Site icon KaltengPos

Rentan Kasus Keracunan, Dinkes Diminta Sering Penyuluhan

SUYUTI SYAMSUL

PALANGKA RAYA-Kasus keracunan akibat makanan maupun minuman di beberapa wilayah di Provinsi Kalimantan Tengah, masih sering terjadi. Untuk itu, Pemprov Kalteng melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) selalu melakukan penyuluhan dan pelatihan terkait pengelolaan makanan yang baik dan benar.

Kepala Dinas Kesehatan Kalteng Suyuti Syamsul mengatakan, pihaknya mengimbau agar dinkes tingkat kabupaten/kota lebih meningkatkan penyuluhan terhadap pengelolaan makanan. Di tingkat provinsi, pihaknya bersama Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) selalu melakukan penyuluhan terkait pengolahan pangan ini ke kabupaten/kota.

“Memang kami tidak langsung masuk kepada masyarakat, karena kewenangan kabupaten/kota,” kata Suyuti Syamsul saat diwawancarai di Kantor Dinas Kesehatan Kalteng, Kamis (29/4).

Selain itu, menurut dia, pemantauan langsung proses pembuatan makanan menjadi kewenangan masing-masing kabupaten/kota. Pihaknya menyebut, terhadap beberapa kali terjadi keracunan makanan di kabupaten di Kalteng ini memiliki beberapa faktor.

“Bisa jadi faktor itu berkenaan pengelolaan dan dan tempat penyajian yang terlalu jauh, sehingga makanan itu terkontaminasi debu dan lain sebagainya yang menimbulkan bakteri,” ungkapnya kepada Kalteng Pos.

Dijelaskannya, berdasarkan laporan penyelidikan juga menyebutkan bahwa pengantaran makanan itu terlalu jauh dari lokasi. Sehingga makanan menjadi basi yang mengakibatkan makan menjadi racun.

“Terhadap kejadian keracunan yang saat ini terjadi di salah satu kabupaten, untuk penanganannya masih beradadi tingkat kabupaten tersebut,” jelasnya.

Dinkes Kalteng akan terlibat, kata Suyuti, apabila kabupaten/ kota yang bersangkutan mengajukan permohonan bantuan dari provinsi, atau kejadian luar biasa (KLB) di tingkat provinsi, dengan syarat minimal tiga kabupaten terkait dalam KLB ini.

“Apabila tidak, maka harus ada permintaan bantuan dari daerah tersebut, sehingga dalam penanganan KLB, provinsi juga terlibat. Meskipun tidak terlibat secara langsung, tentu kami melakukan koordinasi dan komunikasi dengan kabupaten,” pungkasnya. (abw/ens/ami)

Exit mobile version