PALANGKA RAYA–Wacana perluasan perkebunan kelapa sawit yang diutarakan Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan ekspor komoditas produk minyak kelapa sawit ke luar negeri, masih menjadi sorotan.
Meski belum ada pengumuman resmi mengenai penerapan rencana itu, khususnya di Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), kebijakan ini dianggap memiliki potensi besar untuk meningkatkan lapangan kerja, mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, dan memperbaiki kesejahteraan masyarakat.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kalteng Farid Wajdi mengatakan, apa pun kebijakan pemerintah pusat terkait sektor kelapa sawit akan didukung pemerintah daerah.
“Belum tahu secara resmi apakah akan masuk ke Kalteng atau tidak rencana perluasan kelapa sawit ini. Meski begitu, kami sudah memiliki contoh keberhasilan di sektor ini. Jika wacana perluasan ini terealisasi, perlindungan buruh perkebunan harus menjadi prioritas utama,” ujar Farid Wajdi, Minggu (12/1/2025).
Beberapa poin penting yang harus diperhatikan dalam aspek ketenagakerjaan adalah sistem pengupahan yang layak, jaminan sosial tenaga kerja, kesehatan, serta penerapan mekanisme keselamatan dan kesehatan kerja (K3).
Lebih lanjut, apabila rencana ini benar-benar terlaksana, efek jangka panjang yang diharapkan adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat Kalteng, meluasnya lapangan kerja, serta mendorong pertumbuhan bisnis lokal.
Kendati demikian, Farid menegaskan bahwa perhatian khusus harus diberikan terhadap hak-hak buruh.
“Perlu ada jaminan yang jelas mengenai kepastian kerja, pengupahan yang sesuai standar, serta jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan. Ini penting untuk memastikan bahwa dampak positif dari sektor ini tidak hanya dirasakan oleh pemodal, tetapi juga masyarakat pekerja,” tambahnya.
Selain itu, Farid juga berharap pemerintah daerah aktif mengawasi dan memastikan tiap kebijakan yang diambil di sektor ini selaras dengan prinsip keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan sosial.
Dengan demikian, perluasan industri kelapa sawit di Kalteng dapat menjadi percontohan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. (ovi/ce/ala)