PALANGKA RAYA-Proyek cetak sawah di Kalimantan Tengah (Kalteng) yang menjadi program strategis nasional kini memasuki fase krusial.
Dengan target ribuan hektare dan waktu yang tersisa hanya sekitar 13 minggu, progres di lapangan masih jauh dari harapan.
Hingga 21 September 2025, capaian fisik baru mencapai 44 persen, sementara anggaran jumbo Rp1,7 triliun sebagian besar masih mengendap.
Wakil Gubernur Kalteng H. Edy Pratowo menegaskan, para penyedia jasa konstruksi harus bekerja lebih disiplin dan profesional.
Ia tidak ingin laporan progres dibuat asal-asalan dan tidak sesuai kondisi nyata di lapangan.
“Kita harus jujur melihat progres. Kalau memang baru 70 persen, jangan dilaporkan 90 persen. Laporan harus sesuai kondisi riil. Profesional artinya bekerja sesuai kontrak dan dibayar sesuai progres nyata. Kalau baru 70 persen, tidak boleh dibayarkan 100 persen,” tegas Edy, Kamis (25/9/2025).
Menurutnya, keberhasilan program cetak sawah ini bukan sekadar hitungan administrasi, melainkan menyangkut kepercayaan besar pemerintah pusat kepada Kalimantan Tengah.
“Kalteng ditunggu hasilnya. Jangan sampai gagal menjawab kepercayaan yang sudah diberikan,” ujarnya.
Plt Kepala Dinas TPHP Kalteng, Rendy Lesmana, melaporkan hingga 21 September 2025, realisasi fisik baru mencapai 33,74 persen atau sekitar 22.000 hektare. Dengan adanya adendum kontrak, capaian mendekati 44 persen.
“Dari total kontrak, olah tanah baru 6,49 persen atau sekitar 4.200 hektare. Sementara line clearing dan pekerjaan awal lainnya sudah di atas 33 persen,” jelas Rendy.
Dari sisi keuangan, serapan anggaran masih jauh dari harapan. Dari total Rp1,7 triliun, baru sekitar Rp455 miliar yang terpakai. Artinya, masih ada sekitar Rp1,3 triliun yang belum dieksekusi.
“Anggaran ini harus segera dieksekusi. Kalau lambat, ada risiko sisa anggaran dialihkan ke provinsi lain sesuai arahan kementerian. Jadi percepatan sangat penting,” tegasnya.
Kabupaten Kapuas menjadi lokasi terluas dengan target 40 ribu hektare, disusul Pulang Pisau dengan 10 ribu hektare.
Namun, realisasi olah tanah masih rendah, Kapuas baru 1.500 hektare, sementara Pulang Pisau sekitar 1.400 hektare.
Direktur Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian, Dr. Ir. Hermanto, mengingatkan bahwa waktu penyelesaian program cetak sawah Kalteng tinggal sekitar 2,5 bulan. Menurutnya, tidak ada lagi ruang untuk bekerja dengan pola biasa.
“Dengan kondisi progres saat ini, tidak mungkin kita bekerja dengan pola normal. Harus ada upaya ekstra. Kontrak tidak boleh melewati tahun berjalan, semuanya harus tuntas tahun ini,” tegas Hermanto.
Ia juga menyoroti keterbatasan alat berat dan operator yang ada di lapangan. “Kalau alat tidak segera ditambah, saya khawatir pekerjaan tidak selesai. Kalau tidak selesai, otomatis pembayaran juga tidak bisa dilakukan sesuai aturan,” ujarnya.
Berdasarkan data terakhir, realisasi baru mencapai 22.000 hektare tahap land clearing. Untuk pengolahan tanah, progres masih tertinggal jauh.
Bahkan setelah dilakukan adendum, luas lahan yang bisa dikerjakan hanya sekitar 40–45 ribu hektare, masih jauh dari target awal pemerintah pusat.
Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementan, Titi Latifah, memaparkan bahwa leveling baru mencapai 49 persen, sementara olah tanah baru menyentuh 9 persen. Jika dihitung, masih ada sekitar 22 ribu hektare yang harus diselesaikan dalam waktu 13 minggu.
“Itu artinya tiap minggu minimal harus selesai 1.700 hektare. Kalau tidak, target mustahil tercapai,” ungkap Titi.
Ia menyoroti banyaknya alat berat yang menganggur di lokasi proyek. “Bukan hanya soal jumlah alat, tapi juga operator, BBM, dan traktor untuk olah tanah. Jangan sampai alat ada tapi tidak bekerja,” katanya.
Selain faktor teknis, tantangan cuaca juga menjadi perhatian serius. “Kalau November–Desember banjir datang sementara pekerjaan belum selesai, maka semua upaya bisa sia-sia. Kita harus pastikan konstruksi, olahan, dan tanam selesai sebelum banjir,” tandasnya. (zia)
-Proyek cetak sawah di Kalimantan Tengah (Kalteng) yang menjadi program strategis nasional kini memasuki fase krusial.
