkan hadirnya figur dengan kepemimpinan berbasis bukti (data-driven leadership) yang berani dan cerdas menata ulang program-program populis yang minim manfaat menjadi kebijakan yang benar-benar berorientasi pada hasil nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Ia berharap Sekda mendatang memiliki kemampuan membangun kolaborasi lintas sektor untuk membuka sumber pembiayaan pembangunan di luar APBD.
“Kita menaruh harapan tinggi pada kepiawaian Sekda dalam menjalin kolaborasi lintas batas (boundary spanning) guna menarik sumber pembiayaan alternatif di luar APBD, baik melalui kemitraan strategis dengan swasta, optimalisasi dana pusat, maupun eksplorasi pendanaan global,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Farid menilai Kalimantan Tengah membutuhkan sosok Sekda yang tidak hanya piawai dalam aspek administratif, tetapi juga mampu menjadi penggerak perubahan birokrasi.
Menurutnya, karakter kepemimpinan yang paling dibutuhkan saat ini adalah katalisator birokrasi yang presisi dan inklusif, yakni pemimpin yang mampu membaca persoalan pemerintahan secara tepat sekaligus membangun kolaborasi di seluruh organisasi perangkat daerah.
“Kalteng membutuhkan sosok Sekda dengan karakter katalisator birokrasi yang presisi dan inklusif. Pemimpin ideal harus memiliki kapasitas diagnosa institusional yang akurat guna mengeksekusi kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy),” ujarnya.
Ia menjelaskan, Sekda ke depan dituntut mampu mengurai akar persoalan pembangunan secara komprehensif dan menetapkan prioritas program secara tepat di tengah keterbatasan anggaran. Dengan demikian, kebijakan yang diambil tidak hanya efektif menyelesaikan persoalan, tetapi juga tidak menimbulkan persoalan baru dalam tata kelola birokrasi.
“Ia harus mampu mengurai akar masalah dan memprioritaskan program strategis secara presisi di tengah keterbatasan anggaran, layaknya menyelesaikan masalah tanpa memicu komplikasi pada sistem birokrasi itu sendiri,” katanya.
Tidak hanya mengandalkan kemampuan manajerial, lanjut Farid, seorang Sekda juga harus memiliki kepemimpinan transformasional yang mengedepankan kecerdasan emosional, pendekatan kolaboratif yang empatik, serta kehati-hatian dalam menjalankan regulasi.
Menurutnya, perpaduan antara ketajaman analitis dan gaya kepemimpinan yang inklusif menjadi modal penting untuk mengikis ego sektoral antardinas yang selama ini kerap menjadi hambatan dalam percepatan pembangunan daerah.
“Lebih dari sekadar rasionalitas manajerial, Kalteng membutuhkan figur transformasional yang mengedepankan kecerdasan emosional, pendekatan kolaboratif yang empatik, serta kehati-hatian yang tinggi terhadap regulasi. Perpaduan harmonis antara ketajaman analitis dan gaya kepemimpinan inklusif inilah yang secara empiris paling ampuh meruntuhkan ego sektoral antardinas,” pungkasnya.(*)
Editor : Ayu Oktaviana