PALANGKA RAYA– Rencana pemerintah menerapkan bahan bakar biodiesel B50 mendapat perhatian dari DPRD Kota Palangka Raya. Selain mendukung upaya memperkuat ketahanan energi nasional, legislatif mengingatkan agar implementasi program tersebut dilakukan secara matang dengan mengedepankan kualitas produk, transparansi informasi, dan edukasi kepada masyarakat.
Wakil Ketua I Komisi II DPRD Kota Palangka Raya, Hap Baperdu, mengatakan keberhasilan penerapan B50 tidak hanya ditentukan oleh kesiapan distribusi.
Pemerintah juga harus mampu memastikan kualitas bahan bakar tetap terjaga serta memberikan informasi yang terbuka kepada masyarakat mengenai hasil pengujian dan standar mutu produk.
Menurutnya, transparansi menjadi faktor penting untuk membangun kepercayaan publik terhadap penggunaan biodiesel yang akan diterapkan secara luas.
"Kualitas bahan bakar harus menjadi prioritas. Jangan sampai masyarakat ragu karena minimnya informasi. Hasil uji teknis dan kesiapan distribusi perlu disampaikan secara terbuka agar menumbuhkan kepercayaan publik," ujarnya kepada media, Senin (6/7/2026).
Hap menilai munculnya berbagai pertanyaan dari masyarakat terkait penggunaan B50 merupakan hal yang wajar. Sebagai bahan bakar baru yang akan digunakan secara luas, masyarakat membutuhkan kepastian mengenai tingkat keamanan, performa, hingga dampaknya terhadap kendaraan dalam jangka panjang.
Karena itu, pemerintah bersama para pemangku kepentingan diminta memberikan sosialisasi secara menyeluruh mengenai karakteristik B50. Informasi tersebut harus mencakup hasil uji laboratorium maupun uji lapangan yang membuktikan bahwa biodiesel tersebut memenuhi standar dan aman digunakan pada kendaraan maupun alat berat sesuai rekomendasi.
Baca Juga: Kendaraan Diesel Lama Perlu Adaptasi Jelang Implementasi B50
Ia menegaskan, edukasi yang tepat akan membantu menghilangkan keraguan masyarakat sekaligus mencegah berkembangnya informasi yang keliru mengenai penggunaan biodiesel.
Selain aspek sosialisasi, Hap juga menyoroti pentingnya pengawasan kualitas produk di setiap tahapan distribusi. Menurutnya, kualitas B50 yang telah memenuhi standar harus tetap terjaga hingga sampai ke tangan konsumen.
"Distribusi yang baik menjadi faktor penting untuk menjaga kualitas bahan bakar. Jangan sampai kualitas yang sudah memenuhi standar justru menurun karena lemahnya pengawasan selama proses penyaluran," tegasnya.
Lebih lanjut, Hap menegaskan DPRD Kota Palangka Raya pada prinsipnya mendukung setiap kebijakan pemerintah yang bertujuan memperkuat ketahanan energi nasional, termasuk peningkatan pemanfaatan energi baru dan terbarukan melalui program biodiesel B50.
Baca Juga: Pemerintah Perlu Perbaiki Hulu Sawit dan Kepastian Hukum agar Mandatori Biodiesel B50 Berhasil
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa keberhasilan sebuah kebijakan tidak hanya diukur dari tercapainya target implementasi, tetapi juga dari tingkat penerimaan masyarakat terhadap program tersebut.
Karena itu, ia berharap pemerintah mengedepankan transparansi, edukasi publik, serta jaminan mutu dalam setiap tahapan penerapan B50. Dengan langkah tersebut, masyarakat tidak hanya memahami manfaat penggunaan biodiesel, tetapi juga memiliki rasa aman dan kepercayaan terhadap kualitas bahan bakar yang digunakan.
"Kami mendukung setiap kebijakan yang bertujuan memperkuat ketahanan energi nasional. Namun, pelaksanaannya harus dibarengi edukasi, pengawasan, dan jaminan mutu sehingga masyarakat merasa aman dan nyaman menggunakan B50," pungkasnya.(*)
Editor : Ayu Oktaviana