Site icon KaltengPos

Kapolda Hadir Rakor Bersama KPK, Sinergi Aparat Penegak Hukum Diperkuat

Kapolda Kalteng Irjen Pol Drs. Djoko Poerwanto menghadiri rapat koordinasi program pemberantasan korupsi terintegrasi dan pengadaan barang dan jasa di wilayah Kalteng, Selasa (23/4). ARIEF PRATHAMA/KALTENG POS

 

PALANGKA RAYA-Kapolda Kalteng Irjen Pol Drs. Djoko Poerwanto, menghadiri rapat koordinasi program pemberantasan korupsi terintegrasi dan pengadaan barang dan jasa di wilayah Kalteng, di Aula Jayang Tingang (AJT) Lantai II Kantor Gubernur Kalteng, Selasa (23/4).

Dalam rakor yang dibuka oleh Wakil Gubernur Kalteng H Edy Pratowo tersebut, juga dihadiri Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah III KPK, Bahtiar Ujang Purnama, Sekda Kalteng, dan unsur forkopimda serta diikuti seluruh pejabat bupati dan Pj Bupati se- Kalteng.

“Harapannya kegiatan ini bisa menyatukan langkah dan presepsi sebagai upaya kolaboratif untuk memperkuat langkah-langkah pencegahan dan pemberantasan korupsi di wilayah Kalteng. Guna mewujudkan tata kelola yang baik, bersih, transparan, dan akuntabel,” ungkap kapolda.

Sementara itu, Kabidhumas Kombes Pol Erlan Munaji, S.IK., M.Si menambahkan dalam rakor tersebut, disampaikan juga beberapa penekanan wagub. Di antaranya, meningkatkan koordinasi antar pihak, meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat, serta memperkuat penegakan hukum dalam mencegah dan memberantas korupsi di wilayah Kalteng.

Terlebih, lanjut Erlan, wagub juga berpesan agar seluruh jajaran pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan semua pihak, untuk menjunjung nilai integritas dalam setiap tindakan, dan bersinergi, bekerja sama, serta berkomitmen dalam upaya pemberantasan korupsi.

Lebih dalam, kabidhumas menyebut dalam rakor ini Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah III KPK Bahtiar Ujang Purnama juga menyampaikan terkait tantangan yang dihadapi dalam melakukan pemberantasan korupsi kewilayahan.

“Salah satunya, yaitu kurang kuatnya komitmen pemberantasan korupsi yang dilihat dari data penanganan perkara korupsi dengan area yang masih memiliki risiko tinggi terdapat dalam pengadaan barang dan jasa,” jelasnya.(hms)

Exit mobile version