PALANGKA RAYA-Elpiji 3 kilogram (Kg) mendadak langka di Kota Palangka Raya. Elpiji yang hanya diperuntukan bagi rakyat miskin ini diketahui menghilang dari pangkalan.
Warga yang terdesak untuk memasak pun terpaksa membeli eceran tabung berwarna melon tersebut dengan harga tak wajar, mulai dari Rp35.000 hingga Rp40.000 per tabung.
Kelangkaan tersebut dirasakan Wulan Cahyani. Warga Jalan G Obos XII mengaku harus membeli tabung gas elpiji di atas harga eceran tertinggi (HET). Sejatinya harga jual per tabung di pangkalan adalah Rp22.000 per tabung.
“Saya terakhir beli elpiji sekitar satu bulan yang lalu. Dengan harga Rp35.000 per tabung,” ucapnya saat dihubungi Kalteng Pos via telepon, Minggu (15/9).
Demi bisa memasak, Wulan terpaksa membeli tabung elpiji di toko sembako sekitar Jalan G Obos XII. “Kalau di pangkalan habis, saya biasanya beli di toko eceran, tetapi harganya bisa sampai 40 ribu rupiah per tabung,” katanya.
Kelangkaan gas elpiji subsidi juga dirasakan para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Salah satu pedagang bakso yang berjualan di Jalan Rajawali, Sari mengaku kesulitan mendapatkan tabung gas elpiji untuk kebutuhan usahanya.
Sari mengatakan, selama ini ia membeli tabung elpiji dari pangkalan langganannya. Proses pembeliannya menggunakan KTP untuk verifikasi. Namun karena terjadi kelangkaan, ia harus mencari ke sana kemari demi mendapatkan tabung elpiji. “Kalau di satu pangkalan habis, saya terpaksa ke pangkalan lain,” ujarnya.
Biasanya ia membeli elpiji di salah satu pangkalan yang berlokasi di Jalan Bandeng V, dengan harga per tabung antara Rp22.000 hingga Rp25.000.
Kelangkaan elpiji ini membuat Sari dan para pelaku UMKM lainnya khawatir. Sebab, gas elpiji merupakan kebutuhan utama dalam operasional usaha, terutama untuk usaha penjualan makanan seperti bakso.
Ia berharap Pemerintah Kota Palangka Raya segera mengambil langkah nyata untuk mengatasi masalah ini, agar ketersediaan tabung gas elpiji normal kembali.
“Kalau kelangkaan ini terus berlanjut, kami pelaku usaha kecil ini akan makin kesulitan,” ungkapnya dengan nada cemas.
Saat dikonfirmasi lebih lanjut, salah satu pemilik pangkalan yang tak ingin disebutkan namanya, mengaku menjual tabung elpiji dengan harga sesuai HET, yakni Rp22.000 per tabung. Namun saat ini pihaknya kehabisan stok karena tidak menentunya distribusi masuk elpiji dari pihak agen.
“Datangnya elpiji enggak menentu. Kadang hari senin, kadang hari Sabtu. Karena kan hari libur ya, jadi mungkin agak mundur kedatangan tabung,” bebernya.
Berbeda halnya dengan pangkalan yang berada di Jalan G Obos itu, Pangkalan Acha yang berlokasi di Jalan Rajawali justru tidak menemukan adanya kelangkaan elpiji. “Biasanya datang hari Senin dan Kamis, tetapi tidak menentu datangnya pagi atau sore,” tuturnya.
Pria bertubuh gempal itu menjelaskan, pihaknya membatasi penyaluran elpiji. Hanya dijual khusus bagi warga yang bermukim di Jalan Badak Mas hingga Jalan Manjuhan.
“Sekitar tahun lalu kami melakukan pendataan penerima elpiji. Berkisar 800 data yang kami himpun. Jadi konsumen tinggal membawa data diri berupa KTP dan KK, lalu kami cocokkan, barulah bisa mendapatkan tabung elpiji,” jelasnya.
Meski memprioritaskan para konsumen yang berada di sekitaran Jalan Badak Mas hingga Manjuhan, tetapi jika ada pembeli dari luar daerah tersebut, tetap akan dilayani.
“Tetap kami layani, tetapi tunggu semua konsumen yang berada di area sekitar kami dapat jatah, barulah kami layani orang jauh,” tambahnya
Terpisah, Anggota DPRD Kota Palangka Raya Hatir Sata Tarigan meminta Pemko Palangka Raya untuk segera mengusut tuntas masalah kelangkaan elpiji yang terjadi saat ini. Menurutnya, pemerintah perlu turun langsung ke lapangan untuk memastikan penyebab kelangkaan tersebut.
