PALANGKA RAYA–Tingginya angka pengangguran terutama yang bergelar sarjana di Kalteng dinilai tidak cukup dilihat dari persoalan ketersediaan lapangan kerja.
Pengamat Ekonomi Kalteng sekaligus Akademisi Universitas Palangka Raya (UPR), Fitria Husnatarina, menilai terdapat persoalan yang lebih mendasar, yakni belum sepenuhnya selarasnya kompetensi lulusan perguruan tinggi dengan kebutuhan dunia industri.
Baca Juga: KP2MI Ungkap Puluhan Ribu Lowong Kerja Program SMK Go Global
Menurutnya, fresh graduate menjadi kelompok yang rentan masuk dalam angka pengangguran karena keterampilan yang diperoleh selama menempuh pendidikan belum tentu sesuai dengan kebutuhan industri ketika mereka menyelesaikan studi.
“Tidak bisa menutup mata, apa yang mereka terima dari kurikulum yang ada ini mungkin semakin jauh dari kebutuhan industri. Itu seperti apa kebutuhan lapangan pekerjaan, seperti apa pada masa mereka menyelesaikan pendidikan, sehingga angka pengangguran ini menjadi tinggi,” ujarnya, Senin (10/8/2026).
Ia menilai perubahan kebutuhan industri bergerak sangat cepat. Sementara itu, dunia pendidikan membutuhkan proses yang tidak singkat untuk menyesuaikan kurikulum, metode pembelajaran, hingga kompetensi tenaga pengajarnya.
Kondisi tersebut kemudian menciptakan mismatch atau ketidaksesuaian antara apa yang dipelajari mahasiswa dengan kompetensi yang dibutuhkan dunia kerja.
Baca Juga: Ketua Komisi II DPR Kritik Budaya Kerja ASN: Pagi Absen, Ngopi, Sore Absen Lagi, Lalu Pulang
Namun, Fitria mengatakan persoalan pengangguran lulusan baru tidak hanya berkaitan dengan kurikulum. Orientasi mahasiswa setelah lulus juga menjadi faktor yang perlu diperhatikan.
Menurutnya, sebagian lulusan masih memiliki pola pikir konvensional bahwa keberhasilan setelah kuliah harus diwujudkan dengan bekerja pada perusahaan, lembaga tertentu, atau mengejar status sebagai aparatur sipil negara.
“Kalau sasarannya adalah harus bekerja pada lembaga tertentu atau bekerja pada orang lain atau pada korporasi, begitu kemudian gengsi pekerjaan itu masih ada di sisi lamaran menjadi ASN atau CPNS, itu akan sangat membuat pemikiran konvensional menjadi muara angka pengangguran,” katanya.
Padahal, lanjut Fitria, perguruan tinggi seharusnya juga membangun keberanian mahasiswa untuk menciptakan pekerjaan sendiri.
Mahasiswa perlu didorong tidak hanya menjadi pencari kerja, tetapi mampu membangun usaha, mengembangkan ekonomi kreatif, memanfaatkan ekonomi digital, hingga membentuk personal branding sebagai bagian dari modal profesional.
“Minim pemikiran mereka akan membangun industri sendiri, mereka akan membangun lapangan pekerjaan sendiri. Mereka secara personal akan membangun branding sendiri dan itu menjadi kontribusi dunia pekerjaan,” tuturnya.
Baca Juga: Prabowo Pasang Target Besar: Ekonomi RI Dipacu 6,5 Persen, Kemiskinan dan Pengangguran Harus Tumbang
Fitria mengakui perguruan tinggi di Indonesia telah berupaya merespons perubahan tersebut melalui berbagai pembaruan kurikulum.
Pendidikan kewirausahaan, ekonomi kreatif, ekonomi digital, hingga penguatan kemampuan mahasiswa untuk lebih mandiri mulai didorong dalam proses pendidikan.
Namun, menurutnya, perubahan kurikulum tidak akan cukup apabila pengalaman belajar mahasiswa masih jauh dari kondisi nyata dunia industri.
Ia menilai proses pendidikan masih sering berpusat pada pembelajaran satu arah dengan dominasi teori. Mahasiswa kemudian menyelesaikan tugas akademik, skripsi, maupun tesis, tetapi belum secara masif diarahkan menghasilkan produk atau prototipe yang dapat menjawab persoalan nyata di masyarakat.
“Kita masih bergerak di sisi kurikulum yang mungkin masih banyak yang satu arah. Teori-teori jadul disampaikan oleh dosen, kemudian mahasiswa mengakumulasi, mesin cetak dan terjadilah itu skripsi, tesis dan seterusnya. Itu saja,” ujarnya.
Menurut Fitria, kampus perlu menjadi ruang simulasi dunia kerja sekaligus tempat mahasiswa mengembangkan solusi.
Mahasiswa idealnya tidak hanya belajar memahami teori, tetapi juga menghasilkan prototipe, produk, inovasi, maupun model usaha yang dapat diuji dan dikembangkan.
Baca Juga: 2,15 Juta Penduduk Kalteng Memasuki Usia Kerja, Bagaimana Cara Pemerintah Ciptakan Lapangan Kerja?
Dengan begitu, ketika lulus, mahasiswa tidak memulai dari nol dalam menghadapi dunia kerja.
“Bagaimana dengan Kalimantan Tengah? Kalimantan Tengah betul-betul harus duduk bersama pemerintah daerah, industri, korporasinya, lembaga lain yang betul bisa mendeteksi apa kebutuhan lapangan pekerjaan jangka pendek, menengah, panjang. Itu diberikan dan terbuka kepada perguruan tinggi,” tegasnya.
Fitria menyebut perguruan tinggi sebenarnya sudah memiliki sejumlah instrumen untuk membaca kebutuhan dunia kerja, seperti tracer study dan pembaruan kurikulum dengan melibatkan pemangku kepentingan.
Namun, menurutnya, langkah tersebut belum cukup jika tidak dilanjutkan dengan kolaborasi yang lebih konkret dan berkelanjutan.
“Tracer tadi di dalam aktivitas perguruan tinggi ada, kemudian pembaharuan kurikulum, memanggil para pemangku kepentingan. Tapi itu saja enggak cukup. Ini pekerjaan kolaboratif,” katanya.(*)
Editor : Agus Pramono