PALANGKA RAYA-Pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial (Kemensos) RI datang melihat bencana yang melanda Kalteng beberapa waktu terakhir. Dalam kondisi seperti ini, tentunya bantuan sosial sangat diperlukan oleh masyarakat.
Menteri Sosial Tri Risma Harini secara langsung turun ke titik lokasi banjir di Jalan Mendawai, Kelurahan Palangka, Kota Palangka Raya dan di Jalan Trans Kalimantan, Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan. Risma mengatakan, bencana banjir ini tidak seharusnya terulang tiap tahun.
“Tidak bisa tiap tahun begini, harus ada strategi bagaimana menyelesaikan akar masalah bencana banjir ini,” katanya saat diwawancarai di sela-sela kunjungannya ke Katingan, Kamis (16/9).
Diungkapkannya, ketika terjadi bencana banjir, yang terdampak adalah masyarakat. Karena itu persoalan bencana banjir ini mesti bisa diselesaikan pemerintah daerah.
“Akar masalahnya tidak hanya di Katingan saja, tapi juga harus bersinergi dengan kabupaten/kota yang lain, tentu dengan difasilitasi gubernur sebagai kepala daerah tingkat provinsi untuk mengoordinasi,” ungkapnya kepada awak media.
Ia menyebut, bantuan untuk masyarakat itu hanyalah sesaat yang sifatnya meringankan beban masyarakat saja. Selanjutnya harus dicari solusi untuk menyelesaikan akar masalah bencana yang terjadi tahunan ini.
“Pendataan juga perlu dibuat, berapa warga terdampak dengan melihat kondisi yang ada, sehingga data yang ada itu riil,” sebutnya.
Ditegaskannya, distribusi bantuan harus tepat sasaran. Bantuan yang diberikan meliputi saat terjadi bencana maupun pascabencana. Termasuk strategi penyaluran bantuan ke titik lokasi terjauh.
“Ada beberapa bantuan yang diperlukan masyarakat pascabanjir, seperti kasur yang rusak karena terendam iar,” ujarnya.
Di Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kemensos memberikan bantuan berupa makanan siap saji sebanyak 156 paket, makanan anak 102 paket, selimut 50 lembar, kids ware 30 paket, family kit 30 paket, foodware 35 paket, perlengkapan dapur 35, matras 100 lembar, dan kasur lipat 20 lembar.
Dalam kunjungannya ke Jalan Mendawai, Mensos meninjau layanan dapur umum Tagana Kalteng dan Tagana Kota Palangka Raya yang dibangun di RW 06/RT 07.
Selain mengunjungi para korban banjir, Mensos juga menghadiri pertemuan di Hotel Aurilla Palangka Raya, membahas terkait program Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Pihaknya mendorong himpunan bank-bank milik negara (Himbara) di Kalteng untuk memastikan KPM sudah menerima haknya sebelum pekan ketiga September ini.
“Saya minta penyaluran bansos bisa selesai sebelum minggu ketiga September. Kasihan para KPM itu. Tidak ada yang sulit pak, kalau kita bersungguh-sungguh,” kata Risma dalam rapat itu, kemarin.
Hal yang juga dibahas saat itu adalah proses penyaluran bansos yang menghadapi tantangan geografis. Wilayah Kalteng didominasi lahan gambut, rawa, dan sungai. Untuk mengatasi kendala tersebut, Risma meminta Himbara dan pendamping menyalurkan bantuan sekaligus, yakni dengan menyalurkan langsung kepada KPM PKH dan BPNT.
“Saya minta Himbara mempermudah pemenuhan kebutuhan hak-hak KPM. Kasihan pak, mereka itu orang miskin yang membutuhkan bantuan,” tegas Risma.
Kepada semua pihak terkait, pihaknya meminta untuk berhati-hati dengan data. Misalnya, saat diketahui bahwa bansos tidak sampai sasaran karena alamatnya tidak diketahui, tidak berarti bantuan itu tidak disalurkan.
“Kalau ternyata orangnya meninggal karena kelaparan, dosa kita pak. Jadi mari kita bersungguh-sungguh menjalankan amanah ini,” ucapnya.
Risma meminta agar Bank Himbara mendekatkan pelayanannya ke tempat tinggal KPM. Dalam jangka panjang, pihaknya akan menyiapkan peraturan khusus yang bisa menjadi payung hukum Himbara dalam menyalurkan bansos sekaligus.
“Untuk kawasan dengan banyak tantangan alam seperti di Kalteng ini, memang perlu pendekatan khusus. Saya akan siapkan aturan dalam penyaluran bansos menggunakan pendekatan geografis, bukan sekadar administratif,” ujar dia.
