PALANGKA RAYA-Pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sudah menetapkan target pemeriksaan Covid-19 (testing) di setiap provinsi dan kabupaten/kota. Termasuk untuk Kalimantan Tengah (Kalteng). Sejauh ini upaya testing di Kalteng belum memenuhi target yang tentukan oleh Kemendagri. Kasus persebaran masih belum terkendali dengan angka kasus rata-rata di atas 200 per hari.
Melihat masih tingginya angka kasus sebaran Covid-19 di Kalteng, para ahli menganjurkan dilakukannya testing massal di wilayah perkotaan dengan potensi penularan penyakit yang tinggi. Apalagi di Kalteng ini masih ada dua kabupaten yang berbatasan langsung dengan Kalimantan Selatan (Kalsel), yakni Kabupaten Kapuas dan Barito Timur (Bartim) yang berstatus zona merah persebaran Covid-19. Hal ini perlu mendapat perhatian. Sangat perlu memperkuat 3T (testing, tracing, treatment) sebagaimana instruksi pemerintah pusat.
Ketua Persatuan Ali Epidemiologi Indonesia (PAEI) Kalteng Rini Fortina mengatakan, tidak tercapainya target testing disebabkan keterbatasan sumber daya manusia (SDM), sarana prasarana, dan wilayah geografis Kalteng.
“Wilayah di Kalteng ini jauh-jauh, desa-desa yang ada di Kalteng ini sulit terjangkau oleh petugas untuk ambil sampel,” katanya saat dibincangi melalui sambungan telepon kepada Kalteng Pos, Minggu (22/8).
Diungkapkannya, dalam menentukan target, pemerintah pusat hanya melihat dari jumlah penduduk secara keseluruhan. Menurutnya perihal geografis juga perlu dipertimbangkan. Sebab Kalteng berbeda dengan Jawa yang kepadatan penduduknya cukup rapat.
“Di Jawa penduduknya cukup rapat, sedangkan di Kalteng ini jarak antarpenduduknya cukup jauh,” ungkapnya.
Lebih lanjut dikatakannya, berdasarkan perhitungan PAEI, kepadatan penduduk Kalteng tidak terlalu rapat, meski belum ada penelitian bahwa daerah-daerah terpencil di Kalteng ini terpapar Covid-19 atau tidak.
“Jadi sebetulnya memang banyak pertimbangannya, kita tidak bisa menyebut bahwa testing di Kalteng ini buruk,” jelasnya.
Ia menuturkan, semestinya diatur penentuan testing itu pada kondisi penduduk yang seperti apa? Berapa banyaknya? Atau disebut pengambilan testing secara bertingkat. Harus melihat kondisi wilayah di masing-masing daerah.
“Jadi pengendalian penyakit ini harus betul-betul dilakukan pada daerah yang penularannya tinggi, tidak perlu pada daerah-daerah yang tidak memiliki kasus Covid-19,” ucapnya.
Harga Reagen Sudah Turun, RS Evaluasi Lagi Jika Ada Penurunan
Pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor: HK.02.02/I/2845/2021 tentang Batas Tarif Tertinggi Pemeriksaan RT-PCR. Menindaklanjuti hal ini, RSUD dr Doris Sylvanus (RSDS) Palangka Raya juga turut menurunkan tarif pemeriksaan, lantaran memang ada penurunan harga reagen dari distributor.
Direktur RSDS Palangka Raya Yayu Indriaty mengatakan, sejak adanya wacana penurunan dari pemerintah pusat, pihaknya melakukan perhitungan yang harus dikeluarkan. Terlebih ada penurunan harga reagen dari distributor alat dan bahan habis pakai.
“Jadi kami bisa menyesuaikan harga yang ditentukan oleh pemerintah pusat,” katanya saat diwawancarai, kemarin (22/8).
Diungkapkannya, apabila ke depan ada penurunan lagi terkait harga pemeriksaan PCR, maka pihaknya pun akan melakukan evaluasi kembali. RSDS berkomitmen membantu masyarakat yang memang memerlukan pemeriksaan umum dan sebagai syarat perjalanan bagi yang benar-benar memerlukan untuk keluar dari wilayah Kalteng.
“Dulu ketika harga tertinggi pemeriksaan PCR berada di angka Rp900, kami sudah memasang harga hanya Rp600 ribu, dan saat ini kami pasang harga Rp500 ribu untuk PCR sedangkan antigen dan antibodi tarifnya Rp100 ribu,” beber Yayu.
Dijelaskannya, kuota pemeriksaan untuk umum dan penerbangan dibatasi hanya 50 sampel sehari. Hal ini menjadi pertimbangan, lantaran RSDS Palangka Raya merupakan salah satu fasilitas kesehatan (faskes) yang juga melayani pemeriksaan sampel rujukan dari kabupaten-kabupaten.
“Kami utamakan sampel rujukan dan juga testing, karena sampel ini tidak boleh lebih dari tiga hari, jadi kami membatasi pemeriksaan umum agar bisa berbagi dengan laboratorium lain selain RSDS,” tuturnya.
Yayu mengatakan, apabila nanti ada penurunan angka Covid-19, maka pihaknya akan melakukan evaluasi dan menambah kuota pemeriksaan untuk umum dan keperluan penerbangan. Saat ini, lanjut dia, maksimal tes yang dapat dilakukan oleh RSDS yakni 400 tes per hari.
“Kami memang punya dua alat PCR, tapi satu alat yang merupakan bantuan BNPB kapasitasnya kecil dan saat ini dalam perbaikan, belum lama ini kami dapat lagi bantuan dari BNPB berupa satu alat PCR, mudah-mudahan dengan bantuan ini bisa meningkatkan kuota pemeriksaan sampel,” bebernya.
Ditambahkannya, satu alat PCR beroperasi lima hingga enam jam dalam sehari, dengan kemampuan pemeriksaan 96 tes. Karena dalam sehari satu alat bisa melakukan empat kali tes, maka per hari maksimal pemeriksaan 400 tes.
“Pemeriksaan berlangsung hingga malam. Karena prosesnya cukup lama, maka kami pecah sel virus itu menjadi gen, kemudian sel-sel itu dipindahkan ke alat PCR dan akan terbaca apakah ada gen Covid-19 atau tidak,” pungkasnya. (abw/ce/ala)