PALANGKA RAYA – Bonus demografi menjadi peluang besar bagi Kalimantan Tengah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
Namun, besarnya jumlah penduduk usia produktif tidak otomatis menjadi keuntungan. Tanpa sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan lapangan kerja yang memadai, bonus tersebut justru berisiko berubah menjadi beban demografi.
Baca Juga: 2,15 Juta Penduduk Kalteng Memasuki Usia Kerja, Bagaimana Cara Pemerintah Ciptakan Lapangan Kerja?
Pengamat Ekonomi Kalteng sekaligus Akademisi Universitas Palangka Raya, Fitria Husnatarina, mengatakan kesiapan menghadapi bonus demografi harus dilihat dari seberapa jauh daerah mampu menyiapkan SDM yang berkualitas dan memiliki daya saing.
"Bonus demografi ini sesuatu hal yang memang krusial dan bukan hanya berkonotasi bonus, tetapi juga nanti ada risiko demografi yang mungkin saja terjadi," katanya, Senin (3/8/2026).
Menurutnya, persoalan utama bukan sekadar berapa banyak penduduk yang berada dalam usia produktif, melainkan bagaimana kualitas mereka ketika masuk dan bersaing di dunia kerja.
Fitria menilai Kalteng perlu memiliki arah yang jelas dalam menyiapkan SDM untuk menghadapi perubahan kebutuhan ekonomi. Perencanaan tersebut, kata dia, harus disusun secara terukur, mulai dari target jangka pendek, menengah hingga jangka panjang.
"Kita menitikberatkan pada konteks kualitas sumber daya manusia yang punya kualitas dan punya daya saing, tidak hanya pada level nasional tapi global," ujarnya.
Karena itu, menurutnya, penting bagi pemerintah untuk memiliki blueprint pembangunan SDM yang mampu menjawab kebutuhan masa depan. Pemetaan harus dilakukan sejak awal, termasuk mengenai berapa kebutuhan tenaga kerja, kompetensi yang diperlukan, hingga sektor apa yang nantinya mampu menampung tenaga kerja tersebut.
"Apakah kemudian kita bisa mengkontekskan bahwa proses perjalanan penyiapan sumber daya manusia yang pada tataran nanti bisa unggul, berdaya saing tingkat internasional itu sudah ada?" katanya.
Pertanyaan tersebut dinilai penting karena kesiapan menghadapi bonus demografi tidak bisa diukur hanya dari jumlah penduduk usia produktif. Pemerintah harus memiliki parameter yang jelas untuk mengetahui apakah pembangunan SDM yang dilakukan selama ini benar-benar menghasilkan tenaga kerja yang produktif dan kompetitif.
"Ini menjadi penting dalam pertanyaan seberapa siap kita menghadapi. Kesiapan ini adalah poin-poin dari parameter prioritas kita untuk bisa menghitung ukuran jangka pendek, capaian dalam penyiapan tadi, ukuran jangka menengah dan jangka panjangnya," jelasnya.
Di sisi lain, Fitria menyebut keberhasilan memanfaatkan bonus demografi juga sangat bergantung pada kemampuan daerah membangun ekosistem yang mendukung masyarakat produktif.
Mulai dari penciptaan lapangan pekerjaan baru, layanan publik yang responsif, hingga tata kelola pemerintahan dan korporasi yang baik. Semua hal tersebut saling berkaitan dalam membangun fondasi ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja muda.
"Faktor yang menentukan keberhasilan suatu daerah dalam memanfaatkan bonus demografi itu adalah bagaimana kemudian semua infrastruktur berkaitan dengan bagaimana menciptakan lapangan pekerjaan yang baru, menciptakan bentuk layanan-layanan publik yang lebih responsif, menciptakan bentuk korporasi yang bersih dan penuh dengan tata kelola yang baik," tuturnya.
Fitria mengatakan, pemerintah juga harus mampu membaca kebutuhan SDM secara lebih spesifik. Jangan sampai pendidikan dan pelatihan yang diberikan tidak berujung pada tersedianya pekerjaan yang sesuai.
Pemetaan kebutuhan tenaga kerja, menurut dia, harus diarahkan pada kebutuhan pembangunan daerah sekaligus posisi yang ingin dibangun Indonesia dalam persaingan global.
"Ketika kita mampu melakukan pemetaan, mampu menempatkan kebutuhan terhadap sumber daya manusia itu kepada faktor-faktor bagaimana membangun pondasi bangsa yang baik, ini adalah manfaat yang paling hakiki," katanya.
Sebaliknya, jika tidak dipersiapkan dengan baik, bonus demografi dapat menjadi persoalan baru. Banyaknya penduduk usia produktif tanpa pekerjaan dan kompetensi yang memadai berpotensi meningkatkan beban negara.
"Risikonya ketika kita tidak mampu memanfaatkan bonus demografi ini, ya tadi menjadi beban negara. Jadi bukan bonus, tapi risiko demografi," tegasnya.
Ia menjelaskan, kondisi tersebut dapat membuat negara harus menanggung semakin banyak kebutuhan masyarakat yang tidak produktif. Beban itu tidak hanya berkaitan dengan lapangan pekerjaan, tetapi juga kebutuhan pendidikan, kesehatan dan berbagai bentuk pelayanan sosial lainnya.
"Negara menjadi sangat terbebani dengan kapasitas masyarakat, dengan sumber daya manusia yang memang pada kualifikasi bukan sumber daya manusia yang produktif," ujarnya.
Untuk mencegah kondisi tersebut, Fitria melihat ekonomi kreatif berbasis teknologi digital sebagai salah satu sektor yang paling potensial dikembangkan untuk membuka ruang kerja bagi generasi muda Kalteng.
Menurutnya, sektor tersebut tidak hanya menawarkan lapangan pekerjaan konvensional, tetapi juga membuka peluang bagi anak muda untuk menjadi pencipta produk, layanan dan inovasi.
"Sektor ekonomi yang paling potensial adalah ekonomi kreatif yang bergerak di bidang teknologi digital dan seterusnya," katanya.
Ia menilai arah ekonomi ke depan tidak cukup hanya mengandalkan eksploitasi sumber daya alam maupun sektor manufaktur. Kemampuan menciptakan kreativitas dan inovasi justru akan semakin penting, terutama untuk menjangkau pasar yang lebih luas.
"Ini akan berbicara tidak hanya tentang bagaimana mengeksplorasi sumber daya manusia, bagaimana kemudian hanya manufaktur, tapi juga bagaimana sumber daya manusia ini bergerak pada penciptaan kreativitas dan inovasi yang relevan bagi kebutuhan pasar global, pasar nasional, masyarakat," pungkasnya.(*)
Editor : Ayu Oktaviana