KUALA KAPUAS-Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kapuas menggelar menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama Dinas Pertanian Kabupaten Kapuas, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kapuas, di ruang rapat gabungan, Senin (12/6). Rapat dipimpin Ketua Komisi II DPRD Kapuas, H Ahmad Baihaqi, didampingi Wakil Ketua Komisi II DPRD H Darwandie dan Anggota Komisi II DPRD Algrin Gasan. Sedangkan hadir dari eksekutif Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kusmiatie, Kepala Bidang Tanaman Pangan, Dinas Pertanian Kabupaten Kapuas Eddie Dese, Camat Dadahup Karya Jaya Y Singam.
Ketua Komisi II DPRD Kapuas H Ahmad Baihaqi, menerangkan sesuai jadwal, Komisi II DPRD Kapuas melakukan RDP bersama Dinas Pertanian dan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kapuas, bertujuan untuk kesiapan antisipasi gagal panen padi.
“Kita harus bergandeng tangan, dan tentunya backup Dewan Kapuas dalam masalah anggaran. Sehingga nanti ketahanan pangan ini serius diperhatikan, dan masyarakat kita bisa dibantu sesegera mungkin,” tegas H. Ahmad Baihaqi.
Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menambahkan melalui rapat ini untuk menyamakan persepsi, salah satunya sebagai upaya mencegah serangan penyakit hama virus tungro di beberapa wilayah pertanian di Kabupaten Kapuas, seperti yang terjadi di tahun 2022 lalu. Sehingga meminta kepada instansi terkait, sesegera mungkin untuk membenahi, dan mengevaluasi tumbuh kembangnya masalah tanaman padi masyarakat petani.
“Agar hasil produksi petani meningkat, dan tidak terjadi lagi penyakit hama virus tungro,” pungkasnya.
Sementara Wakil Ketua Komisi II DPRD Kapuas H. Darwandie, mengatakan ada catatan penting di Tahun 2023 ini, dan ada tanda-tanda terjadi kegagalan lagi, karena masih adanya serangan hama wereng hijau, ulat grayak dan juga adanya serangan dari burung, dimana tahun sebelumnya tidak ada. Ditambah saat ini adanya cuaca ekstrem yang berpengaruh dan ini berkontribusi terhadap kemungkinan kegagalan panen di tahun 2023 ini.
“Kita bersama BPP, PPL termasuk Camat dalam penguatan moral pelaksanaan pemerintahan ditingkat kecamatan, dan Dinas pertanian dan Dinas Ketahanan Pangan sebagai leading sektor,” jelasnya.
Ketua Fraksi PPP DPRD Kabupaten Kapuas ini menjelaskan, dalam pertemuan tersebut, untuk Dinas Ketahanan Pangan ada dana pendamping 10 persen di APBD perubahan, karena akan dibantu oleh Anggaran APBN untuk membangun tujuh lumbung padi yang anggaranya Rp. 1 miliar satu lokasi.
“Kita dihadapkan dengan dana pendamping 10 persen, kalau Rp. 7 miliar berarti 700 juta kita harus siapkan, agar bisa dapatkan pembangunan tujuh lumbung padi,” tutupnya. (alh)