Massa Menggeruduk Kantor DPRD dan Kantor Gubernur! Menolak Tegas Program Transmigrasi


PULUHAN organisasi masyarakat (ormas), organisasi kepemudaan (OKP), lintas etnis, kesukuan, hingga kemahasiswaan di Kalimantan Barat turun ke jalan dalam aksi damai yang digelar di Gedung DPRD Provinsi dan Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Senin (21/7/2025).
Aksi yang dihimpun dalam nama Aliansi Kalimantan Barat Menggugat ini menyampaikan penolakan tegas terhadap rencana pemerintah untuk menghidupkan kembali program transmigrasi di wilayah Borneo (Kalimantan Barat).
Dengan tema “Tolak Transmigrasi! Selamatkan Tanah Borneo dari Perampasan dan Kemiskinan Sistematik!” para pengunjuk rasa menegaskan bahwa program transmigrasi hanya akan memperlebar kesenjangan dan memicu konflik agraria yang sudah lama terjadi di wilayah tersebut.
Koordinator Lapangan (Korlap) aksi, Endro Ronianus, menyampaikan bahwa program transmigrasi yang diusung pemerintah tidak berpihak pada masyarakat lokal dan cenderung mengulangi kesalahan masa lalu.
Poin-poin tuntutan yang disampaikan masyarakat yang tergabung dari berbagai elemen Aliansi Kalimantan Barat Menggugat menyampaikan delapan tuntutan utama kepada pemerintah, yang intinya menolak program transmigrasi nasional dalam bentuk apapun, terutama Program 5T yang masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
Berikut ringkasan tuntutan mereka:
- Menolak keras Program Transmigrasi dalam bentuk apapun, khususnya Program 5T di Kalimantan Barat.
- Menghapuskan program transmigrasi yang memindahkan masyarakat dari luar Kalimantan.
- Mengambil alih tanah yang ditinggalkan atau dijual oleh transmigran sebelumnya, untuk dikembalikan ke masyarakat lokal.
- Menyelesaikan konflik agraria akibat program transmigrasi dan mengembalikan hak masyarakat adat.
- Tidak menerbitkan SHM di lokasi transmigrasi yang bermasalah dengan masyarakat lokal.
- Mengalihkan dana revitalisasi transmigrasi untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan, listrik, dan air bersih.
- Memperkuat transmigrasi lokal yang sudah ada dengan dukungan infrastruktur dan pembinaan.
- Memasukkan transmigrasi lokal antar kabupaten dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Barat 2029–2034.
Masyarakat Lokal Butuh Perhatian Nyata, Bukan Program Warisan Masa Lalu
Koordinator Lapangan (Korlap) aksi, Endro Ronianus, menegaskan bahwa selama ini pemerintah terlalu fokus memberikan fasilitas dan dukungan kepada transmigran dari luar daerah, sementara masyarakat lokal yang telah turun-temurun menghuni tanah Borneo masih kesulitan mengakses infrastruktur dasar seperti jalan, listrik, dan air bersih.
Lokasi Transmigrasi di Kalimantan Tengah:
- Kabupaten Kapuas:Salah satu kabupaten yang menjadi tujuan transmigrasi di Kalimantan Tengah.
- Kabupaten Lamandau:Kabupaten lain di Kalimantan Tengah yang menerima program transmigrasi.
- Kabupaten Gunung Mas:Juga merupakan lokasi transmigrasi di Kalimantan Tengah.
- Kabupaten Sukamara:Terutama Desa Pulau Nibung (SP1) dan Sungai Baru (SP2), Kecamatan Kuala Jelai, menjadi lokasi transmigrasi di Kabupaten Sukamara.
- Kabupaten Kotawaringin Barat:Juga menjadi tujuan transmigrasi di Kalimantan Tengah.
Lokasi Transmigrasi di Kalimantan Barat:
- Desa Olak-Olak:Merupakan salah satu desa tujuan transmigrasi di Kalimantan Barat.
Lokasi Transmigrasi di Kalimantan Timur:
- Kabupaten Kutai Kartanegara:Desa Bhuana Jaya di kabupaten ini merupakan lokasi transmigrasi.
- Keladen, Kabupaten Paser:Salah satu lokasi transmigrasi yang dibuka pada tahun 2025.
“Alihkan dana transmigrasi untuk membangun daerah yang benar-benar membutuhkan. Bantu masyarakat lokal yang selama ini dibiarkan sendirian,” ujarnya.
Aksi damai yang berjalan tertib ini menjadi penegasan bahwa masyarakat Kalimantan Barat tidak ingin lagi melihat ulang kesalahan sejarah terulang. Mereka berharap pemerintah mendengarkan aspirasi ini dan segera mengevaluasi ulang kebijakan transmigrasi yang dinilai tidak relevan dan merugikan. (den/jpg)

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!



