PALANGKA RAYA – Persoalan klasik terkait mahalnya harga elpiji 3 kg, khususnya pada tingkat pengecer atau warung-warung kecil masih menjadi dinamika di tengah masyarakat. Hal ini harus bisa diselesaikan oleh pemerintah di daerah ini.
Oleh karenanya, Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Tengah Achmad Rasyid minta kepada pemerintah daerah (pemda) khususnya provinsi melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kalteng agar dapat menyelesaikan persoalan mahalnya harga elpiji bersubsidi 3 kg tersebut.
“Kita minta dinas terkait serius menangani persoalan ini. Cepat ditangani. Jangan seolah-seolah dibiarkan. Persoalan seperti ini sudah sejak lama terjadi. Harga elpiji 3 kg subsidi bahkan dijual melebihi HET yang ditentukan,” kata Achmad Rasyid, Kamis (11/5/2023).
Dia menjelaskan, persoalan mahalnya elpiji 3 kg bersubsidi ini terus berulang-ulang. Sampai saat ini belum juga mendapat perhatian serius pemerintah. Oleh sebab itu, dia mendorong pemerintah supaya segera menyelesaikan persoalan ini.
“Kita minta cari penyebab sampai ke akar-akarnya, agar persoalan tersebut tidak terus terulang. Karena memang itu pastinya membebani masyarakat. Terlebih bagi mereka yang jauh dari pangkalan atau distributor resmi, utamanya di desa-desa,” ucapnya.
Terkait permasalahan itu, Achmad Rasyid mengaku Komisi II DPRD Kalteng berencana menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan pihak-pihak yang mempunyai kewenangan menuntaskan persoalan tersebut, sehingga ke depan mahalnya harga elpiji 3 kg bisa ditekan.
“Kita tidak ingin persoalan ini terus terulang dan penanganannya tidak tuntas. Harus dituntaskan, sehingga untuk kemudian hari tidak terulang kembali. Apabila memang ditemukan oknum nakal, baik dari pihak Pertamina maupun agen atau distributor resmi supaya disanksi secara tegas,” imbuhnya. (irj/ens)