PALANGKA RAYA – Gerakan literasi tanpa buku diibaratkan seperti membuka kebun tanpa menabur benih.
Tanpa ketersediaan bahan bacaan, upaya meningkatkan minat baca masyarakat akan sulit berkembang, terutama di daerah dengan keterbatasan akses perpustakaan.
Kondisi inilah yang dirasakan para pengelola Taman Bacaan Masyarakat (TBM) dan pegiat literasi di berbagai daerah.
Program Bantuan Bahan Bacaan Bermutu (BBB) 1000 Buku dari Perpustakaan Nasional (Perpusnas) Republik Indonesia yang berjalan sejak 2024 dinilai menjadi salah satu penopang utama gerakan literasi di akar rumput.
Namun, pada 2026, program tersebut diliputi ketidakpastian seiring kebijakan efisiensi anggaran pemerintah. Situasi ini membuat para pegiat literasi harap-harap cemas terhadap keberlanjutan program yang selama ini sangat dinantikan.
Pengelola TBM Rumah Cerdas Putri, Kotawaringin Timur, Sri Rahayu, menilai jika program tersebut dihentikan, dampaknya akan sangat krusial. Menurutnya, TBM berada di garis depan dalam menyediakan akses bacaan bagi masyarakat.
“Bagi TBM, buku fisik tetap menjadi instrumen utama. Tanpa bantuan buku secara masif, kesenjangan literasi akan semakin lebar, terutama di wilayah yang jauh dari perpustakaan daerah. Koleksi akan stagnan tanpa penambahan buku baru,” ujarnya.
Ia juga menyoroti bahwa literasi digital belum sepenuhnya bisa menjadi solusi. Tidak semua masyarakat memiliki perangkat maupun akses internet yang memadai.
Terlebih bagi anak usia dini, pengalaman membaca buku fisik dinilai lebih efektif dalam menstimulasi perkembangan kognitif dibandingkan penggunaan layar.
Selain itu, penghentian bantuan buku juga akan menambah beban pengelola TBM yang sebagian besar bergerak secara swadaya. Mereka harus mencari sumber pendanaan alternatif atau bahkan menggunakan dana pribadi untuk memperbarui koleksi.
“Program seperti read aloud atau jam baca harian sangat bergantung pada variasi bahan bacaan. Tanpa buku baru, minat baca masyarakat juga berpotensi menurun,” tambahnya.
Senada, Pengelola TBM Gawi Hatantiring, Kabupaten Seruyan, Nopiar Rahman atau Kak Nono, menyebut dampak penghentian program tidak hanya pada jumlah buku, tetapi juga pada keberlangsungan gerakan literasi itu sendiri.
“Yang hilang bukan hanya buku, tetapi juga semangat dan dinamika literasi yang selama ini tumbuh di masyarakat. Buku-buku tersebut membuka akses pengetahuan bagi semua kalangan, dari anak-anak hingga orang dewasa,” jelasnya.
Menurutnya, jika distribusi buku terhenti, ruang belajar di masyarakat berisiko mandek. Koleksi tidak berkembang, pilihan bacaan menyusut, dan minat membaca dapat ikut menurun. Dalam jangka panjang, kondisi ini berpotensi memperlebar kesenjangan literasi antarwilayah.
Ia juga mengingatkan adanya efek berantai terhadap aktivitas komunitas. Kegiatan literasi berbasis buku bisa terhenti, sementara anak-anak yang sebelumnya antusias menunggu buku baru berpotensi kehilangan minat.
“Ini bukan sekadar soal efisiensi anggaran, tetapi menyangkut masa depan budaya literasi. Tanpa program pengganti yang setara, upaya peningkatan literasi bisa melambat bahkan kehilangan arah,” tegasnya.
Hal serupa disampaikan Nur Hidayanti, pengelola Rumah Belajar Rumfa di Barito Utara. Ia menyebut kabar penghentian program BBB 1000 Buku menjadi hal yang disayangkan, terutama bagi TBM yang masih membutuhkan dukungan koleksi bacaan.
“Banyak TBM berharap bisa menambah koleksi untuk anak-anak dan pelajar. Namun jika program ini ditiadakan, pengembangan layanan baca terpaksa ditunda,” katanya.
Ia menambahkan, tantangan distribusi buku di wilayah Kalimantan masih cukup besar. Sejumlah desa di sepanjang Sungai Barito, misalnya, hanya bisa dijangkau melalui jalur air dengan waktu tempuh berjam-jam.
“Kondisi ini membuat akses buku tidak semudah di perkotaan. Karena itu, bantuan seperti BBB 1000 Buku sangat berarti bagi masyarakat di wilayah terpencil,” ujarnya.
Para pegiat literasi pun berharap pemerintah tetap melanjutkan program tersebut. Mereka menilai BBB 1000 Buku bukan sekadar penyaluran bantuan, tetapi investasi jangka panjang dalam membangun sumber daya manusia.
“Buku adalah investasi manusia, bukan sekadar komoditas. Satu buku di TBM bisa dibaca ratusan anak dan berpotensi mengubah masa depan mereka,” pungkas Sri Rahayu.
Harapan serupa juga disampaikan para pengelola TBM lainnya yang telah mengajukan proposal sejak 2025. Mereka optimistis pemerintah tetap memiliki komitmen dalam meningkatkan literasi masyarakat, terutama di wilayah yang masih minim akses bahan bacaan.(*)
Editor : Agus Pramono