PALANGKA RAYA-Kebijakan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) memicu gelombang protes dan penolakan dari sejumlah pihak. Tidak terkecuali dari kelompok akademisi. Organisasi mahasiswa yang tergabung dalam Masyarakat Kalteng Menggugat menggelar aksi di depan Kantor DPRD Kalteng, pada Senin (5/9).
Kelompok mahasiswa ini merupakan gabungan dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Palangka Raya (UPR), Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) IAIN Palangka Raya, HMI Cabang Palangka Raya, GMNI, PMKRI, KAMMI, IMM, serta organisasi dan lembaga mahasiswa lainnya.
Massa mendatangi gedung dewan untuk menyampaikan tuntutan mereka, dengan harapan bisa didengarkan dan dilanjutkan kepada pemerintah oleh para wakil rakyat. Melihat aksi tersebut, Ketua DPRD Kalteng Wiyatno, Wakil Ketua DPRD Jimmy Carter, serta sejumlah anggota menemui massa. Wiyatno menilai bahwa aksi ini merupakan bentuk kepedulian mahasiswa terhadap kondisi yang sedang dihadapi masyarakat Indonesia saat ini, khususnya di Kalteng.
“Ade-ade mahasiswa yang saya sayangi, ternyata yang dahulu sering kami lakukan, kali ini dilanjutkan oleh mahasiswa, artinya masih ada mahasiswa yang peduli dengan keadaan dan kondisi sekitar,” ucap Wiyatno.
Dalam kesempatan itu, para mahasiswa menyampaikan beberapa tuntutan. Salah satunya, menuntut DPRD Kalteng agar mendesak DPR RI dan pemerintah untuk mengaudit kembali BPH Migas dalam regulasi penyaluran BBM bersubsidi. Kemudian menuntut DPRD Kalteng agar mendesak DPR RI melalui rapat kerja Kementerian ESDM untuk mengawal stabilitas harga BBM bersubsidi.
Wiyatno memastikan bahwa aspirasi yang diutarakan massa saat itu akan diserap dan disampaikan kepada pemerintah pusat.
“Demo ini juga digelar di 33 provinsi yang ada di Indonesia dengan tuntutan yang hampir sama, semua menolak atas kenaikan BBM ini, termasuk DPRD. Karena itu, tuntutan kawan-kawan akan kami sampaikan kepada pemerintah pusat,” ucapnya.
“Yang pasti, kami akan terus sampaikan aspirasi dari ade-ade mahasiswa untuk meninjau kembali kenaikan BBM, apapun jawaban nanti,” tambahnya.
Marselinus Darman yang merupakan juru bicara MKM mengatakan, jika tidak ada tindak lanjut dari DPRD Kalteng atas tuntutan tersebut, maka pihaknya akan menurunkan massa yang lebih banyak. “Kami akan turunkan eskalasi gerakan yang banyak dengan mengundang seluruh masyarakat Kalteng untuk bersama-sama menuntut,” tegasnya.
Marselinus mengatakan, upaya keras untuk menolak kenaikan harga BBM ini karena dampaknya dirasakan semua pihak. “Dengan kenaikan harga BBM ini, semua elemen kena dampak,” sebutnya. (*irj/*dan/ce/ala)