KUALA PEMBUANG - Desa Paring Raya kini menghadapi kenyataan pahit di tengah kepungan perusahaan kelapa sawit.
Di balik hamparan kebun sawit yang luas, tersimpan jeritan dan cerita getir masyarakat kecil yang berjuang mempertahankan hidup, termasuk memastikan anak-anak mereka tetap bisa bersekolah di wilayah yang masuk Kecamatan Hanau, Kabupaten Seruyan ini.
Unik, seorang janda dengan satu anak perempuan, menjadi gambaran nyata kondisi sosial masyarakat Paring Raya saat ini.
Ia menggantungkan hidup sebagai buruh harian lepas di perusahaan perkebunan sawit.
Namun, kebijakan pembatasan kerja dan skorsing atau pemberhentian sementara yang diterapkan perusahaan memutus sumber penghasilan satu-satunya.
“Kalau saya enggak kerja, gimana kami bisa makan. Waktu sebelum diskorsing saja kadang harus berutang dulu di warung, karena penghasilan tidak mencukupi, gimana sekarang?” ujar Unik kepada wartawan, Rabu (3/12/2025).
Baginya, penghasilan sebagai buruh bukan hanya untuk kebutuhan dapur, tetapi juga untuk biaya pendidikan anaknya. Ongkos sekolah, buku, seragam, hingga kebutuhan harian anak kini menjadi beban berat yang sulit dipenuhi.
Mayoritas masyarakat Desa Paring Raya saat ini bekerja di dua perusahaan perkebunan sawit, yakni PT Wana Sawit Subur Lestari II dan PT Sumur Pandan Wangi.
Di PT Wana Sawit Subur Lestari II, warga bekerja sebagai buruh harian lepas dengan upah Rp80.000 per hari kerja (HK). Namun dalam satu bulan, mereka hanya mendapat jatah kerja sekitar 12 hingga 16 hari.
Sementara itu, di PT Sumur Pandan Wangi, masyarakat dibayar Rp90.000 untuk lima jam kerja, dengan jumlah hari kerja sekitar 12 hari dalam sebulan.
Dengan kondisi tersebut, penghasilan bulanan buruh sawit jauh dari kata cukup, terlebih tanpa jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan.
“Kalau dihitung, penghasilan itu tidak cukup untuk hidup layak, ditambah lagi untuk membiayai pendidikan anak,” ungkapnya.
Di tengah tekanan tersebut, warga Paring Raya masih berjuang memperjuangkan hak mereka atas plasma 20 persen dari dua perusahaan perkebunan yang beroperasi di wilayah desa.
Namun hingga kini, kejelasan soal plasma belum juga mereka dapatkan. Persoalan ketenagakerjaan dan lingkungan pun belum menemukan solusi.
Persoalan sawit bukan sekadar soal ekonomi hari ini, tetapi juga tentang masa depan anak-anak mereka. Ketika penghasilan terhenti, pendidikan menjadi hal pertama yang terancam.
“Kami cuma ingin anak-anak kami bisa sekolah dan punya masa depan lebih baik. Jangan sampai mereka mengulang nasib kami,” tuturnya.
Desa ini tidak memiliki jalan penghubung atau jalan darat, jalur transportasi utama masyarakat menuju atau dari desa mengunakan kelotok/ces untuk sampai ke seberang desa, yang mana posisi desa berada di Daerah Aliran Sungai Seruyan.
Permasalahan desa begitu kompleks, begitulah yang dikatakan oleh Syarwani, salah satu anak muda Paring Raya, saat diwawancarai Kalteng Pos, Selasa (2/12/2025).
Tak ada Pendidikan menengah atas
Menurut Syarwani, akses pendidikan di Desa Paring Raya masih sangat terbatas. Di desa tersebut hanya tersedia fasilitas pendidikan hingga tingkat sekolah menengah pertama (SMP).
Sementara untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang sekolah menengah atas (SMA), anak-anak harus bersekolah ke kecamatan atau wilayah lain di luar desa, yang tentu membutuhkan biaya tambahan cukup besar.
“Kalau mau SMA, anak-anak harus keluar desa. Itu butuh biaya transportasi, kos, dan kebutuhan lain,” ujarnya.
Kondisi ini diperparah dengan semakin menurunnya kemampuan ekonomi masyarakat akibat menyempitnya sumber penghidupan.
Limbah menurunkan pendapatan dari sungai
Aktivitas berladang dan menangkap ikan yang dulu menjadi penopang utama ekonomi keluarga kini hampir tidak bisa diandalkan.
Hasil tangkapan nelayan sungai menurun drastis mengingat banyaknya limbah yang mengalir di sungai desa Paring Raya, sementara lahan pertanian semakin terbatas akibat perubahan lingkungan dan aktivitas industri perkebunan.
Jadi buruh lepas tanpa jaminan sosial
Ia menjelaskan, banyak orang tua akhirnya bergantung pada pekerjaan di perusahaan sawit. Namun ironisnya, sebagian besar warga hanya bekerja sebagai buruh harian lepas dengan penghasilan tidak tetap, tanpa jaminan sosial, BPJS, maupun tunjangan lainnya.
Situasi tersebut membuat keluarga kesulitan memenuhi kebutuhan dasar, termasuk biaya pendidikan anak.
“Untuk makan saja susah, apalagi harus memikirkan biaya sekolah anak yang keluar desa,” katanya.
Syarwani menambahkan, ketika terjadi penghentian aktivitas kerja di perusahaan beberapa waktu lalu, dampaknya langsung terasa pada keberlangsungan pendidikan anak-anak.
Selama hampir dua bulan tanpa pemasukan, banyak keluarga mengalami tekanan ekonomi berat.
“Orang tua jadi bingung bayar keperluan sekolah, beli seragam, buku, bahkan ongkos anak untuk sekolah,” ungkapnya.
Akibat kondisi tersebut, tidak sedikit anak yang terancam putus sekolah atau terpaksa menghentikan pendidikan di jenjang tertentu.
“Kemampuan orang tua sangat terbatas. Pendidikan akhirnya bukan lagi prioritas, tapi soal bertahan hidup,” ujarnya.
Syarwani menilai, keberadaan perusahaan perkebunan seharusnya bisa menjadi solusi bagi peningkatan kualitas pendidikan di desa, baik melalui pembukaan lapangan kerja yang layak maupun program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Namun hingga kini, kontribusi perusahaan terhadap sektor pendidikan dinilai minim dan belum menyentuh kebutuhan mendasar masyarakat.
“Kalau ada CSR pendidikan yang jelas, mungkin anak-anak bisa terbantu,” katanya.
Ia berharap pemerintah daerah bersama perusahaan perkebunan dapat lebih serius memperhatikan masa depan generasi muda Paring Raya. Menurutnya, persoalan pendidikan tidak bisa dilepaskan dari keadilan ekonomi dan pengelolaan sumber daya alam yang berpihak pada masyarakat.
“Kalau ekonomi orang tua terus tertekan, maka pendidikan anak-anak di desa ini akan semakin tertinggal,” pungkasnya. (zia/ala)
Editor : Ayu Oktaviana