Tekan Inflasi, Pemerintah Diminta Umumkan HET Bahan Pokok
PALANGKA RAYA–Wakil Ketua I DPRD Kota Palangka Raya Wahid Yusuf menyarankan kepada Pemerintah Kota (Pemko) untuk mengumkan harga eceran tertinggi (HET) kebutuhan bahan pokok di pasar tradisional dan swalayan. Pentingnya hal tersebut dilakukan, sebagai upaya menekan terjadinya inἀasi pasca dinaikannya harga bahan bakar minyak (BBM) oleh pemerintah pusat beberapa hari lalu.
“Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian (DPKUKMP) Palangka Raya harus rutin mengintervensi harga sembako, dan mengumumkan HET nya agar tidak terjadi kenaikan harga sembako yang tidak wajar setelah harga BBM naik,” ucapnya, kepada Kalteng Pos, Senin (5/9).
Para pelaku usaha juga harus bekerja sama dengan pemerintah di tengah situasi seperti ini. Baik yang di pasar tradisional, retail-retail modern maupun swalayan harus bersikap jujur dalam menjual produk/dagangannya.
“Pihak pengelola harus menyadari, nilai kejujuran dalam menjual barang maupun produk bersifat keperluan, akan menumbuhkan kepercayaan pada diri konsumen,” beber politikus muda dari Partai Golongan Karya (Golkar) ini.
Dia juga memastikan jika inflasi pasti akan terjadi setelah harga BBM dinaikan, mengingat biaya produksi kebutuhan bahan pokok yang ikut naik. Hanya saja kenaikan inἀasi ini dapat ditekan melalui pengawasan dan intervensi ketat oleh pemda. Ada beberapa Intervensi yang bisa dilakukan. Mulai dari sanksi terhadap pelaku usaha yang nakal menaikan harga yang tidak wajar hingga melakukan kegiatan operasi pasar.
“Dan harus kita pahami bersama, keberhasilan intervensi ini bergantung pada evaluasi yang dilakukan dari hulu ke hilirnya,” ujarnya lagi.
Terkait kebijakan pemerintah pusat menaikan harga BBM bersubsidi dan non-subsidi, wakil rakyat asal Dapil III Palangka Raya meliputi Kecamatan Pahandut dan Sebangau ini mengaku tidak sependapat dan kurang setuju. Hal ini mengingat seluruh lapisan masyarakat baru saja menjalani pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19, dimana justru disambut dengan kenaikan BBM beberapa kali.
“Seharusnya pemerintah tidak harus memilih untuk menaikan harga BBM atas dinamika yang sedang terjadi. Mungkin pemerintah bisa mengambil upaya dari sector lainnya, misalkan seperti pajak atau lain sebagainya,” ungkap Wahid.
Ini karena, BBM terutama Pertalite sangat mempengaruhi bagi masyarakat kalangan menengah, dan lebih-lebih kalangan masyarakat kebawah.
“Kita ketahui bersama, BBM jenis Pertalite ini merupakan bahan utama penunjang segala aktivitas kegiatan. Seperti halnya pengiriman bahan pokok, orang-orang yang berjualan menggunakan sepeda motor, dan lain sebagainya. Tentunya ini sangat berefek besar bagi mereka. Atas kenaikan harga BBM ini, saya menyatakan tidak setuju,” tegas Wahid. (pra/uni/KOL)