Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Percepat Akses Keuangan Daerah

A
Penulis: Administrator❯
SAMBUTAN: Stahli Bidang Ekbang Yuas Elko menyampaikan sambutan pada rapat monitoring dan evaluasi pengisian rencana dan realisasi program kerja TPKAD wilayah Provinsi Kalteng di Aula Hapakat II Kantor OJK Kalteng, Rabu (25/1). (AKHMAD DHANI/KALTENG POS)
SAMBUTAN: Stahli Bidang Ekbang Yuas Elko menyampaikan sambutan pada rapat monitoring dan evaluasi pengisian rencana dan realisasi program kerja TPKAD wilayah Provinsi Kalteng di Aula Hapakat II Kantor OJK Kalteng, Rabu (25/1). (AKHMAD DHANI/KALTENG POS)
PALANGKA RAYA-Dalam mewujudkan akses keuangan yang produktif dan terjangkau di masyarakat, perlu membangun program keuangan yang mudah diakses oleh masyarakat umum. Untuk itu, seluruh pemerintah kabupaten/kota membentuk tim percepatan akses keuangan daerah (TPAKD) pada tahun 2022 lalu.

"Di tahun 2022 lalu, setiap daerah sudah membentuk TPAKD, kami mengapresiasi langkah pemerintah daerah demi mewujudkan akses keuangan yang mudah dan produktif," kata Staf Ahli (Stahli) Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan (Ekbang) Setda Kalteng Yuas Elko mewakili Plh Sekda Kalteng Leonard S Ampung pada rapat monitoring dan evaluasi pengisian rencana dan realisasi program kerja TPKAD wilayah Provinsi Kalteng di Aula Hapakat II Kantor OJK Kalteng, Rabu (25/1).

Dikatakan Yuas, TPAKD merupakan forum koordinasi antar instansi dan stakeholder terkait untuk meningkatkan percepatan akses keuangan di daerah. Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera.

"Mewujudkan hal itu, TPAKD menjalankan sejumlah program strategis sesuai dengan kondisi daerah masing-masing kabupaten/kota," katanya.

Mengawali tahun 2023 ini, lanjutnya, masing-masing TPAKD di daerah agar menetapkan dan menyampaikan satu program kerja TPAKD melalui sistem informasi (SI) TPAKD agar dapat dilakukan monitoring dan evaluasi secara intens dan berkelanjutan.

"Melalui monitoring dan evaluasi ini kita bisa mengawasi langsung berjalan tidaknya program TPAKD di daerah, sehingga kami bisa melihat keberlangsungan dan realisasinya setiap triwulan," ujar Yuas.

Yuas berharap melalui program kerja yang telah dirancang oleh TPKAD ini dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.

"TPAKD yang telah menjalankan program kerja di tahun 2022 lalu dapat melanjutkan program kerjanya kembali di tahun ini jika dirasa sangat berdampak baik," jelasnya.

Namun, TPKAD yang belum merealisasikan program kerjanya atau belum memiliki program kerja, diharapkan dapat mengadopsi program kerja TPKAD lain yang sudah berjalan dengan baik. (dan/abw)

Advertisement
Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Kalteng PosIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Anggaran Kapuas 2027 Naik Jadi Rp2,12 Triliun, Defisit Rp258 Miliar

Anggaran Kapuas 2027 Naik Jadi Rp2,12 Triliun, Defisit Rp258 Miliar

Anggaran belanja Kabupaten Kapuas tahun 2027 diproyeksikan mencapai Rp2,12 triliun.

Kalteng Masih Mampu Bayar Gaji ASN dan PPPK, DPRD Soroti DBH Rp800 Miliar Belum Cair

Kalteng Masih Mampu Bayar Gaji ASN dan PPPK, DPRD Soroti DBH Rp800 Miliar Belum Cair

Pemprov Kalimantan Tengah (Kalteng) dinilai masih memiliki kemampuan keuangan yang relatif stabil.

Mendagri Tito Karnavian soal DAU 2027: Efisiensi Jadi Syarat Sebelum Minta Tambahan Anggaran

Mendagri Tito Karnavian soal DAU 2027: Efisiensi Jadi Syarat Sebelum Minta Tambahan Anggaran

Mendagri Muhammad Tito Karnavian memberikan penegasan soal Dana Alokasi Umum (DAU) tahun 2027.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer