PALANGKA RAYA-Gubernur Kalteng H Sugianto Sabran menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan daftar alokasi Transfer ke Daerah (TKD) tahun anggaran 2023, didampingi Sekda Kalteng H Nuryakin dan Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Kalteng Hari Utomo. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalteng, Jumat (2/12/2022).
Dalam kesempatan itu diserahkan DIPA secara simbolis kepada 12 (dua belas) perangkat daerah serta instansi vertikal di lingkungan provinsi, yakni Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah, Pengadilan Tinggi Palangka Raya, Korem 102/Panju Panjung, Universitas Palangka Raya, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, Kantor Wilayah Kementerian Agama, Badan Pusat Statistik, Kantor Wilayah Kementerian ATR/BPN, Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Tengah, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah, serta BMKG Stasiun Meteorologi Kelas I Tjilik Riwut Palangka Raya.
Total Alokasi Dana Transfer ke Daerah (TKD) di Provinsi Kalimantan Tengah, termasuk kabupaten/kota, berjumlah Rp20,692 triliun lebih. Terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU) Rp9,599 triliun lebih, Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Rp1,402 triliun lebih, Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik Rp2 triliun lebih, Dana Insentif Fiskal Rp 88,322 miliar lebih, Dana Bagi Hasil (DBH) Rp6,381 triliun lebih, hibah daerah Rp3,153 miliar, dan Dana Desa Rp1,216 triliun lebih. Total alokasi dana APBN yang dikelola melalui DIPA Kantor Pusat (KP) dan DIPA Kantor Daerah (KD) sebesar Rp6,16 triliun lebih. Dengan rincian, DIPA Kantor Pusat (KP) Rp1,628 triliun lebih dan DIPA Kantor Daerah (KD) Rp 4,532 triliun lebih.
Provinsi dan kabupaten/kota melalui DIPA Dekonsentrasi (DK) dan Tugas Pembantuan sebesar Rp229 miliar lebih. Terdiri dari DIPA Dekonsentrasi (DK) sebesar Rp40,05 miliar lebih dan DIPA Tugas Pembantuan (TP) Provinsi/Kabupaten/Kota Rp189,92 miliar lebih.
“Penyerahan DIPA dan TKD ini merupakan langkah awal yang penting dan strategis bagi pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran 2023 mendatang, karena kita dapat segera memulai kegiatan yang telah diprogramkan dalam menjalankan tugas pemerintahan untuk pelayanan publik dan pembangunan yang lebih baik lagi dari tahun sebelumnya,” ucap Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Kalteng Hari Utomo.
Ia mengatakan, tahun ini perekonomian Kalteng terus menunjukkan tren positif. Angka pertumbuhan selalu berada di atas 6,5 persen.
“Dengan capaian pada kwartal III 2022 sebesar 6,74 persen (yoy). Kondisi inflasi pada bulan November 2022 relatif moderat pada angka 6,97 persen (yoy), dan terus menunjukkan penurunan jika dibandingkan dengan kondisi bulan September 2022 sebesar 8,12 persen (yoy) dan bulan Oktober sebesar 7,10 persen (yoy),” bebernya.
Selain itu, neraca perdagangan sepanjang tahun 2022 terus mengalami surplus, karena adanya peningkatan aktivitas ekspor yang didukung dengan tingginya harga komoditas unggulan Kalimantan Tengah. Untuk itu, tren perbaikan tersebut harus terus dijaga dan ditingkatkan melalui sinergi dan koordinasi antarinstansi pusat maupun daerah.
Dengan capaian tersebut, optimisme proses pemulihan ekonomi harus terus dijaga. Tetap waspada terhadap risiko global yang berasal dari faktor geopolitik, penerapan zero covid policy di RRT, maupun dampak kebijakan moneter pada negara maju untuk pengendalian inflasi yang berpotensi mengakibatkan pelemahan ekonomi global, peningkatan suku bunga global, memicu aliran modal keluar, dan menimbulkan tekanan terhadap nilai tukar.
“Sampai dengan akhir November 2022, realisasi pendapatan APBN regional Kalimantan Tengah tercatat sebesar Rp7,93 triliun atau 114% dari target sebesar Rp6,96 triliun, sedangkan realisasi belanja tercatat sebesar Rp21.28 triliun atau 91,2% dari total alokasi sebesar Rp 23,34 triliun,” bebernya.
Hal ini menunjukan tren yang cukup baik dan menggambarkan bahwa APBN masih terus diperlukan sebagai instrumen pemulihan ekonomi dan stabilisasi mengatasi gejolak perekonomian. Kondisi tersebut diminta terus dipelihara sampai akhir tahun anggaran 2022, sehingga memberikan basis yang kokoh untuk pelaksanaan APBN dan APBD tahun anggaran 2023. APBN tahun 2023 dirancang untuk tetap menjaga optimisme pemulihan ekonomi. Namun pada saat yang sama juga ditujukan untuk meningkatkan kewaspadaan dalam merespons gejolak global yang masih terus berlangsung.
Untuk Provinsi Kalimantan Tengah, Belanja Negara yang dialokasikan adalah Rp27,692 triliun, terdiri dari Belanja Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga sebesar Rp6,39 triliun yang dialokasikan pada 441 satuan kerja, atau sedikit menurun 0,5 persen dari alokasi tahun 2022. Adapun 82,2 persen dari alokasi Belanja K/L tersebut tersebar pada 10 K/L, yaitu Kementerian PUPR, Polri, Kementerian Agama, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertahanan, Kementerian Pendidikan, Mahkamah Agung, Kementerian Hukum dan HAM, Kejaksaan, dan Badan Pusat Statistik. Alokasi Belanja Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp20,69 triliun dialokasikan untuk Pemprov Kalteng dan 14 kabupatan/kota, atau meningkat sebesar Rp 3.77 triliun atau 22,3 persen dari alokasi tahun anggaran 2022.