Pihaknya juga mengevaluasi pencairan bantuan sosial di Bumi Tambun Bungai. Mensos meminta pihak bank, pemerintah daerah, dan semua pihak terkait untuk memprioritaskan pelayanan kepada KPM yang kehidupannya makin berat karena terdampak pandemi.
Sementara itu, Wakil Gubernur (Wagub) Kalteng H Edy Pratowo mengatakan, kehadiran Mensos RI Tri Risma Harini di Kalteng merupakan bentuk perhatian pemerintah pusat untuk daerah. “Kita harus memikirkan solusi jangka panjang, kejadian bencana ini jangan sampai terus terulang,” tegasnya.
Sementara itu, koordinator dapur umum di Jalan Mendawai, Hilmi Zulkarnain mengatakan, keberadaan dapur umum menyesuaikan kondisi banjir. Meski kondisi air sudah berangsur surut di wilayah Jalan Mendawai dan sekitarnya, tapi dapur umum masih terus dibuka untuk melayani kebutuhan masyarakat.
“Kami memilih lokasi dapur umum yang letaknya lebih tinggi dan tidak tergenang air,” katanya saat diwawacara usai peninjauan di Jalan Mendawai, Kota Palangka Raya, Kamis (16/9).
Dapur umum ini, lanjut dia, memfasilitasi masyarakat yang memang tidak bisa memasak selama banjir. Makanan dibagikan kepada masyarakat dua kali dalam sehari, yakni siang dan malam.
“Untuk mereka yang terdampak banjir tapi masih bisa memasak, maka kami hanya bantu menyiapkan bahan pangannya saja,” bebernya.
Terpisah, warga bernama Patmah mengatakan, setiap tahun ia selalu menjadi korban banjir. Setiap tahun rumahnya selalu tergenang air.
“Di depan rumah tinggi air selutut, setiap tahun kami mengalami banjir, tidak bisa melakukan aktivitas, karena semua jalan terendam air,” ucapnya.
Patmah berharap agar pemerintah daerah segera memperbaiki infrastruktur jalan yang setiap hari digunakan warga sekitar dalam beraktivitas.
Sementara itu, Gubernur Kalteng H Sugianto Sabran menegaskan bahwa setiap musim hujan, dipastikan sebagian wilayah di Bumi Tambun Bungai terendam banjir baik dalam skala ringan dan sedang.
“Hal ini menimbulkan kerusakan dan kerugian masyarakat, termasuk melemahkan perekonomian tingkat daerah maupun tingkat regional,” katanya saat berada di Kabupaten Katingan, Kamis (16/9).
Bahkan sebagai orang nomor satu di Kalteng, sudah memetakan dan membuat rencana aksi penanganan banjir yang bekerjasama dengan pemerintah pusat. Salah satunya mengusulkan pembuatan jembatan layang Bukit Rawi kepada presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu.
“Jembatan ini terus dilakukan pengerjaan oleh Balai. Ditargetkan akan rampung pertengahan tahun 2022. Ini akan terus kita dorong agar pengerjaan bisa segera selesai dan dipercepat,” tegasnya.
Langkah jangka pendek yang dilakukan pemerintah provinsi adalah membantu masyarakat korban banjir dengan memberi sembako dan merelokasi warga masyarakat ketempat yang aman dan memperbanyak dapur umum.
“Untuk langkah jangka panjang yaitu mengevaluasi dan monitoring kegiatan usaha seperti perkebunan, pertambangan dan kehutanan serta usaha lainnya yang menjadi salah satu penyebab terjadinya banjir,” tambahnya.
Kegiatan pertambangan diwajibkan melakukan upaya pemantauan dan pengendalian lingkungan serta diperlukan pengawasan yang ketat sehingga dipastikan dapat berjalan dengan baik.
Saat ini dengan beralihnya perizinan dan pengawasan pertambangan ke Pemerintah Pusat berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, diharapkan dalam pengelolaan sumber daya mineral lebih selektif dan teliti.
Sehingga dampak yang ditimbulkan akibat kegiatan pertambangan dapat diminimalisir. Berkaitan sering terjadinya banjir di wilayah Kalteng, Gubernur akan menolak Izin Usaha Pertambangan Baru.
“Apabila tidak memberi manfaat bagi masyarakat dan menimbulkan dampak lingkungan seperti banjir yang selama ini melanda di wilayah Kalteng,” tuturnya.
Dalam upaya penanganan diharapkan kerjasama yang baik semua pihak agar semua program kerja yang disusun pemerintah, dapat terwujud dan berguna untuk kepentingan masyarakat menuju Kalteng yang semakin Berkah.
“Yang kami dapat tidak banyak,” tegasnya lagi. (abw/nue/eri/ala)