“Jika distribusi berjalan sesuai kuota, elpiji tidak mungkin langka, karena semua sudah terukur berdasarkan kebutuhan masyarakat Palangka Raya,” ucapnya.
Ia menambahkan, pemko harus segera mengecek kondisi di lapangan agar tidak terjadi pendistribusian yang salah sasaran. “Jangan sampai jatah elpiji yang diperuntukkan bagi masyarakat Kota Palangka Raya, justru terkirim ke luar kota,” tegasnya.
Permasalahan ini, lanjutnya, penting untuk segera ditindaklanjuti oleh pihak terkait, agar tidak menambah beban masyarakat yang sudah cukup sulit akibat kondisi ekonomi saat ini.
“Saya berharap pemko bisa segera ambil tindakan yang tepat untuk mengatasi kelangkaan ini demi kepentingan masyarakat,” tegas politikus Demokrat itu.
Untuk memantau dan memastikan ketersediaan gas elpiji, tim gabungan melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM, dan Pengelolaan Pasar (DPKUKMP) Kota Palangka Raya melakukan inspeksi mendadak (sidak) secara berkala.
Kepala DPKUKMP Kota Palangka Raya Samsul Rizal menyatakan, sidak ini merupakan tindakan rutin yang dilakukan untuk memastikan ketersediaan dan distribusi gas elpiji di kota ini lancar, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
“Dari pantauan kami, ketersediaan gas elpiji di pangkalan cukup memadai dan telah tersalurkan ke masyarakat yang membutuhkan. Meski begitu, kami tetap melakukan pengawasan ketat, karena ada informasi gas elpiji dijual ke daerah lain, meski hal ini tidak terjadi di Kota Palangka Raya,” ujar Samsul Rizal saat dikonfirmasi, Minggu (15/9).
Samsul menambahkan, gas elpiji yang dijual di kota hanya diperuntukkan bagi masyarakat Palangka Raya. Harga jual yang ditetapkan adalah Rp22 ribu per tabung, sesuai HET yang telah ditetapkan pemerintah. Pihaknya menegaskan, jika ada pangkalan yang menjual di atas HET atau bahkan menjual ke luar daerah, akan diberikan tindakan tegas.
“Kami dan Pertamina akan memastikan tidak ada pangkalan yang menjual gas elpiji ke luar daerah, penjualan gas elpiji hanya dibolehkan melalui pangkalan resmi, bukan di warung atau oleh oknum yang tidak memiliki izin,” jelas Samsul.
Ia juga menyebutkan, jika ditemukan pelanggaran, maka Pertamina akan melakukan pemutusan hubungan usaha (PHU) terhadap pangkalan terkait.
“Tahun lalu (2023) ada dua pangkalan diduga menjual elpiji ke luar daerah atau menjual dengan harga tinggi di atas HET, semua kasus tersebut telah ditindaklanjuti oleh Pertamina dengan melakukan PHU, lalu awal tahun ini ada satu pangkalan yang juga di-PHU,” tambahnya.
Samsul menegaskan, Pemko Palangka Raya berkomitmen untuk terus melakukan pengawasan dan pemantauan distribusi gas elpiji agar sesuai dengan ketentuan, sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik.
Sementara itu, PT Pertamina selaku perseroan pemerintah yang menangani ihwal penjualan gas elpiji bersubsidi, mengaku bakal menindaklanjuti laporan warga terkait kelangkaan yang terjadi.
“Kami akan bantu mengoordinasikan agen-agen terkait, perihal daerah mana saja yang mengalami kelangkaan,” ujar Yasir saat dihubungi Kalteng Pos melalui aplikasi perpesanan, Minggu (15/9).
Ditanya apakah kelangkaan yang terjadi disebabkan oleh pengurangan kuota alokasi elpiji subsidi untuk Palangka Raya, Yasir menyebut tidak ada kebijakan demikian.
“Kalau pengurangan kuota enggak ada, insyaallah,” tuturnya.
Mengenai berapa banyak kuota elpiji bersubsidi untuk Kalteng, Yasir belum bisa memberikan data konkret, karena merupakan ranah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)
“Kalau data itu, kami coba buka dahulu, karena yang tahu pasti kuota per kabupaten adalah pihak ESDM,” ujarnya.
Lalu, perihal meroketnya harga elpiji bersubsidi di Palangka Raya, terutama di tingkat pengecer, yang disinyalir mahal lantaran terbatasnya stok di pangkalan, ia memastikan bahwa selama ini tidak ada kendala dalam distribusi elpiji bersubsidi ke Palangka Raya.
“Kalau dari kami Pertamina, tidak ada kendala dalam distribusi, masih lancar dan beroperasi seperti biasa,” tuturnya. (ham/mut/dan/ce/ala)