Pandemi Covid-19 membuat banyak anggaran pemerintah direfocusing untuk penanganan wabah. Meskipun demikian, program pembangunan infrastruktur di Bumi Tambun Bungai terus berjalan. Era kepemimpinan Gubernur Kalteng H Sugianto Sabran bersama Wakil Gubernur H Edy Pratowo terus menggencarkan penyelesaian pembangunan infrastruktur.
EMANUEL LIU, Palangka Raya
GUBERNUR Kalteng H Sugianto Sabran terus fokus memperhatikan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, sebab merupakan program prioritas dalam upaya mememnuhi kebutuhan dasar masyarakat seperti sandang, pangan, papan dan lainnya. Maka kebutuhan masyarakat harus dipenuhi dan infrastruktur yang mantab adalah suatu keharusan agar asa mewujudkan Kalteng semakin Berkah dapat diwujudkan.
Peningkatan infrastruktur merupakan urat nadi perekonomian masyarakat Kalteng sehingga infrastruktur di semua wilayah di Kalteng akanenjadi perhatian berdasarkan skala prioritas yang dibutuhkan.
“Hingga saat ini semua kegiatan pembangunan di Kalteng hampir 94 persen. Hanya ada beberapa kegiatan kecil yang dilaksanakan karena adanya refocusing anggaran beberapa waktu lalu guna fokus pada penanganan pandemi,” kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Kalteng H Shalahuddin ST MT kepada Kalteng Pos di Ruang Kerjanya, Selasa (28/12).
Pembayarannya pun digeser pada triwulan I tahun 2022. Kemudian untuk kegiatan multiyears 1 dan 2 sudah selesai. Namun dalam perjalanannya ada dua hal yaitu terkait dengan jalan, maka ada beberapa wilayah di Kalteng yang tanahnya tidak stabil. Misalnya daerah Pulpis-Kapuas, Pangkalan Bun-Kolam dan beberapa daerah lainnya.
“Tentu ini perlu penanganan khusus. Sehingga jalan yang ada perlu dilakukan peningkatan kapasitasnya. Hal itu karena meningkatnya aktivitas lalulintas masyarakat dan lain-lain,” tambahnya.
Pada daerah yang tanahnya sangat tidak stabil maka perlu diperbaiki jalan tanahnya. Setelah itu meningkatkan jenis konstruksi yang digunakan. Selain itu dimensi yang sebelumnya hanya 6 meter maka dirubah. Sehingga dengan lebarnya jalan maka beban yang diterima tanah akan menjadi lebih kecil, sehingga dapat meminimalisir kerusakan jalan yang akan terjadi kedepan.
Ada beberapa daerah juga yang peningkatannya cukup signifikan. Termasuk ruas jalan Pangkalan Bun Kolam dan Bukit Liti-Bawan-Kurun yang mana peningkatan kerusakan cukup tinggi sehingga jika melihat dari potensi wilayah maka kapasitas jalan perlu ditingkatkan. Termasuk dimensi jalan yang akan dilebarkan.
Menurut H Shalahhuddin, Gubernur H Sugianto Sabran ingin agar infrastruktur yang mantap akan dapat menunjang perekonomian masyarakat melalui sektor pertanian, perkebunan dan sektor lainnya yang ada.
Pemantapan jalan mencapai 80 persen lebih. Namun untuk mempertahankan kondisi tersebut tentu membutuhkan dana yang tidak sedikit. Sehingga pada periode kedua akan melanjutkan melalui program multiyears 2022-2024.
Selain itu juga, bukan hanya bidang infrastruktur. Tetapi juga perencanaan penataan kota Palangka Raya seperti melakukan renovasi Bundaran Besar yang akan terpadu dengan penataan Istana Isen Mulang dan kawasan jembatan Kahayan yang akan ditata.
Bundaran Mahir Mahar juga akan dilakukan penataan sebagai wajah awal yang akan dilihat orang saat pertama masuk Kota Cantik Palangka Raya.
Dari sektor Sumber Daya Air (SDA) Pihakanya juga melakukan SID terkait kondisi banjir yang sering terjadi di Kota Palangka Raya. Agar dapat mengatasi banjir ketika intensitas hujan tinggi yang sering terjadi di Wilayah Kalteng kedepan.
Pemerintah provinsi dibawa komando Gubernur H Sugianto Sabran juga terus mendorong agar terus melakukan penyelesaian pengerjaan jalan Bukit Rawi, pengusulan jalan bebas banjir arah Kereng Pangi dan penuntasan jalan penghubung lintas tengah dari perbatasan Kalbar-Tumbang Sanaman-Tumbang Hiran dan selanjutnya sepanjang 160 km agar dituntaskan. Hal itu juga sudah disampaikan kepada Kementerian PUPR.
Pemprov terus memperhatikan pembangunan infrastruktur. Salah satunya menuju lokasi proyek strategis nasional food estate Kapuas dan Pulang Pisau. Sampai saat ini, infrastruktur khususnya jalan menuju lokasi food estate, sudah mencapai hampir 100 persen pelaksanaan pembangunan disana, baik yang menjadi kewenangan provinsi maupun pusat.
“Kita sudah mengusulkan lebih kurang Rp425 miliar dari pihak provinsi. Namun dari pihak balai juga melakukan penanganan dengan dana APBN. Semua sudah fungsional baik di Pulang Pisau maupun Kapuas,”terangnya.
Selain itu pengerjaan pintu air, rehab irigasi dan lainnya juga terus dilakukan agar sektor pertanian melalui food estate dapat berjalan dengan lancar dan menjadi lumbung pangan nasional kedepan.
Selain food estate, Gubernur H Sugianto Sabran juga fokus memperhatikan pembangunan shrimp estate atau udang vaname di Kabupaten Sukamara, yang tujuannya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kalteng.
“Infrastruktur pendukung akan segera dilakukan lelang pada Januari 2022 mendatang. Jalan poros dari Sukamara sampai Jelai, kita masukan mutliyears. Kemudian akses jalannya kita masukan reguler. Sehingga diharapkan pelaksanaannya akan berjalan dengan aman dan lancar,”harapnya.
Jika infrastruktur sudah dibangun dengan baik, lanjutnya, maka peran serta masyarkaat dan pihak lainnya agar menjaga kondisi jalan agar tetap baik. Salah satunya memperhatikan muatan agar tidak berlebihan dan upaya lainnya.
Sektor infrastruktur sangat memengaruhi perkembangan sektor lainnya seperti pendidikan, kesehatan, perkebunan, kehutanan, pertanian, perekonomian, dan lainnya. Oleh karena itu, konsep pembangunan jalan dan jembatan menjadi sangat penting dan terus berupaya menyelesaikan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan secara adil dan merata.
“Pembangunan yang dilakukan juga melihat ruas jalan provinsi yang memiliki nilai strategis,seperti jalan yang menghubungkan kabupaten satu dengan yang lainnya. Ada juga sejumlah ruas jalan yang dinilai sangat mendukung keberadaan pelabuhan, bandara dan lainnya,” katanya.
Sebagai konsep strategis lainnya dalam membuka koneksi antar wilayah, ada beberapa jalan kabupaten yang masuk menjadi jalan strategis provinsi, yang juga menjadi perhatian pemerintah provinsi melalui program multiyears kontrak dan lainnya.
Tujuannya adalah selama pelaksanaan kegiatan itu, maka jalan menjadi bertuan dan ada yang mengurusnya dan secara regulasi sangat dibenarkan. Sehingga titik rawan kabupaten juga menjadi perhatian dan dibantu pemerintah provinsi.
Saat ini konektivitas jalan nasional, jalan provinsi, dan jalan kabupaten berjalan baik. Namun setelah akses dibuka, ada tantangan yang dihadapi yaitu peningkatan jumlah lalu lintas serta penambahan beban yang dikenal dengan over dimensi.
Selain itu perkembangan pembangunan di kawasan food estate dimana jalan semakin lebar,proyek infrastruktur segera dituntaskan. Kehadiran food estate di Kalteng ternyata memberikan dampak positif di berbagai sektor, tidak hanya menjadi lumbung pangan.
Namun keberadaan proyek strategis nasional di Bumi Tambun Bungai ini ternyata sangat berpengaruh terhadap peningkatan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan di lokasi food estate dan sekitarnya
“Kita sangat berterima kasih atas dukungan Presiden Joko Widodo bersama jajarannya yang telah mempercayakan Bumi Tambun Bungai sebagai salah satu lokasi pembangunan proyek strategis nasional food estate. Ini juga menjadi salah satu usulan Bapak Gubernur yang sangat peduli dengan pembangunan di Kalteng,”tambahnya.
Menurut H Shalahuddin dengan adanya proyek tersebut maka mempengaruhi peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan di dua kabupaten itu, yang tengah dikerjakan saat ini. Dijelaskannya bahwa kegiatan peningkatan jalan dan jembatan pada kawasan food estate mempunyai maksud dan tujuan yaitu mendukung kawasan food estate yang merupakan salah satu program strategis nasional 2020-2024 yang akan menjadi lumbung pangan nasional, guna mengantisipasi ancaman krisis pangansebagai dampak pandemik Covid-19. Selain itu untuk terwujudnya sistem jaringan jalan yang andal, terpadu, dan berkelanjutan.
Selain jalan dan jembatan, pembangunan tempat ibadah juga terus diperhatikan gubernur. Karena setiap pemeluk agama memerlukan tempat ibadah yang akan dan nyaman. Sehingga sesuai arahan gubernur, maka pembangunan rumah ibadah di seluruh 14 kabupaten kota menjadi salah satu kewajiban, guna mendorong dan memacu semangat untuk beribadah menurut ajaran agama atau kepercayaan yang dianut. (*/ala)