PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) bersinergi dengan seluruh instansi terkait mematangkan persiapan implementasi Program Kartu Huma Betang Sejahtera (KHBS), yang direncanakan bergulir mulai tahun 2026.
Program unggulan yang mencakup delapan intervensi sosial-ekonomi strategis ini tidak hanya bertujuan meningkatkan kesejahteraan, tetapi juga dirancang dengan ketat untuk memastikan akuntabilitas dan keberlanjutan.
Dalam rapat koordinasi yang dipimpin Staf Ahli Gubernur Yuas Elko, Pemprov menegaskan komitmennya untuk mencegah penyimpangan dan memastikan dampak nyata KHBS benar-benar dirasakan masyarakat, Kamis (31/7).
Kartu Huma Betang Sejahtera mencakup delapan bentuk intervensi sosial-ekonomi strategis, ini dirancang untuk menyederhanakan akses masyarakat terhadap berbagai jenis bantuan sosial dan pemberdayaan dalam satu kartu. Adapun delapan program yang akan terintegrasi dalam kartu ini meliputi Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp 2 juta per kepala keluarga, Operasi Pasar Sembako Murah, Program Sekolah dan Kuliah Gratis, Layanan Kesehatan Gratis berbasis KTP/BPJS, Akses ke Lapangan Kerja, Modal Bantuan untuk Petani, Akses Bantuan bagi Nelayan dan Bantuan Rumah untuk Guru.
Dalam rapat lintas sektor yang dipimpin Staf Ahli Gubernur Yuas Elko, Pemprov menegaskan komitmennya untuk menghindari jebakan administratif dan memastikan program benar-benar menyentuh masyarakat bawah.
“Kita ingin belajar dari berbagai pengalaman. Jangan sampai anggaran Rp138 miliar yang dikucurkan justru jadi beban karena penyimpangan. Hari ini adalah bahan cermin agar kita harus waspada, berkaca, dan belajar,” tegasnya, Kamis (31/7).
Sementara itu, Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kalteng, Ilham Nurhidayat, menekankan pentingnya penyusunan indikator keberhasilan KHBS yang terukur secara menyeluruh. Ia memperkenalkan kerangka Logical Framework yang mencakup aspek input, proses, output, outcome, benefit, hingga impact sebagai acuan pengawasan dan evaluasi keberhasilan program.
“Jika nanti kita klaim KHBS berhasil, maka indikatornya harus kuat dan bisa diuji. Keberhasilan bukan hanya soal jumlah bantuan yang disalurkan, tapi bagaimana manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Lebih lanjut, Ilham mengingatkan pentingnya membangun grand design lintas sektor. Pasalnya, sebuah program yang besar dan multi-intervensi seperti KHBS tidak bisa berdiri di atas satu dinas atau OPD saja. Perlu koordinasi terpadu antara dinas pendidikan, kesehatan, sosial, pertanian, hingga keuangan dan Baperida.
Ia juga mengingatkan bahwa risiko penyimpangan bukanlah sesuatu yang harus ditutupi, justru harus dikenali sejak awal sebagai bagian dari proses mitigasi. “Kalau ada potensi fraud, jangan didiamkan. Harus dikawal bersama, dengan melibatkan Inspektorat dan pengawasan aktif,” tambahnya.
Ilham juga menekankan pentingnya memperjelas proses bisnis di tiap program turunan KHBS. Misalnya, dalam skema Satu Keluarga Satu Sarjana, harus ada alur yang jelas dari pendataan hingga penyaluran bantuan pendidikan. Demikian pula untuk sektor pariwisata atau pertanian, semua intervensi harus bersinergi.
“Kita ingin Kalimantan Tengah bukan sekadar punya program besar, tapi program yang berdampak nyata, berkelanjutan, dan menjadi tonggak menuju Indonesia Emas 2045,” pungkasnya. (zia)
