JAKARTA, 2 Februari 2026 — Persatuan Organisasi Petani Sawit Indonesia (POPSI) mengapresiasi arahan Presiden Prabowo Subianto dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah 2026 di Sentul, yang menyebut kelapa sawit sebagai “miracle crop” dengan ragam turunan mulai dari cat dinding, makanan/biskuit, sabun, minyak goreng, hingga dorongan swasembada energi.
Hanya saja, mereka berharap pengakuan atas nilai strategis sawit harus sejalan dengan perlindungan hak dan keberlanjutan ekonomi petani dan ekosistemnya.
Ketua Umum POPSI Mansuetus Darto mengungkapkan bahwa sudah banyak pidato yang memuji betapa strategisnya industri sawit. Namun, pada kenyataannya kebijakan negara terhadap para petani sawit belum sesuai dengan manisnya pidato-pidato yang disampaikan pemerintah.
“Jika sawit disebut ‘tanaman ajaib’ dan tulang punggung energi-pangan, maka petani sawit terutama skala kecil harus menjadi pihak yang dilindungi, bukan justru menjadi korban kebijakan yang berujung pada penyitaan tanpa mekanisme penyelesaian yang adil dan mematikan kelapa sawit,’’ tegas Mansuetus Darto dalam keterangannya.
Saat ini, menurut Darto, petani sawit menghadapi gelombang ketidakpastian. POPSI mencatat situasi perkelapasawitan rakyat saat ini semakin kelam karena praktik “sita menyita” kebun dan hasil sawit yang kerap berlangsung tanpa dialog dan tanpa penyelesaian komprehensif.
POPSI soroti persoalan sawit
POPSI menyoroti sejumlah persoalan krusial: Pertama, penyitaan sawit seharusnya didahului dengan dialog dan menawarkan solusi Penyelesaian. Terutama pada kasus yang terkait klaim kawasan hutan berdasarkan penunjukan, padahal semestinya rujukan tata ruang dan status kawasan harus jelas, tidak tumpang tindih, serta menghormati hak-hak turun-temurun masyarakat, termasuk masyarakat adat.
Kedua, konflik sosial meningkat, namun minim mekanisme penyelesaian. Menurut Darto, banyak terjadi konflik antara masyarakat setempat dengan pihak KSO (Kerja Sama Operasi), namun tidak tersedia mekanisme resolusi konflik yang transparan, cepat, dan berpihak pada keadilan.
Ketiga, kebun rakyat ikut terseret penyitaan. Dia menjelaskan Kebun masyarakat yang selama ini menjadi sumber ekonomi keluarga desa ikut terdampak.
"Bagi petani kecil, penyitaan kebun ini adalah pemutusan penghidupan, mematikan roda ekonomi pedesaan. Kami mendorong penyelesaian kebun berdasarkan tipologinya masing-masing, jangan disama-ratakan alias digeneralisasi,’’ jelasnya.
Keempat, tata kelola KSO tidak transparan dan rentan masalah akuntabilitas. POPSI mempertanyakan mulai bagaimana standar kredibilitas dan akuntabilitas pelaksana KSO pada kebun sitaan hingga transparansi dana escrow.
Dia juga mempertanyakan siapa auditor atau pengawas independen, keterlibatan laporan publik dan bagaimana mekanisme penyerahan dana hasil penjualan TBS.
"Apakah negara mendapatkan dana sisa setelah dipotong oleh KSO? Jangan sampai ada kebocoran pada kebun sengketa, belum final, pengelolaan sementara yang nantinya negara bisa rugi lebih banyak,’’ paparnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan kelapa sawit sebagai komoditas strategis nasional yang berperan besar dalam menopang pertumbuhan ekonomi, ketahanan energi, dan posisi Indonesia dalam rantai pasok global.
Kepala Negara menyebut kelapa sawit sebagai miracle crop atau tanaman ajaib karena manfaatnya yang luas dan bernilai ekonomi tinggi.
Menurut Presiden, sawit tidak hanya berfungsi sebagai bahan baku minyak goreng, tetapi juga menjadi fondasi berbagai industri strategis. “Kelapa sawit itu bukan hanya untuk minyak goreng,” ujar Prabowo dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah 2026 di Sentul, Bogor, Senin (2/2/2026).
Dia mengungkap produk turunan sawit digunakan dalam sektor pangan seperti roti, produk kebersihan seperti sabun, hingga industri dan energi, termasuk cat dinding, biodiesel, solar, dan avtur.
Ragam pemanfaatan tersebut menjadikan sawit sebagai salah satu komoditas dengan daya ungkit ekonomi terbesar di Indonesia.
Prabowo juga mengungkapkan besarnya permintaan internasional terhadap crude palm oil (CPO) asal Indonesia. Dalam berbagai kunjungan luar negeri, dia mengaku hampir selalu menerima permintaan pasokan sawit dari para pemimpin negara.
Sejumlah kawasan seperti Asia Selatan, Afrika Utara, hingga Eropa Timur disebut sangat bergantung pada pasokan sawit Indonesia.
‘’Saya ke Mesir, ke Pakistan, ke Rusia, sampai Belarus, semuanya minta kelapa sawit,” kata Presiden.
Dia pun menanggapi kritik terhadap pengembangan sawit nasional dengan menegaskan bahwa kebijakan tersebut dijalankan demi kepentingan nasional. “Ya, untuk rakyat Indonesia,” tandasnya. (*)
Editor : Ayu Oktaviana