PALANGKA RAYA-Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) memastikan pengelolaan informasi publik dan pelayanan komunikasi pemerintahan tetap berjalan efektif, meskipun terjadi penyesuaian anggaran pada tahun 2025–2026.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Ekbang) Setda Kalteng Herson B. Aden menjelaskan bahwa alokasi anggaran daerah tahun 2025 mengalami penurunan signifikan, dari sekitar Rp10,2 triliun menjadi Rp5,3 triliun.
Penyesuaian ini merupakan langkah efisiensi yang dilakukan pemerintah daerah akibat berkurangnya transfer dari pusat.
“Kami memang mengalami pemotongan anggaran yang cukup besar, termasuk untuk perjalanan dinas. Tapi pengelolaan informasi tetap harus berjalan optimal karena menjadi bagian penting dalam pelayanan publik,” tegasnya, Kamis (30/10/2025).
Herson menambahkan, Gubernur Kalteng H. Agustiar Sabran telah memberikan arahan agar seluruh kegiatan, termasuk penyebaran informasi publik dan pengawasan PPID, dilaksanakan secara efisien dan berbasis digital.
“Gubernur berharap kegiatan ke depan bisa lebih banyak dilakukan secara daring untuk menekan biaya tanpa mengurangi kualitas pelayanan,” ujarnya.
Ia juga menyinggung pentingnya penggalian potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang lebih optimal agar Kalteng memiliki kemandirian fiskal dalam mendukung program prioritas, termasuk penguatan sistem informasi publik.
“Kita ingin masyarakat tahu bahwa pemerintah daerah berupaya menggali potensi sumber daya alam agar PAD meningkat. Dengan pendapatan yang kuat, kita bisa terus membangun dan memberikan layanan terbaik, termasuk dalam bidang informasi publik,” jelasnya. (zia)
