PALANGKA RAYA – Anggota DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Kalimantan Tengah dari Fraksi Partai Golkar, Bias Layar SH, melakukan kunjungan kerja ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Kalimantan Tengah, Senin (27/7/2026).
Kunjungan tersebut menjadi bagian dari agenda reses untuk menyerap berbagai aspirasi dan permasalahan yang dihadapi instansi vertikal di daerah.
Usai kegiatan, Bias Layar, mengatakan sejumlah persoalan yang disampaikan Kanwil Kemenkum Kalteng, khususnya terkait pelayanan publik, akan menjadi bahan pembahasan di tingkat pusat.
Aspirasi tersebut akan disampaikan kepada Kementerian Hukum agar dapat menjadi perhatian dalam penyusunan kebijakan maupun alokasi anggaran sesuai dengan kemampuan keuangan negara.
Menurutnya, persoalan utama yang dihadapi saat ini adalah keterbatasan sumber daya manusia (SDM) atau jumlah pegawai.
Kondisi tersebut dinilai belum sebanding dengan luas wilayah Kalimantan Tengah serta pertumbuhan jumlah penduduk yang terus meningkat, sehingga berdampak terhadap optimalisasi pelayanan kepada masyarakat.
"Memang kebutuhan pegawai dan anggaran terus meningkat. Namun, kita juga memahami kondisi keuangan negara saat ini yang masih menghadapi berbagai tantangan. Karena itu, daerah perlu menyikapi situasi ini dengan bijaksana sambil terus memperjuangkan penambahan SDM dan anggaran pada masa mendatang," ujarnya.
Selain itu, Bias Layar mengingatkan pentingnya memaksimalkan penyerapan anggaran secara efektif, efisien, dan sesuai peruntukannya.
Menurutnya, rendahnya realisasi penyerapan anggaran dapat menimbulkan persepsi di pemerintah pusat bahwa daerah tidak lagi membutuhkan tambahan dukungan anggaran, sebagaimana yang kerap menjadi pertimbangan dalam pengalokasian Dana Alokasi Khusus (DAK).
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Bias Layar menegaskan seluruh aspirasi dan temuan yang diperoleh dalam kunjungan kerja ini akan dibawa ke Senayan untuk dibahas lebih lanjut bersama kementerian terkait, sehingga dapat dicarikan solusi yang tepat demi meningkatkan kualitas pelayanan hukum di Kalimantan Tengah.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah, Hajrianor SH MH, membenarkan bahwa efisiensi anggaran menjadi tantangan utama yang dihadapi hampir seluruh instansi pemerintah.
Menurutnya, karakteristik wilayah Kalimantan Tengah yang sangat luas, bahkan mencapai sekitar satu setengah kali luas Pulau Jawa, membutuhkan dukungan anggaran yang memadai agar pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan optimal.
Ia menjelaskan, kebijakan efisiensi anggaran yang menyebabkan alokasi anggaran hanya disetujui sekitar separuh dari kebutuhan berdampak pada pelaksanaan berbagai program, termasuk kegiatan pengawasan terhadap notaris yang tersebar di berbagai kabupaten dan kota.
Selain keterbatasan SDM dan anggaran, pihaknya juga menilai peningkatan sarana dan prasarana, khususnya penguatan jaringan internet, sangat diperlukan untuk menunjang efektivitas pelayanan dan operasional kerja.
Hajrianor berharap hasil kunjungan kerja dan reses Anggota DPR RI tersebut dapat menjadi perhatian pemerintah pusat sehingga kebutuhan Kanwil Kemenkum Kalimantan Tengah, baik dari sisi penambahan SDM, dukungan anggaran, maupun peningkatan fasilitas kerja, dapat dipenuhi secara bertahap.
Dengan dukungan tersebut, pihaknya optimistis kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat di Kalimantan Tengah akan semakin meningkat.(*)
Editor : Agus Pramono