Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Bupati Ajak Masyarakat Segera Bayar PBB-P2

T
Penulis: Tari❯
KOMITMEN : Bupati Barito Timur Ampera AY Mebas didampingi Wakil Bupati Habib Said Abdul Saleh beserta FKPD saat kick off penandatanganan bersama pengadan barang dan jasa bersama Pemerintah Provinsi Kalteng secara virtual, Senin (17/1).
KOMITMEN : Bupati Barito Timur Ampera AY Mebas didampingi Wakil Bupati Habib Said Abdul Saleh beserta FKPD saat kick off penandatanganan bersama pengadan barang dan jasa bersama Pemerintah Provinsi Kalteng secara virtual, Senin (17/1).
TAMIANG LAYANG-Bupati Barito Timur Ampera AY Mebas mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk segera membayar Pajak Bumi Bangunan Sektor Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2). Menurut bupati, kewajiban tersebut adalah penghasilan daerah yang akan digunakan untuk kemajuan daerah.

"Pajak yang dibayar menjadi PAD demi kelanjutan pembangunan Barito Timur," kata Bupati Ampera AY Mebas, Senin (20/3/2023).

Menurutnya, membayar PBB-P2 juga sebagai bukti kepemilikan yang sah atas bangunan maupun tanah, jika tidak disarankan untuk dihibahkan.  "Membayar pajak adalah kewajiban, untuk yang memiliki tanah ada PBB-P2," sebut bupati.

Pembayaran PBB-P2 bisa dilakukan dengan datang ke Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kalteng dan BRI. Bisa juga melalui online dengan aplikasi dari pihak penyedia.

Wajib pajak yang tidak membayar atau kurang bayar akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan Pasal 86 ayat (2) Perda Nomor 2/2016 tentang tata cara pembayaran PBB-P2. Dendanya sebesar 2 persen sebulan yang dihitung dari saat jatuh tempo sampai hari pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 bulan. (log/ens)

Advertisement
Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Kalteng PosIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Dua orang PNS di Barsel dan Bartim Ditahan Polda Kalteng Diduga Membakar Lahan

Dua orang PNS di Barsel dan Bartim Ditahan Polda Kalteng Diduga Membakar Lahan

Dua orang PNS di Barsel dan Bartim ditahan oleh Polda Kalteng akibat diduga membakar lahan.

Pajak Ekonomi Digital Tembus Rp58,75 Triliun hingga September 2026, Berikut Rinciannya 

Pajak Ekonomi Digital Tembus Rp58,75 Triliun hingga September 2026, Berikut Rinciannya 

Penerimaan pajak dari sektor ekonomi digital mencapai Rp58,75 triliun hingga 30 September 2026. 

Siap-Siap, Pemerintah Bakal Pungut Pajak Transaksi Digital Mulai 9 November 2026

Siap-Siap, Pemerintah Bakal Pungut Pajak Transaksi Digital Mulai 9 November 2026

Masyarakat yang terbiasa berbelanja melalui marketplace atau menggunakan layanan keuangan digital perlu mencermati rencana kebijakan pajak.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer