Perkuat Profesionalisme dan Penegakan Kode Etik Notaris, MPD Didorong Tingkatkan Standar Pengawasan

KALTENGPOS.JAWAPOS.COM – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah bersama Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Palangka Raya unsur pemerintah mengikuti pembukaan Bimbingan Teknis Majelis Pengawas Daerah Tahun 2026 yang berlangsung di Aula Legian 2 Hotel Gran Melia Hotel & Resorts, Jakarta, Kamis 5 November 2026.

Kegiatan yang berlangsung hingga Sabtu, 7 November 2026, tersebut diikuti oleh perwakilan Majelis Pengawas Daerah dari berbagai daerah sebagai bagian dari upaya meningkatkan kapasitas, pemahaman, serta kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan terhadap notaris.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Widodo, Direktur Perdata Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Henry Sulaiman, Direktur Teknologi Informasi Sugito, sejumlah pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, serta para narasumber.

Dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah, kegiatan diikuti oleh unsur pemerintah Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Palangka Raya, Hadi Cahyadi.

Kegiatan diawali dengan laporan Ketua Panitia, Henry Sulaiman, yang menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta, termasuk para direktur, pejabat, serta perwakilan dari berbagai daerah yang telah hadir dan mengikuti rangkaian bimbingan teknis.

Menurutnya, Bimbingan Teknis MPD menjadi momentum penting untuk meningkatkan pemahaman dan menyamakan persepsi dalam pelaksanaan tugas pengawasan notaris. Perkembangan regulasi, dinamika pelaksanaan tugas, serta berbagai persoalan yang ditemukan di daerah memerlukan pemahaman yang sama agar fungsi pengawasan dapat dilaksanakan secara profesional dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berbagai materi strategis kemudian menjadi fokus pembahasan, mulai dari pemahaman kode etik notaris, mekanisme pengawasan, tata cara pemeriksaan dan penanganan laporan, hingga penguatan sistem pelaporan dan pendataan hasil pengawasan.

Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Widodo, dalam sambutannya menekankan bahwa koordinasi dan konsolidasi antarunsur pengawasan perlu dilakukan secara berkelanjutan. Menurutnya, pertemuan tidak cukup dilakukan hanya pada momentum tertentu, tetapi harus menjadi bagian dari upaya membangun komunikasi dan kesamaan pemahaman dalam menjalankan tugas pengawasan.

“Koordinasi dan pertemuan seperti ini perlu dilakukan secara berkelanjutan. Kita perlu membangun kesamaan frekuensi, memperkuat komunikasi, dan menyatukan pemahaman agar pelaksanaan pengawasan terhadap notaris di seluruh daerah dapat berjalan dengan standar yang sama,” ujar Widodo.