Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Heboh! Wapres Gibran Diusulkan Dimakzulkan, DPR Sudah Terima Surat Resminya

A
Penulis: Administrator❯
Gibran Rakabuming Raka
Gibran Rakabuming Raka
KALTENG POS-Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menerima surat resmi dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang mengusulkan pemakzulan Gibran Rakabuming Raka dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Surat tersebut diterima oleh Sekretariat Jenderal DPR pada Senin, 2 Juni 2025.

Sekretaris Jenderal DPR RI, Indra Iskandar, membenarkan bahwa pihaknya telah menerima surat dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Ia menyatakan bahwa dokumen tersebut langsung diteruskan kepada Pimpinan DPR.

"Benar, kami sudah terima," ujar Indra kepada wartawan, Selasa (3/6).

Namun, hingga saat ini belum ada tanggapan resmi dari pimpinan DPR lantaran para anggota dewan sedang menjalani masa reses.

"Sekarang DPR ini sedang reses," tambahnya.

Alasan Pemakzulan: Dugaan Pelanggaran Etika dan Konflik Kepentingan

Surat dari Forum Purnawirawan tersebut ditujukan kepada Ketua DPR RI Puan Maharani dan Ketua MPR RI Ahmad Muzani. Dalam surat tersebut, mereka menyatakan dukungan agar Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) segera memproses pemakzulan Gibran Rakabuming Raka sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Forum menyebut bahwa Gibran diduga telah melanggar prinsip hukum, etika publik, serta konflik kepentingan dalam proses pencalonannya sebagai Wakil Presiden. Gibran menjadi cawapres setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengubah batas usia capres-cawapres melalui Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023.

Polemik Putusan MK dan Relasi Keluarga



Putusan MK tersebut menjadi sorotan karena diputuskan oleh Ketua MK saat itu, Anwar Usman, yang merupakan paman Gibran Rakabuming Raka. Proses ini dinilai mencederai prinsip imparsialitas dan fair trial karena adanya hubungan keluarga langsung antara hakim dan pihak yang diuntungkan oleh putusan.

"Keputusan tersebut tidak independen karena adanya intervensi melalui relasi keluarga langsung (paman-keponakan), yang bertentangan dengan asas peradilan yang adil dan imparsial," tulis isi surat tersebut.

Forum juga menilai bahwa proses tersebut melanggar UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sehingga keputusan MK dianggap cacat hukum dan tidak sah. ***

Advertisement

Seruan aktivis Greenpeace Indonesia yang  menyebut Raja Ampat dalam bahaya karena dugaan aktivitas industri tambang nikel di wilayah tersebut.
Seruan aktivis Greenpeace Indonesia yang menyebut Raja Ampat dalam bahaya karena dugaan aktivitas industri tambang nikel di wilayah tersebut.

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Kalteng PosIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

UU Perampasan Aset Disahkan, Jadi Senjata Baru Berantas Korupsi dan Judi Online

UU Perampasan Aset Disahkan, Jadi Senjata Baru Berantas Korupsi dan Judi Online

Setelah 18 tahun, DPR RI resmi mengesahkan UU Perampasan Aset untuk tindak pidana korupsi, judi online, hingga investasi bodong.

Bambang Purwanto Salurkan 60 Coolbox untuk Nelayan Kapuas dan Bibit Ikan di Pulang Pisau

Bambang Purwanto Salurkan 60 Coolbox untuk Nelayan Kapuas dan Bibit Ikan di Pulang Pisau

Bambang Purwanto, menyalurkan bantuan sebanyak 60 coolbox kepada masyarakat nelayan di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah.

DPR RI Buka Masa Sidang, Isu Pemakzulan Wapres Gibran Menguat

DPR RI Buka Masa Sidang, Isu Pemakzulan Wapres Gibran Menguat

DPR RI resmi memulai masa sidang dengan agenda hangat terkait wacana Hak Menyatakan Pendapat (HMP) atas polemik ijazah Wapres Gibran.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer