PULANG PISAU - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pulang Pisau menghadapi tekanan fiskal serius setelah Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat menurun drastis hingga sekitar Rp246 miliar. Dampak penurunan ini membuat sejumlah program pembangunan daerah harus disesuaikan dan difokuskan pada sektor-sektor prioritas.
Sekretaris Daerah (Sekda) Pulang Pisau Tony Harisinta mengungkapkan, kondisi keuangan daerah kini masuk kategori kritis. Dengan penurunan signifikan tersebut, pemerintah daerah akan menata ulang struktur belanja agar roda pemerintahan tetap berjalan.
“Yang namanya kritis ya karena memang TKD tetap berkurang. Pulang Pisau itu hampir Rp246 miliar, kan habis anggaran. Jadi nanti tahun depan ya kita jalan sajalah, namanya roda pemerintahan tetap berjalan,” ujarnya saat menghadiri rapat Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Pulang Pisau, Senin (3/11/2025).
Menyikapi situasi tersebut, pemerintah daerah memastikan pelayanan dasar tetap menjadi prioritas utama, terutama di bidang kesehatan, pendidikan, dan pelayanan publik. “Kalau pelayanan dasar, terutama di bidang kesehatan, tetap jalan. Seberapapun anggaran kita, tetap harus berjalan,” tegas Tony.
Sementara untuk sektor infrastruktur, pemerintah daerah mengakui kemungkinan besar kegiatan pembangunan fisik akan berkurang karena keterbatasan dana daerah. Sebagian besar proyek infrastruktur diharapkan bisa mendapatkan dukungan dari pemerintah pusat. “Kegiatan-kegiatan infrastruktur barangkali kita sudah tidak ada lagi, tapi nanti pemerintah pusat yang mengganti. Kan ada istilahnya 'menerima manfaat',” jelasnya.
Dalam rangka efisiensi, Tony menegaskan bahwa pos-pos belanja yang dinilai kurang efektif akan dikurangi, termasuk perjalanan dinas, rapat, dan kegiatan bimbingan teknis (Bimtek) yang tidak mendesak.
“Yang akan dipangkas yang tidak prioritaslah. Antara lain perjalanan dinas kita kurangi, karena itu kan tidak efektif. Rapat-rapat yang tidak penting nggak usah, begitu juga Bimtek yang tidak penting,” tambahnya.(art/ram)
