PALANGKA RAYA–Gubernur Kalteng H Agustiar Sabran masuk dalam jajaran Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) masa khidmah 2026–2031. Nama Agustiar Sabran tercantum sebagai A’wan PBNU dalam susunan kepengurusan yang resmi diumumkan PBNU di Gedung PBNU, Jalan Kramat Raya 164, Jakarta, Rabu malam (30/9/2026).
Pengumuman tersebut dihadiri Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar, Katib Aam PBNU Prof KH Mohammad Nuh, Ketua Umum PBNU KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin, serta Sekretaris Jenderal PBNU Gudfan Arif.
Susunan lengkap kepengurusan PBNU masa khidmah 2026–2031 tercantum dalam SK PBNU Nomor
2/PB.01/A.II.01.01/99/09/2026. Struktur tersebut terdiri atas Mustasyar, Pengurus Harian Syuriyah, A’wan, serta Pengurus Harian Tanfidziyah.
Dari ratusan nama yang masuk dalam kepengurusan, Agustiar Sabran tercatat sebagai salah satu A’wan PBNU. Posisi tersebut menempatkannya dalam jajaran Syuriyah yang memiliki peran dalam memberikan pertimbangan dan pandangan keumatan bagi organisasi.
Ketua Tanfidziyah PWNU Kalteng Dr HM Wahyudie F Dirun menyambut baik masuknya Agustiar Sabran dalam kepengurusan PBNU masa khidmah 2026–2031.
Menurut Wahyudie, kepercayaan tersebut merupakan sebuah kehormatan sekaligus amanah yang diharapkan dapat dijalankan dengan baik, terutama dalam memperkuat kontribusi Nahdlatul Ulama bagi masyarakat.
“Masuknya Pak Gubernur H Agustiar Sabran dalam jajaran PBNU tentu menjadi kebanggaan bagi warga Nahdlatul Ulama di Kalimantan Tengah. Ini juga merupakan amanah yang besar. Kami berharap beliau dapat menjalankan amanah tersebut dengan baik dan membawa aspirasi serta kepentingan masyarakat Kalteng dalam ruang pengabdian yang lebih luas,” kata Wahyudie.
Ia menilai, posisi Agustiar di PBNU juga dapat menjadi ruang untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan Nahdlatul Ulama, khususnya dalam bidang keumatan, pendidikan, sosial, pemberdayaan masyarakat, serta pembangunan daerah.
“PWNU Kalteng tentu siap bersinergi. Kita berharap keberadaan beliau di PBNU dapat semakin memperkuat hubungan antara NU di daerah dengan PBNU, sekaligus membuka ruang kolaborasi yang lebih luas untuk kemaslahatan masyarakat,” ujarnya.
Wahyudie menambahkan, NU memiliki jaringan organisasi yang luas hingga ke tingkat daerah dan desa. Karena itu, keterlibatan tokoh daerah dalam kepengurusan PBNU diharapkan dapat memperkuat komunikasi serta memperjuangkan berbagai kepentingan masyarakat.(*)
Editor : Ayu Oktaviana