Untuk mencapai tujuan pembangunan, kualitas Belanja Negara di tingkat pusat maupun daerah masih harus terus ditingkatkan. Belanja Negara yang baik memerlukan perencanaan yang matang, detail, dan pemahaman kondisi lapangan. Pelaksanaan anggaran yang efisien dan tepat guna serta berbasis manfaat, tata kelola yang baik, tanpa korupsi, serta menghindarkan sisa anggaran berlebihan akibat ketidakmampuan eksekusi. Belanja Negara yang baik sangat penting bagi tercapainya target pembangunan, yaitu perbaikan kemakmuran rakyat secara adil dan merata.
“Sinergi dan sinkronisasi belanja antara pusat dan daerah terus diperbaiki dengan dibangunnya sistem penganggaran yang terintegrasi, untuk mempercepat dan menyamakan langkah-langkah seluruh pemangku kepentingan dalam rangka pencapaian sasaran nasional, serta mencegah terjadinya tumpang tindih dan duplikasi program,” ucapnya.
APBN 2023 juga dirancang dengan defisit 2,84 persen PDB, yang mencerminkan langkah penyehatan keuangan negara dan konsolidasi fiskal yang kredibel, hati-hati, dan tepat waktu. Defisit sebesar Rp598,2 triliun dikelola sangat hati-hati, termasuk dengan mengandalkan cash buffer yang telah dilakukan sejak sekarang (2022).
“Kami mengharapkan agar DIPA Kementerian/Lembaga dan Daftar Alokasi TKD tahun 2023 dapat segera ditindaklanjuti oleh satuan kerja K/L dan pemerintah daerah, sehingga kegiatan APBN 2023 dapat segera dilaksanakan pada awal tahun dan segera dirasakan dampak dan manfaatnya untuk meningkatkan perekonomian daerah dan mewujudkan masyarakat Kalimantan Tengah yang makin BERKAH,” harap Hary.
Dalam momen yang sama, Gubernur Kalteng H Sugianto Sabran mengatakan, sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, pihaknya telah menyerahkan DIPA tahun anggaran 2023 kepada kepala kantor wilayah, instansi vertikal, dan perangkat daerah di lingkungan provinsi serta menyerahkan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan DIPA Kementerian/Lembaga di lingkungan Kabupaten/Kota kepada para bupati dan wali kota. Ia berharap pelaksanaan APBN tahun anggaran 2023 bisa lebih awal, sehingga dapat membantu mempercepat pemulihan ekonomi dan stimulus perekonomian di daerah, terlebih untuk penanganan inflasi di daerah dan peningkatan pelayanan public. Tentunya dengan tetap menjaga akuntabilitas, transparansi, dan tata kelola yang baik.
“Sampai dengan triwulan III tahun 2022, ekonomi Kalteng secara kumulatif tumbuh sebesar 7,13 persen (tertinggi di Pulau Kalimantan), sementara secara tahunan tumbuh sebesar 6,74 persen (year on year). Dari sisi permintaan utamanya, didorong kenaikan ekspor yang signifikan mencapai 19,25 persen pada triwulan III 2022,” ucap gubernur.
Orang nomor satu di Kalteng ini berharap inflasi segera membaik dengan penyesuaian kebijakan moneter. Meski demikian, optimisme ini harus disertai kewaspadaan akan segala tantangan dan ketidakstabilan yang bisa terjadi sewaktu-waktu. Tahun ini pemprov bersama pemerintah kabupaten/kota dan jajaran telah mengerahkan segala upaya untuk menekan laju inflasi.
Bahkan dalam upaya penanggulangan kemiskinan, banyak kebijakan dan program yang telah dilaksanakan. Antara lain, kebijakan subsidi pemerintah yang dinilai dapat meringankan beban masyarakat akan pemenuhan kebutuhan dasar. Ada juga program peningkatan pendapatan masyarakat melalui penyediaan akses pekerjaan lewat pelatihan oleh Balai Latihan Kerja, penyediaan infrastruktur dasar, peningkatan kapasitas UMKM, serta program pemberdayaan masyarakat dengan upaya untuk menekan angka kemiskinan.
Gubernur menjelaskan, dalam melaksanakan program, pemerintah daerah memerlukan dukungan dan kerja sama dari seluruh stakeholders, sehingga tujuan program dapat tercapai. “Kami berharap sinergisitas yang telah terjalin dengan baik selama ini dapat terus dipelihara dan ditingkatkan,” tutur gubernur.
Dalam keterangannya di hadapan awak media usai kegiatan, Hari Utomo menjelaskan bahwa kinerja pemprov maupun pemkab sepanjang tahun ini relatif bagus. KL sudah menyentuh angka 91 persen. Perkembangan inflasi relatif membaik di angka 6,97.
“Jadi apa yang dilakukan oleh pak gubernur, bupati, dan wali kota dengan melakukan operasi pasar dan pasar penyeimbang sangat berpengaruh pada suplai barang yang ada di masyarakat, sehingga berdampak pada terkendalinya harga barang,” sebut Hari. (irj/ce/ala)