PALANGKA RAYA – Kinerja pendapatan APBN lingkup Kalteng mengalami kenaikan sebesar Rp435,1 m (24,2%, yoy), utamanya masih bersumber kondisi perekonomian yang terus semakin membaik jika dibandingkan dengan kondisi awal tahun sebelumnya yang masih terpengaruh sejumlah kebijakan penanganan pandemi. Kenaikan terbesar disumbang oleh PPN yang naik sebesar Rp380,3 M (99,8%, yoy) dan PPh sebesar Rp302,2 M (48,0%, yoy).
“Kami bersyukur karena target penyerapan tercapai pada kuartal pertama tahun ini.
uartal kedua nanti target kita sebesar 50 persen, sepertinya butuh upaya yang lebih intens untuk mencapai target itu,” kata Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Kalteng Hari Utomo saat menyampaikan kinerja APBN triwulan pertama hingga 31 Maret 2023 di Kantor DJPb Kalteng, Senin (17/4).
Hari Utomo menyampaikan, untuk penerimaan perpajakan, peningkatan penerimaan PPh masih didominasi PPh 25/29 badan akibat pertumbuhan ekonomi yang semakin membaik, khususnya akibat kenaikan produksi dan harga komoditas batubara dan kelapa sawit beserta sektor pendukungnya. Peningkatan penerimaan PPN didorong oleh tingginya aktivitas ekonomi jika dibandingkan dengan Maret 2022 serta dampak tingginya harga komoditas barang yang disertai denganpenerapan tarif PPN 11%.
Kemudian, untuk PNBP mengalami kenaikan Rp13,5 M (13,3%, yoy) dengan kontribusi terbesar dari pendapatan lain-lain (24,0%), pendapatan adm dan enegakan Hukum (23,5%).
“Pendapatan BLU dari RS Bhayangkara mencapai Rp 7,5 M. sebagai catatan pada tahun ini terdapat satker yang melakukan peralihan menjadi BLU yaitu Universitas Palangka Raya,” kata Hari.
Untuk kinerja belanja secara nominal, kinerja belanja APBN TA 2022 tumbuh Rp936,6 M (20,12%, yoy), didorong oleh peningkatan alokasi belanja TKDD Rp3.716 M (21,9%). Kontributor utama kenaikan alokasi adalah DBH mencapai Rp3.556 M (126%, yoy).
“Secara persentase, terdapat kenaikan kinerja belanja APBN dari 19,8% (TA 2022) menjadi 20,5% (TA 2023) disebabkan kenaikan realisasi penyaluran DBH Rp866,1 M (351,5%, yoy), DAK non fisik Rp468,0 M (234,4%, yoy) dan dana di desa sebesar Rp87.1 M (40,2%, yoy) pada maret 2023,” jelasnya.
Pihaknya mendorong terhadap kinerja transfer dana ke daerah. Lantaran, kinerja APBN juga sangat tergantung dari kontribusi realisasi penyaluran dana transfer ke daerah.
“Hal ini akan kita upayakan supaya strategi di kuartal pertama kita tingkatkan di kuartal kedua berupa dorongan ke satuan kerja,” tegasnya. (kom/abw/b5/aza)