PALANGKA RAYA–Antrean kendaraan untuk mendapatkan Pertalite mulai mengular di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kota Palangka Raya.
Kondisi ini mendapat perhatian serius dari Gubernur Kalteng H Agustiar Sabran.
Gubernur meminta pemerintah kabupaten dan kota tidak hanya menunggu laporan, tetapi turun langsung mengecek kondisi di setiap SPBU.
Baca Juga: Pertamina Beberkan Penyebab Antrean BBM Mengular di SPBU yang Ada di Palangka Raya
Pemeriksaan tersebut diperlukan untuk mengetahui penyebab pasti antrean panjang dan sulitnya masyarakat mendapatkan Pertalite.
“Kami juga meminta kabupaten kota untuk merazia setiap SPBU yang ada. Nanti akan ketahuan, apakah karena faktor mahal harga, ataukah memang dari supply yang kurang. Mungkin bisa juga dua-duanya,” kata Agustiar, Minggu (13/9/2026).
Menurutnya, persoalan antrean Pertalite tidak bisa langsung disimpulkan hanya karena pasokan berkurang. Ada faktor lain yang ikut mendorong tingginya permintaan, salah satunya perbedaan harga antara BBM subsidi dan nonsubsidi yang cukup jauh.
Ia menyebut selisih harga Pertalite dengan Pertamax mencapai sekitar Rp6.000. Perbedaan tersebut dinilai membuat sebagian masyarakat yang sebelumnya menggunakan BBM nonsubsidi beralih ke Pertalite karena harganya jauh lebih terjangkau.
“Harga itu jauh antara harga Pertalite dan Pertamax. Enam ribuan, sehingga menjadi agak langka ini Pertalite. Karena orang beralih ke Pertalite yang murah,” ujarnya.
Baca Juga: Update Harga BBM Awal September 2026, Sejumlah BBM Non-subsidi Naik
Peralihan tersebut kemudian ikut menambah tekanan terhadap ketersediaan Pertalite di SPBU. BBM yang diperuntukkan bagi kebutuhan masyarakat penerima subsidi itu harus menghadapi peningkatan permintaan dari konsumen yang memilih meninggalkan BBM nonsubsidi.
Agustiar mengatakan, berdasarkan koordinasi dengan pihak General Manager (GM), faktor harga menjadi salah satu penyebab terjadinya perubahan pola konsumsi BBM di masyarakat. “Karena faktor harga, orang beralih ke Pertalite,” tuturnya.
Kondisi ini, lanjut dia, perlu segera dipastikan di lapangan. Pemerintah ingin melihat apakah antrean panjang terjadi karena pasokan Pertalite yang memang berkurang, permintaan masyarakat yang meningkat, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut.
Karena itu, pemeriksaan terhadap SPBU dinilai penting untuk memperoleh gambaran sebenarnya mengenai kondisi distribusi dan penyaluran BBM. Pemerintah kabupaten dan kota diminta ikut turun agar persoalan tersebut tidak hanya menjadi keluhan masyarakat yang terjadi dari satu SPBU ke SPBU lainnya.
Orang nomor satu di Bumi Tambun Bungai ini juga menekankan pentingnya mengetahui kondisi di lapangan secara langsung.
Dengan pemeriksaan tersebut, pemerintah dapat membedakan persoalan yang berkaitan dengan ketersediaan pasokan dengan peningkatan konsumsi akibat selisih harga BBM yang semakin lebar.
Baca Juga: Pemko Palangka Raya Kolaborasi Dengan Pertamina untuk Sediakan Jalur Khusus di SPBU
Sementara itu, antrean panjang di sejumlah SPBU Kota Palangka Raya mulai menimbulkan persoalan lain. Harga Pertalite di tingkat pengecer melonjak hingga Rp18 ribu per liter, membuat warga yang membutuhkan BBM secara cepat harus membayar jauh lebih mahal.
Di lapangan, Pertalite eceran disebut dijual pada kisaran Rp14 ribu hingga Rp18 ribu per liter. Harga tersebut terpaut cukup jauh dibandingkan harga Pertalite di SPBU.
Kondisi ini menjadi pilihan yang tidak mudah bagi masyarakat, terutama mereka yang tidak memiliki waktu untuk mengantre berjam-jam.(*)
Editor : Ayu Oktaviana