PALANGKA RAYA-Direktur PT Adhi Graha Properti Mandiri Arie Respati (AR) kini mendekam di jeruji besi Rutan Mapolda Kalteng. Penyidik dari Subdit Kamneg Ditreskrimum masih mendalami kasus dugaan penipuan di bidang properti yang korbannya mencapai ratusan orang itu. Apakah AR bisa dijerat dengan tindak pidana pencucian uang (TPPU)? Sejauh ini penyidik belum bisa menjawab.
Penyidik terlebih dahulu akan menelusuri aliran dana hasil dugaan penipuan tersebut. Apakah dipakai untuk membangun properti di daerah lain atau untuk digunakan untuk keperluan pribadi.
“Kami masih fokus untuk menyelesaikan berkas pidana kasus penipuannya. Nanti setelah selesai, kita lihat hasil pengembangannya,” kata Dirreskrimum Kombes Pol Budi Hariyanto kepada Kalteng Pos, beberapa hari lalu.
Terpisah, Jeplin M Sianturi selaku praktisi hukum menuturkan, tersangka bisa saja dijerat TPPU. Penyidik tentu dapat menerapkan Undang-Undang (UU) tentang TPPU, dengan catatan dapat dibuktikan lebih dahulu dugaan tindak pidana yang dilakukannya tersangka.
BACA JUGA: Polisi: PT Adhi Graha Sama Sekali Belum Punya Modal
Penyidik bisa memperoleh bukti kuat bahwa aset-aset yang dimiliki oleh tersangka diperoleh dari hasil tindak pidana penipuan yang dilakukannya terkait proyek pembangunan Mal PTC dan Mal ATC serta proyek pembangunan perumahan di Jalan Tjilik Riwut Km 5 Palangka Raya.
“(Dijerat TPPU, red) tentu bisa, semua itu bergantung pada penyidikan lebih lanjut, seperti pidana umumnya,” ujarnya kepada Kalteng Pos, Jumat (30/4).
Lebih lanjut Jeplin menjelaskan, substansi dari UU TTPU adalah upaya dari pelaku tindak pidana menyembunyikan atau menyamarkan hasil kejahatannya ke dalam bentuk harta kekayaan. Secara hukum hasil kejahatan tersebut memang harus dirampas demi penegakan hukum.
Dalam penerapan UU TPPU diatur bahwa sebelum menentukan apakah tersangka bisa dibidik dengan pasal-pasal yang terdapat dalam UU TPPU, penyidik terlebih dahulu harus mendapat informasi secara detail terkait harta kekayaan atau aset-aset yang dimiliki tersangka, baik atas nama perorangan maupun atas nama perusahaan yang disesuaikan dengan framework tempus delict (waktu kejadian) terjadinya tindak pidana tersebut.
BACA JUGA: Ini Nasib Uang Korban PT Adhi Graha
“Jika ada dugaan kuat harta tersebut, berdasarkan bukti-bukti yang cukup diperoleh dari hasil tindak pidana, maka menurut saya, UU TPPU dapat diterapkan,” ungkap pengacara muda dari Peradi ini. (sja/ce/ram)