Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Massa Menggeruduk Kantor DPRD dan Kantor Gubernur! Menolak Tegas Program Transmigrasi

Agus Pramono
Penulis: Agus Pramono❯
Puluhan organisasi masyarakat (ormas), organisasi kepemudaan (OKP), lintas etnis, kesukuan, hingga kemahasiswaan di Kalimantan Barat turun ke jalan hingga Gedung DPRD Kalbar. DENY HAMDANI/PONTIANAK PO
Puluhan organisasi masyarakat (ormas), organisasi kepemudaan (OKP), lintas etnis, kesukuan, hingga kemahasiswaan di Kalimantan Barat turun ke jalan hingga Gedung DPRD Kalbar. DENY HAMDANI/PONTIANAK PO

 


Advertisement

 

PULUHAN organisasi masyarakat (ormas), organisasi kepemudaan (OKP), lintas etnis, kesukuan, hingga kemahasiswaan di Kalimantan Barat turun ke jalan dalam aksi damai yang digelar di Gedung DPRD Provinsi dan Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Senin (21/7/2025).

Aksi yang dihimpun dalam nama Aliansi Kalimantan Barat Menggugat ini menyampaikan penolakan tegas terhadap rencana pemerintah untuk menghidupkan kembali program transmigrasi di wilayah Borneo (Kalimantan Barat).

Advertisement

Dengan tema “Tolak Transmigrasi! Selamatkan Tanah Borneo dari Perampasan dan Kemiskinan Sistematik!” para pengunjuk rasa menegaskan bahwa program transmigrasi hanya akan memperlebar kesenjangan dan memicu konflik agraria yang sudah lama terjadi di wilayah tersebut.

Koordinator Lapangan (Korlap) aksi, Endro Ronianus, menyampaikan bahwa program transmigrasi yang diusung pemerintah tidak berpihak pada masyarakat lokal dan cenderung mengulangi kesalahan masa lalu.

Poin-poin tuntutan yang disampaikan masyarakat yang tergabung dari berbagai elemen Aliansi Kalimantan Barat Menggugat menyampaikan delapan tuntutan utama kepada pemerintah, yang intinya menolak program transmigrasi nasional dalam bentuk apapun, terutama Program 5T yang masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Advertisement

 

Berikut ringkasan tuntutan mereka:

  1. Menolak keras Program Transmigrasi dalam bentuk apapun, khususnya Program 5T di Kalimantan Barat.
  2. Menghapuskan program transmigrasi yang memindahkan masyarakat dari luar Kalimantan.
  3. Mengambil alih tanah yang ditinggalkan atau dijual oleh transmigran sebelumnya, untuk dikembalikan ke masyarakat lokal.
  4. Menyelesaikan konflik agraria akibat program transmigrasi dan mengembalikan hak masyarakat adat.
  5. Tidak menerbitkan SHM di lokasi transmigrasi yang bermasalah dengan masyarakat lokal.
  6. Mengalihkan dana revitalisasi transmigrasi untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan, listrik, dan air bersih.
  7. Memperkuat transmigrasi lokal yang sudah ada dengan dukungan infrastruktur dan pembinaan.
  8. Memasukkan transmigrasi lokal antar kabupaten dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Barat 2029–2034.

 

Masyarakat Lokal Butuh Perhatian Nyata, Bukan Program Warisan Masa Lalu

 

Koordinator Lapangan (Korlap) aksi, Endro Ronianus, menegaskan bahwa selama ini pemerintah terlalu fokus memberikan fasilitas dan dukungan kepada transmigran dari luar daerah, sementara masyarakat lokal yang telah turun-temurun menghuni tanah Borneo masih kesulitan mengakses infrastruktur dasar seperti jalan, listrik, dan air bersih.

Lokasi Transmigrasi di Kalimantan Tengah:

  • Kabupaten Kapuas:Salah satu kabupaten yang menjadi tujuan transmigrasi di Kalimantan Tengah. 
  • Kabupaten Lamandau:Kabupaten lain di Kalimantan Tengah yang menerima program transmigrasi. 
  • Kabupaten Gunung Mas:Juga merupakan lokasi transmigrasi di Kalimantan Tengah. 
  • Kabupaten Sukamara:Terutama Desa Pulau Nibung (SP1) dan Sungai Baru (SP2), Kecamatan Kuala Jelai, menjadi lokasi transmigrasi di Kabupaten Sukamara. 
  • Kabupaten Kotawaringin Barat:Juga menjadi tujuan transmigrasi di Kalimantan Tengah. 

Lokasi Transmigrasi di Kalimantan Barat:

  • Desa Olak-Olak:Merupakan salah satu desa tujuan transmigrasi di Kalimantan Barat. 

Lokasi Transmigrasi di Kalimantan Timur:

  • Kabupaten Kutai Kartanegara:Desa Bhuana Jaya di kabupaten ini merupakan lokasi transmigrasi. 
  • Keladen, Kabupaten Paser:Salah satu lokasi transmigrasi yang dibuka pada tahun 2025. 

 

“Alihkan dana transmigrasi untuk membangun daerah yang benar-benar membutuhkan. Bantu masyarakat lokal yang selama ini dibiarkan sendirian,” ujarnya.

Aksi damai yang berjalan tertib ini menjadi penegasan bahwa masyarakat Kalimantan Barat tidak ingin lagi melihat ulang kesalahan sejarah terulang. Mereka berharap pemerintah mendengarkan aspirasi ini dan segera mengevaluasi ulang kebijakan transmigrasi yang dinilai tidak relevan dan merugikan. (den/jpg)

 

 

Guru madin Demak yang viral bersama Gus Miftah
Guru madin Demak yang viral bersama Gus Miftah

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Kalteng PosIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Aliansi Rakyat Dayak Gelar Aksi Damai, Dukung Pemerintah Dalam Menangani Karhutla di Kalteng

Aliansi Rakyat Dayak Gelar Aksi Damai, Dukung Pemerintah Dalam Menangani Karhutla di Kalteng

Garda bersama berbagai elemen masyarakat menyatakan dukungan penuh kepada pemerintah dalam menanggulangi kebakaran hutan dan lahan

Mahasiswa Minta Gubernur Kalteng Mendesak Pemerintah Pusat Tetapkan Bencana Nasional Karhutla

Mahasiswa Minta Gubernur Kalteng Mendesak Pemerintah Pusat Tetapkan Bencana Nasional Karhutla

Mahasiswa menggelar aksi demo di Kantor Gubernur Kalteng. Mereka mendesak segera diterapkan bencana nasional

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer