PALANGKA RAYA-Bencana banjir kini makin sering terjadi. Sejauh ini belum ada upaya tepat untuk mencegah banjir yang datang setiap musim hujan. Bahkan saban tahun kondisinya kian parah. Termasuk luas wilayah yang terdampak. Menyikapi bencana alam ini, Pemprov Kalteng tak mau tinggal diam. Upaya pencegahan harus ada. Langkah awal adalah dengan mengevaluasi kembali seluruh perizinan lingkungan yang sudah dikeluarkan untuk perusahaan besar swasta (PBS) yang beroperasi di Bumi Tambun Bungai.
Gubernur Kalteng H Sugianto Sabran menginginkan bencana banjir ini harus dihentikan. Tak hanya penanganan saat bencana, tapi juga menganalisis penyebab terjadinya bencana dan melakukan pencegahan awal. Tak dimungkiri bahwa banjir yang semakin sering terjadi ini merupakan bukti bahwa hutan dan alam Kalteng tidak sedang baik-baik saja. Intensitas hujan yang kian meningkat mengakibatkan sungai tak lagi mampu menampungnya. Empat atau lima tahun sekali Kalteng mengalami El Nino.
Namun dua tahun terakhir ini justru menghadapi La Nina.
“Dalam dua tahun terjadi banjir besar, kita tidak tidak tahu bagaimana 2022 nanti, kita harus siap,” katanya usai memimpin rapat koordinasi (rakor) penanganan bencana banjir dan Covid-19 di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalteng, Rabu (17/11).
Gubernur mengatakan, dalam waktu dekat pihaknya akan segera mengirim surat ke pusat, meminta untuk mengevaluasi izin-izin lingkungan di Bumi Tambun Bungai ini. Pemerintah tentu mengkaji masalah dan penyebab banjir, selain akibat dari hujan.
“Saya selaku gubernur dalam waktu dekat ini akan mengirim surat ke pemerintah pusat supaya perizinan perkebunan, HTI, dan HPH yang sedang berjalan atau tidak berjalan segera ditinjau kembali,” ucapnya.
Izin-izin yang tak berjalan pun secepatnya dievaluasi. Di Kapuas wilayah hulu, Gunung Mas, hingga wilayah daerah aliran sungai (DAS) Barito banyak terdapat perusahaan yang mengantongi izin dengan luas ribuan hektare.
“Termasuk yang ilegal. Karena itu masyarakat harus sadar lingkungan,” ucapnya.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran (BPB-PK) Kalteng Erlin Hardi menegaskan, saat ini ada tiga daerah dengan status tanggap darurat bencana banjir, yakni Kota Palangka Raya, Kabupaten Pulang Pisau (Pulpis), dan Katingan.
“Provinsi belum menetapkan status, karena banjir ini biasanya hanya hitungan hari kemudian surut, tetapi akan terus dievaluasi sembari melihat perkembangan ke depan, jika memang harus tanggap, maka provinsi juga akan tanggap darurat,” ucapnya.
Terpisah, Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDAS-HL) Kahayan Kalteng Supriyanto Sukmo Sejati mengatakan, ada beberapa faktor terjadinya banjir di Kalteng. Di antaranya tingginya curah hujan, topografi Kalteng, dan kurangnya tutupan lahan.
“Penyebab pertama karena curah hujan, juga tutupan lahan yang mulai berkurang karena adanya pembangunan dan pembukaan lahan perkebunan, selain itu topografi yang datar juga mempercepat melubernya air sungai,” katanya saat diwawancarai di kantornya.
Dijelaskannya, intensitas hujan yang cukup tinggi mengakibatkan sungai tidak mampu lagi menampung luapan air tersebut ditambah dengan topografi yang datar sehingga air cepat meluber. Meski pihaknya tidak mendetail berkenaan dengan tupoksinya terhadap DAS Kahayan, namun dari proses terjadinya banjir itu memang akibat luapan.
“Yang menjadi kewenangan kami adalah aliran sungai kecil, sedangkan untuk sungai besar bukan berkenaan dengan pendangkalan sungai itu menjadi kewenangan PUPR,” jelasnya.
Yang menjadi tugasnya fokus pada rehabilitasi dan penanaman kembali yang diharapkan dapat berkontribusi mencegah banjir. Penanaman dan rehabilitasi yang dilakukan yakni di lahan lahan kritis seperti hutan lindung produksi atau hutan desa.
“Apabila di hutan lindung produksi atau hutan Desa terjadi lahan-lahan kritis maka itu yang menjadi sasaran kami untuk ditanam kembali,” pungkasnya.
