SUKAMARA-Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Sukamara menyatakan sikap tegas menolak segala bentuk berita bohong (hoaks) dan disinformasi digital yang semakin marak beredar di ruang publik, khususnya media sosial.
Ketua PWI Sukamara, Herman Toni, menegaskan bahwa fenomena tersebut tidak hanya menyesatkan masyarakat, tetapi juga berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap media dan jurnalisme yang kredibel.
“Kami menolak segala bentuk hoaks dan disinformasi digital yang meracuni media sosial di Kalimantan Tengah, dan Sukamara khususnya. Informasi yang tidak benar dapat memecah belah masyarakat, menimbulkan keresahan, dan menggerus kepercayaan publik terhadap media,” tegas Herman Toni dalam pernyataannya, Jumat (8/8/2025).
Ia menjelaskan, peran wartawan dan media sangat penting untuk menjaga kualitas informasi yang beredar, terutama di tengah derasnya arus berita yang kerap belum terverifikasi.
Oleh karena itu, PWI Sukamara mendorong seluruh insan pers untuk semakin menguatkan profesionalisme dan menjunjung tinggi kode etik jurnalistik dalam setiap karya yang dipublikasikan.
Selain itu, PWI Sukamara juga menyatakan penolakan terhadap segala bentuk radikalisme dan intoleransi yang dinilai bertentangan dengan nilai-nilai kebangsaan serta semangat persatuan dan kesatuan bangsa.
Menurut Herman Toni, radikalisme dan intoleransi merupakan ancaman nyata bagi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) jika tidak diantisipasi secara bersama-sama.
“Radikalisme dan intoleransi tidak sejalan dengan prinsip kebhinekaan yang menjadi kekuatan bangsa ini. Perbedaan adalah kekayaan, bukan alasan untuk saling membenci atau memecah belah,” ujarnya.
Melalui pernyataan sikap ini, PWI Sukamara mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk pemerintah daerah, aparat penegak hukum, tokoh agama, tokoh adat, dan organisasi kemasyarakatan, untuk bersinergi dalam menciptakan suasana kondusif di tengah masyarakat.
PWI juga mendorong penguatan literasi digital agar masyarakat mampu memilah informasi yang benar, menghindari penyebaran kabar palsu, dan tidak mudah terprovokasi oleh narasi yang mengandung ujaran kebencian, isu SARA, maupun propaganda yang dapat memecah persatuan.
“Kami percaya bahwa dengan persatuan, kerja sama, dan komitmen bersama, kita dapat melindungi masyarakat dari bahaya informasi menyesatkan serta paham-paham yang mengancam keutuhan bangsa,” tutupnya.(b/ram)
