PALANGKA RAYA – Belasan satuan pendidikan di Kota Palangka Raya dipastikan mendapat Program Revitalisasi Satuan Pendidikan. Program strategis nasional tersebut menyasar perbaikan bangunan hingga sarana dan prasarana pendidikan, mulai jenjang PAUD hingga SMP.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya Jayani mengatakan, jumlah tersebut merupakan sekolah yang sudah dipastikan mendapatkan program dan telah masuk dalam kontrak. Selain itu, masih terdapat tambahan penerima yang sedang berproses.
Baca Juga: Wapres Gibran Kunjungi Proses Belajar mengajar di SDN 2 Petuk Katimpun yang Berselimut Kabut Asap
“17 itu yang sudah pasti, yang berkontrak. Tapi yang tambahan ada juga seperti PAUD,” kata Jayani, Rabu malam (16/9/2026).
Jayani menjelaskan, Revitalisasi tidak hanya menyasar kondisi bangunan sekolah.
Fasilitas pendukung kegiatan belajar mengajar juga dapat diperbaiki atau dipenuhi sesuai kebutuhan masing-masing satuan pendidikan antara lain meja dan kursi yang mengalami kerusakan.
“Yang dikontrol berarti bangunan, juga fasilitas. Contoh fasilitas, pengadaan meja kursi kalau ada yang rusak. Itu tergantung kebutuhan sekolah mengajukan usulan,” ujarnya.
Dalam pelaksanaannya, program tersebut menggunakan mekanisme swakelola. Kepala sekolah menjadi pihak yang mengelola pelaksanaan program di masing-masing satuan pendidikan.
Untuk besaran anggaran, Jayani menyebut nilainya tidak sama antara satu sekolah dengan sekolah lainnya.
Penentuan anggaran disesuaikan dengan tingkat kerusakan dan kebutuhan yang ditetapkan pemerintah pusat.
“Beda-beda. Misalnya TK kebanyakan mungkin di angka Rp100 juta sampai Rp150 juta. Kalau yang tingkat SD bisa jadi dari Rp500 juta sampai Rp1 miliar, tergantung kerusakan, karena yang menetapkan pusat juga,” ungkapnya.
Dana program tersebut bersumber dari pemerintah pusat dan ditransfer langsung kepada sekolah melalui rekening sekolah.
Dinas Pendidikan tetap memiliki peran dalam proses pengusulan dan pendampingan program.
“Pusat mencairkan langsung ke sekolah melalui Dinas Pendidikan, cuma dia pakai rekening sekolah,” katanya.
Lebih lanjut, Jayani menerangkan, penetapan sekolah penerima program dilakukan berdasarkan data kondisi satuan pendidikan yang tercatat dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
Karena itu, sekolah didorong untuk secara rutin memperbarui data terkait kondisi bangunan, tenaga pendidik hingga sarana pembelajaran.
“Sekolah-sekolah harus rajin meng-update kondisi sekolah, guru, alat pembelajaran. Itu di-upload dan diinformasikan ke data Dapodik. Kalau data itu ditarik, ketahuan mana yang rusak dan sudah saatnya diperbaiki,” terangnya.(*)
Editor : Ayu Oktaviana