Sementara itu, kondisi banjir di Kalteng terjadi di sejumlah wilayah. Plt Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran (BPB-PK) Kalteng Erlin Hardi mengatakan Rabu (17/11) pihaknya mendapat laporan banjir terjadi di enam kabupaten kota di wilayah Kalteng. Keenam daerah yang dilanda banjir itu meliputi wilayah Palangka Raya, Katingan, Pulang Pisau, Barito Timur, Barito Selatan dan Kapuas serta Kotawaringin Timur.
“Pemerintah provinsi Kalteng telah menetapkan status tanggap darurat bencana banjir dan siaga bencana banjir di sejumlah kabupaten kota yang wilayahnya terdampak banjir,” ujar Erlin dalam keterangan tertulisnya kepada Kalteng Pos, kemarin
Terpisah, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Palangka Raya Emi Abriyani menyampaikan untuk update atau kondisi debit air di Kota Cantik saat ini rata—rata mengalami kenaikan mulai dari 10 hingga 40 sentimeter.
“Untuk penanganan banjir di daerah gang taufiq Jalan murjani sudah beres ditangani oleh Camat Pahandut dan Lurah Pahandut, bahkan beberapa warga yang mengeluh tersebut sudah di evakuasi ke Posko terdekat,” ungkap Emi Abriyani kemarin.
Sambungnya saat ini ada penambahan jumlah kelurahan yang terdampak banjir dimana sebelumnya hanya 17 kelurahan sekarang 21 kelurahan dan yang awalnya hanya empat kecamatan saja, sekarang menjadi lima kecamatan yang terdampak banjir.
Dari 21 kelurahan tersebut ada sekitar 120 Rukun Tetangga (RT), 5.199 Kepala Keluarga (KK) dan ada sebanyak 11.127 jiwa yang terdampak. Untuk jumlah pengungsi pun saat ini terus menerus bertambah akibat debit air meninggi.
“Berdasarkan data terakhir kami, ada sebanyak 347 pengungsi dan saat ini kami terus menerus melakukan upaya evakuasi dan monitoring terhadap Posko — Posko pengungsian yang saat ini juga dalam pengawasan lurah dan camat,” pungkasnya.
12 Gardu Listrik Dimatikan
Sementara itu, demi keselamatan warga di wilayah yang terdampak banjir, PT PLN Palangka Raya mengambil langkah melakukan pemadaman listrik di sejumlah gardu listrik yang ada di Kota Cantik. Hal ini disampaikan oleh Manajer PLN Palangka Raya Wilayah Timur Aris Aprianto melalui Pejabat K3 dan Lingkungan Dimas Faisal Lutfianto, kemarin (17/11).
“Sampai saat ini sudah ada 12 gardu di wilayah timur Palangka Raya yang kami padamkan secara emergency, mulai dari gardu di Jalan Anoi, Jalan Mendawai, Jalan Riau, sampai ke arah Jalan Kelampangan ada,” kata Dimas kepada Kalteng Pos di ruang kerjanya, kantor PT PLN Cabang Palangka Raya, Jalan Ahmad Yani.
Dikatakan Dimas lagi pemadam terhadap gardu gardu PLN tersebut dilakukan sejak tanggal 14 November 2021 lalu. Langkah tersebut diambil PLN agar masyarakat yang berada di sekitar wilayah gardu listrik yang terdampak banjir tersebut terhindar dari bahaya sengatan arus listrik.
Adapun 12 gardu listrik yang sempat mengalami pemadaman akibat banjir itu dan berada di wilayah Palangkaraya rayon timur diantaranya gardu listrik di jalan Anoi, mendawai , desa tumbang rungan, Tumbang Rungan Jalan Poros, desa Tanjung senggalang ,jalan Anoi, jalan wisata , jalan Riau (gardu nomor 068,102 dan 751) dan dua buah gardu yang berada di wilayah kelurahan kelampangan.
Dikatakannya, dari 12 gardu yang sempat dipadamkan, ada beberapa yang sudah dinyalakan kembali.
Dimas menyebut, tidak tertutup kemungkinan dalam beberapa hari ke depan sejumlah gardu listrik akan dipadamkan oleh PLN. Tergantung situasi dan kondisi keamanan di lingkungan gardu listrik terpasang.
“Patokan kami adalah kondisi gardu kami harus aman, meskipun rumah warga mungkin ada yang tidak terendam, tapi gardu kami mungkin terendam, mau tak mau listrik di wilayah itu tetap kami padamkan,” ujar Dimas lagi. PLN akan menyalakan kembali listrik di wilayah gardu yang dipadamkan tersebut bila gardu listrik tersebut dianggap sudah aman dari bahaya terendam banjir.
Selain itu, Dimas meminta agar masyarakat yang melihat adanya gardu listrik yang terancam terendam banjir, segera melaporkan ke pihak PLN atau melalui pengurus RT dan RW setempat.
“Kalau langsung ke PLN bisa via aplikasi PLN Mobile,” pungkasnya. (abw/sja/ahm/ala)