PALANGKA RAYA – Aksi unjuk rasa yang digelar Aliansi Gerakan Palangka Raya Gelap (GPG) di Kantor PT PLN (Persero) UP3 Palangka Raya, Rabu (29/7/2026), berlangsung dramatis.
Ratusan bangkai ayam broiler ditumpuk di pintu masuk dan pintu keluar kantor PLN sebagai simbol protes atas pemadaman listrik bergilir yang dinilai telah menimbulkan kerugian besar bagi para peternak.
Bangkai ayam tersebut diangkut menggunakan kendaraan bak terbuka sebelum diturunkan di halaman kantor PLN.
Massa aksi kemudian menumpuk ayam-ayam yang mati di dua akses utama kantor, sementara para peserta secara bergantian menyampaikan orasi menuntut PLN bertanggung jawab atas dampak pemadaman listrik yang terus berulang.
Salah seorang peternak broiler, Arif, mengatakan ayam yang dibawa dalam aksi tersebut merupakan ternaknya yang mati akibat terganggunya sistem kandang ketika pasokan listrik padam.
Menurutnya, kerugian mulai dirasakan sejak awal pemadaman bergilir terjadi. Kondisi semakin parah ketika genset yang digunakan sebagai sumber listrik cadangan mengalami gangguan setelah bekerja tanpa henti.
“Kerugian sudah kami rasakan sejak awal pemadaman. Kemarin itu puncaknya karena genset kami mengalami overload. Bukan mesin gensetnya yang rusak, tetapi selang solar kepanasan sehingga harus diperbaiki. Saat itulah banyak ayam kami mati,” ujarnya.
Arif menjelaskan, peternakan yang dikelolanya di kawasan Kilometer 45 arah Kasongan menggunakan sistem closed house yang seluruh operasionalnya bergantung pada pasokan listrik.
Saat listrik padam, blower, kipas ventilasi, dan sistem pengatur suhu otomatis berhenti bekerja. Genset memang menjadi sumber listrik cadangan, tetapi jika harus beroperasi terus-menerus, risiko kerusakan menjadi sangat tinggi.
Selain kehilangan ribuan ekor ayam, peternak juga harus menanggung lonjakan biaya operasional.
“Kami harus mengeluarkan sekitar Rp3 juta setiap hari untuk satu genset. Itu pun sekarang mencari solar non-subsidi sangat sulit karena pembelian dibatasi satu tangki. Akhirnya peternak harus bergantian menggunakan mobil untuk membeli solar,” katanya.
Menurut Arif, kondisi tersebut membuat peternak berada dalam situasi yang semakin sulit. Di satu sisi listrik sering padam, sementara di sisi lain kebutuhan bahan bakar untuk genset juga sulit dipenuhi.
“Sudah listrik padam, kebutuhan solar juga semakin dipersulit. Seharusnya kebijakan yang dibuat juga mempertimbangkan dampaknya terhadap peternak,” ujarnya.
Kerugian Capai Ratusan Juta Rupiah
Ketua Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia (Pinsar) Kalimantan Tengah, Andi Bustan, mengungkapkan kerugian yang dialami peternak mencapai ratusan juta rupiah.
Ia menyebut sedikitnya 1.500 ekor ayam yang dibawa dalam aksi tersebut berasal dari satu kandang milik peternak. Jumlah itu belum termasuk ayam yang mati di kandang milik peternak lainnya di sejumlah kabupaten di Kalimantan Tengah.
“Kerugian peternak dalam satu kandang bisa mencapai Rp360 juta. Ayam-ayam itu mati justru ketika sudah mendekati masa panen,” ungkap Andi.
Ia berharap PLN segera menyelesaikan persoalan pemadaman listrik agar aktivitas peternakan dan sektor usaha lainnya dapat kembali berjalan normal.
DPRD Kalteng Minta PLN Transparan
Pemadaman listrik bergilir yang kembali terjadi di sejumlah wilayah Kalimantan Tengah juga mendapat sorotan dari DPRD Kalimantan Tengah.
Sekretaris Komisi II DPRD Kalimantan Tengah, Hero Harapanno Mandouw, meminta PT PLN Unit Induk Distribusi Kalselteng menjelaskan secara terbuka penyebab pemadaman listrik yang kembali berulang.
Baca Juga: Ini Penjelasan GM PLN Kalselteng Soal Pemadaman Bergilir yang Kembali Terjadi di Kalsel dan Kalteng
Menurut Hero, masyarakat berhak memperoleh informasi yang jelas mengenai penyebab gangguan listrik serta langkah konkret yang dilakukan PLN untuk mengatasinya.
Ia mengaku kecewa karena pemadaman kembali terjadi meskipun sebelumnya PLN telah melakukan berbagai pekerjaan pemeliharaan jaringan maupun perbaikan sistem kelistrikan.
“Kondisi tersebut tidak dapat terus dibiarkan karena terjadi tanpa antisipasi maupun informasi yang memadai, sehingga mengganggu aktivitas masyarakat dan berbagai layanan publik,” ujarnya.
Hero menilai, masyarakat telah memenuhi kewajibannya sebagai pelanggan dengan membayar tagihan listrik tepat waktu. Karena itu, PLN juga harus menunjukkan tanggung jawab ketika pelayanan mengalami gangguan.
“Selama ini masyarakat selalu dituntut memenuhi kewajibannya membayar tagihan listrik sesuai pemakaian. Tidak ada listrik gratis. Ketika terjadi pemadaman listrik yang tidak terkontrol seperti sekarang ini, pertanggungjawaban dan alasan yang jelas justru tidak ada. Itu yang kami nilai sangat merugikan masyarakat,” tegasnya.
Ia menambahkan, pemadaman listrik tidak hanya berdampak terhadap rumah tangga, tetapi juga mengganggu aktivitas dunia usaha, pelayanan pemerintahan, fasilitas kesehatan, sektor pendidikan, hingga berbagai layanan publik lainnya.
Karena itu, DPRD Kalteng meminta PLN segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem distribusi dan keandalan jaringan listrik agar gangguan serupa tidak terus berulang.
Selain itu, Hero juga menekankan pentingnya perbaikan sistem penyampaian informasi kepada pelanggan.
“Masyarakat berhak memperoleh pemberitahuan lebih awal apabila terjadi pemadaman terencana maupun gangguan akibat kondisi tertentu, sehingga dapat melakukan langkah antisipasi,” pungkasnya.(*)