Dengan target ribuan hektare dan waktu yang tersisa hanya sekitar 13 minggu, progres di lapangan masih jauh dari harapan.
Hingga 21 September 2025, capaian fisik baru mencapai 44 persen, sementara anggaran jumbo Rp1,7 triliun sebagian besar masih mengendap.
Wakil Gubernur Kalteng H. Edy Pratowo menegaskan, para penyedia jasa konstruksi harus bekerja lebih disiplin dan profesional.
Ia tidak ingin laporan progres dibuat asal-asalan dan tidak sesuai kondisi nyata di lapangan.
“Kita harus jujur melihat progres. Kalau memang baru 70 persen, jangan dilaporkan 90 persen. Laporan harus sesuai kondisi riil. Profesional artinya bekerja sesuai kontrak dan dibayar sesuai progres nyata. Kalau baru 70 persen, tidak boleh dibayarkan 100 persen,” tegas Edy, Kamis (25/9/2025).
Menurutnya, keberhasilan program cetak sawah ini bukan sekadar hitungan administrasi, melainkan menyangkut kepercayaan besar pemerintah pusat kepada Kalimantan Tengah.
“Kalteng ditunggu hasilnya. Jangan sampai gagal menjawab kepercayaan yang sudah diberikan,” ujarnya.
Plt Kepala Dinas TPHP Kalteng, Rendy Lesmana, melaporkan hingga 21 September 2025, realisasi fisik baru mencapai 33,74 persen atau sekitar 22.000 hektare. Dengan adanya adendum kontrak, capaian mendekati 44 persen.
“Dari total kontrak, olah tanah baru 6,49 persen atau sekitar 4.200 hektare. Sementara line clearing dan pekerjaan awal lainnya sudah di atas 33 persen,” jelas Rendy.
Dari sisi keuangan, serapan anggaran masih jauh dari harapan. Dari total Rp1,7 triliun, baru sekitar Rp455 miliar yang terpakai. Artinya, masih ada sekitar Rp1,3 triliun yang belum dieksekusi.
“Anggaran ini harus segera dieksekusi. Kalau lambat, ada risiko sisa anggaran dialihkan ke provinsi lain sesuai arahan kementerian. Jadi percepatan sangat penting,” tegasnya.
Kabupaten Kapuas menjadi lokasi terluas dengan target 40 ribu hektare, disusul Pulang Pisau dengan 10 ribu hektare.
Namun, realisasi olah tanah masih rendah, Kapuas baru 1.500 hektare, sementara Pulang Pisau sekitar 1.400 hektare.
Direktur Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian, Dr. Ir. Hermanto, mengingatkan bahwa waktu penyelesaian program cetak sawah Kalteng tinggal sekitar 2,5 bulan. Menurutnya, tidak ada lagi ruang untuk bekerja dengan pola biasa.
“Dengan kondisi progres saat ini, tidak mungkin kita bekerja dengan pola normal. Harus ada upaya ekstra. Kontrak tidak boleh melewati tahun berjalan, semuanya harus tuntas tahun ini,” tegas Hermanto.
Ia juga menyoroti keterbatasan alat berat dan operator yang ada di lapangan. “Kalau alat tidak segera ditambah, saya khawatir pekerjaan tidak selesai. Kalau tidak selesai, otomatis pembayaran juga tidak bisa dilakukan sesuai aturan,” ujarnya.
Berdasarkan data terakhir, realisasi baru mencapai 22.000 hektare tahap land clearing. Untuk pengolahan tanah, progres masih tertinggal jauh.
Bahkan setelah dilakukan adendum, luas lahan yang bisa dikerjakan hanya sekitar 40–45 ribu hektare, masih jauh dari target awal pemerintah pusat.
Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementan, Titi Latifah, memaparkan bahwa leveling baru mencapai 49 persen, sementara olah tanah baru menyentuh 9 persen. Jika dihitung, masih ada sekitar 22 ribu hektare yang harus diselesaikan dalam waktu 13 minggu.
“Itu artinya tiap minggu minimal harus selesai 1.700 hektare. Kalau tidak, target mustahil tercapai,” ungkap Titi.
Ia menyoroti banyaknya alat berat yang menganggur di lokasi proyek. “Bukan hanya soal jumlah alat, tapi juga operator, BBM, dan traktor untuk olah tanah. Jangan sampai alat ada tapi tidak bekerja,” katanya.
Selain faktor teknis, tantangan cuaca juga menjadi perhatian serius. “Kalau November–Desember banjir datang sementara pekerjaan belum selesai, maka semua upaya bisa sia-sia. Kita harus pastikan konstruksi, olahan, dan tanam selesai sebelum banjir,” tandasnya. (zia)
Editor : Anisa Bahril Wahdah