PALANGKA RAYA – Komitmen Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah dalam mewujudkan pengelolaan anggaran yang efektif, akuntabel, dan berkualitas kembali membuahkan hasil.
6 DIPA Kanwil Kementerian Hukum Kalimantan Tengah berhasil meraih nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) sempurna 100 dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Palangka Raya.
Capaian tersebut menegaskan konsistensi Kanwil Kementerian Hukum Kalimantan Tengah dalam menjaga kualitas pelaksanaan anggaran, mulai dari ketepatan pelaksanaan hingga tertib administrasi dan pelaporan keuangan.
Penghargaan diserahkan dalam Forum Konsultasi Publik dan Kelas Bahalap KPPN Palangka Raya, Rabu (12/8/2026), di Aula KPPN Palangka Raya, oleh Kepala KPPN Palangka Raya, Indra Karunia Dewanti, didampingi Kepala MSKI KPPN Palangka Raya, Arif Budianto.
Baca Juga: Inovasi Kanwil Kemenkum Kalteng Dorong Pelayanan Hukum Makin Mudah, Apa Itu?
6 DIPA yang memperoleh nilai IKPA sempurna 100 tersebut terdiri atas DIPA Sekretariat Jenderal (Sekjen) dengan kode 692026, DIPA Administrasi Hukum Umum (AHU) dengan kode 692066, DIPA Kekayaan Intelektual (KI) dengan kode 693013, DIPA Peraturan Perundang-undangan (PP) dengan kode 693046.
Lalu, DIPA Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) dengan kode 693114, dan DIPA Badan Strategi Kebijakan (BSK) dengan kode 693148.
Tidak hanya itu, DIPA Kekayaan Intelektual (KI) dengan kode 693013 juga meraih penghargaan Peringkat II kategori penyampaian laporan keuangan tercepat dan terlengkap, menjadi tambahan apresiasi atas ketepatan dan kedisiplinan jajaran pengelola keuangan Kanwil Kemenkum Kalteng.
Kepala Kanwil Kementerian Hukum Kalimantan Tengah, Hajrianor, menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran yang telah berkontribusi dalam pencapaian tersebut. Menurutnya, capaian ini merupakan hasil kerja bersama dalam memastikan setiap tahapan pelaksanaan anggaran berjalan tertib, tepat waktu, dan akuntabel.
“Capaian ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus menjaga dan meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran. Bukan hanya dari sisi penyerapan, tetapi juga memastikan setiap anggaran dikelola secara tepat dan memberikan manfaat optimal bagi pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Hajrianor.
Forum tersebut juga diisi dengan penguatan kapasitas satuan kerja melalui materi mengenai Kartu Kredit Pemerintah (KKP), New Qlola Cash Management System (CMS), evaluasi pelaksanaan anggaran, serta kiat penyampaian laporan keuangan dan penerbitan Surat Hasil Rekonsiliasi (SHR) secara lengkap dan tepat waktu.
Capaian enam DIPA dengan IKPA sempurna 100 serta penghargaan penyampaian laporan keuangan tercepat dan terlengkap menjadi bukti konsistensi Kanwil Kemenkum Kalteng dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang profesional, efektif, dan akuntabel, sekaligus mendukung terwujudnya layanan hukum makin mudah bagi masyarakat Kalimantan Tengah.(*)
Editor : Agus Pramono